DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan pada ketentuan umum, mengenai sasaran program sekolah gratis, kewajiban sekoleh penerima program sekolah gratis, sanksi administrasi, dana program sekolah gratis.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU/X/2012 mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional-Sckolah Bertaraf Intcrnasional dan dalam rangka penyempurnaan sistcm pcnyaluran dana program sekolah gratis, maka sistern, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang bersurnber dari APBD Provinsi dan APBO Kabupalcnj Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pcnyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, perlu disernpurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang- unda ngan;
b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud d alarn huruf a, perlu membenluk Pera.turari Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Surnatera Selatan; GUBERNUR SUMATERA SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH PROVINS1 SUMATERA SELATAN NOMOR i TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI PROVINSI SUMATEHA SELATAN 13 di hapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 1, angka 11, angka 12 dan angka1. Ketentuan Pasal} ') Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ten tang Penyelcnggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Sclatan (Lernbaran Daerah Tahun 2009 Nornor 2 Seri E) scbagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pe ibahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 (LCIT' .aran Daerah Tahun 201 1 Nomor 10 Seri E) diubah sebagai ber kut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEf\TYELENGGARAAN PROGIMivf SEKOLAH GRATIS Dr PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: OUBERNUR SUMATERA SELATAN DEWAN PERWAKILAN RAKl'AT DAERAH PROVJNSI SUMATERA SELATAN dan Dcngan Persetujuan Bersarna

5.Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ten tang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Surnatera Selatan (Le.mbaran Daerah Provinsi Sumatera Selaran Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
4.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bebcrapa kali diubah tcrakhir dengan Pcraturan Men teri Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 310); Menetapkan: 11.Dihapus. 12.Dihapus. 13.Dihapus. 14.Kelornpok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah pe ndidikan masyarakat yang difasilitasi olen pernerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolahj madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD/Mr, Kejar Paket B setara SMPjMTs, dan Kejar Pakc: C setara SMA/MA. 15.Pendidikan Diniyah Vialah pcndidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pad a. sernua jalur dan jenjang perididikan non formal dan informal. l o.Sekola h Grati- d8l1ah program untuk meringankan beban orang L. / wali si;;wa melalui pcmbebasan dari kewajiban mernb. .var bi.: "r'erasional sekolah.
8.Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa ' Madrasah Ibtidaiyah Negeri disingkat SD/SDLBjMI Negeri/Bwasta adalah SDjSDLB/MI di Sumatera Selatan.
9.Sekolah Mencngah PertamajSekolah Menengah Pertama Luar Biasa r Madrasah Tsanawiyah Negeri/ Swasta disingkat Sl'vlP/SMPLB/MTs NegcrijSwasta adalah SMPjSMPLB/MTs di Sumatera Selatan. lO.Sekolah Menengah AtasjSekolah Menengah Aras Luar BiasajMadrasah AliyahjSekolah Menengah Kejuruan Negeri zSwast a disingkat SMAjSMALB/MA/SMK Negeri/ Swasta adalah SMAjSMALB/MA/SMK di Sumatera Selatan. Kabupaten/ Kota se-Surnatera Selatan.
7.Bupati/Walikora adalah BupatijWalikota se-Surnatera Selatan. PernerintahadalahKabupaten rKota6. Pcmerintah Pasal t Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1.Dihapus.
2.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Pcrncrintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Gubcrnur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Keterrtuan Pasal 6 diubah menjadi Pasal 6 ayat (1), dan ditarnbah ayat (2) yang mcngatur tentang sanksi dan ayat (1) huruf d dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Setiap SD/SOLS/MI, SMPjSMPLBjMTs, SMA/SMALB/ MAl SMK baik negeri maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak. mendapatkan biaya operasional sekolah dan Pernerintah Provinsi dan Pemerintah Kabu oaten j Kota.

(1)Setiap penduduk Sumatera Selatan dalam usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan sekolah gratis.
(2)Sasaran program sekolah gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SO/SDLS/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/ MA/ SMK baik negeri maupun swasta, kecuali Kelornpok Bclajar [Kejar) Paket dan Diniyah.
(3)Setiap sekolah negeri mulai jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMAjSMALBjMAjSMK wajib melak- sanakan program sekolah gratis.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus schinggaPasal5 bcrbunyi sebagaiberikut :

Pasal 5

2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasa14
18.Tim Manajernen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang bcrkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi dan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 17.Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar rnengajar yang terdiri dari :

a.biaya personal rneliputi : biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru; dan
b.biaya non personal yang rneliputi : penerirnaan siswa baru/ daftar ulang siswa, pcnunjang kegiatan belajar mengajar. evaluasij penilaian, perawatan / perncliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan dan alat tulis kantor.

(1)Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dad APBD Provinsi disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dengan eara mentransfer 1ani:,'.sung kc rekeriing sekolah/madrasah penerirna baik negeri maupun swasta.

Pasal 11

(3)Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata eara pernberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

5.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, diantara kata "rnentransfer langs ung" dan kat a "sekolah" diaisipkan kata "ke rekening", schingga berbunyi sebagai berikut : sekolah/akreditasipelaksanaand. penundaan madrasah.

a.teguran lisanytertulis;
b.penghcntian semen tara pernberian biaya operasional sekolahj madrasah selama 1 (satu) triwulan, dan apabila pihak sekolahJmadrasah dimaksud masih melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi tarnbahan berupa penghentian sementara pernberian bantuan biaya operasional sekolah / madra.sah untuk triwulan berikutnya;
e.penghentian semua jenis banruan yang akan diberikan kepada sekolahj madrasah bersumber dad pernerintah provinsi; tanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.rnenyampaikan laporan pertanggungjawaban kcuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten / Kota.

(2)Setiap sekolah penerirna program sekolah gratis yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat {3}, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat {I) akan diberikan sanksi administrasi berupa : per-laporanmenyampaikandanb. membuat
(1)Setiap sekolah penerirna program sekolah gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut : <l. mernbcbaskan orang tua siswa dan pungutan biaya operasional sekolah; Pasa16 NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (. /2014) LEMBARAN DAERAH PI~OVINSISUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR .,'.7.. H. MUKTI SULAIMAN dto. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, pada tanggal Diundangkan di Palembang H. ALEX NOERDIN dto. Ditetapkan di Palembang pada tanggal ':io,T:d ,:,::' 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencrnpatannya dalam Lernbaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasalll
(2)Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD KabupatenjKota disalurkan oleh Pernerintah Kabupatenj Kota dengan cara mentransfer langsung ke rekening sekolahj madrasah penerima baik negeri maupun swasta.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…