DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 231

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan Daerah ini mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi; Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, serta Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Selain itu, juga diatur mengenai Penilaian, Pemindahtanganan dan Penatausahaan serta Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah :

a.pejabat pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi ;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi pada PD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
n.Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa rumah negara; dan
o.ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

Barang Milik Pemerintah Provinsi meliputi:

a.Barang Milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b.Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 4

(1)Barang Milik Pemerintah Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)Barang Milik Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 9

Pasal 5

(1)Barang Milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang Milik Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1)Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi .
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi ;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi; 10
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 8

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang memerlukan persetujuan Gubernur;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang telah disetujui oleh Gubernur;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

(1)Kepala BPKAD adalah Pejabat Penatausahaan Barang. 11
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Pemerintah Provinsi kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang memerlukan persetujuan Gubernur;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi;
7. g.melakukan pencatatan Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PDdan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi; dan
10. j.menyusun laporan Barang Milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

(1)Kepala PD selaku Pengguna Barang. 12
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi PD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerahyang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Pemerintah Provinsi selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang ada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 11

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang. 13
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Isi peraturan

Teks231PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016