DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penetapan cadangan pangan, tahapan penyelenggaraan cadangan pangan, penanggulangan krisis pangan, sistem informasi cadangan pangan, peran serta masyarakat, pengawasan dan pelaporan, pendanaan, ketentuan peralihan, penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunak:an sebagai acua untuk pen adaan CPPP.

(4)Kete tuan mengenai pengadaai1 CPPP sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1 ) , aya (2) dan ayat (3) diatu; dengan Peraturan Gubernur. Paragraf Kedua Peng lolaa11 asal 14 ( 1 ) Pengelolaan CPPP diselenggarakan oleh Dinas.
(2)Pengelolaan CPPP s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan unhlk menjaga kecukupan cadangan pangan provinsi r antar daerah, dan antar wa ktu .
(3)Dal.am melaksanakan penge1olaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , pengelola CPPP dapat be erjasama dengan pihak lain seperti yang diatur dalam Pasal 1 1 aya (2) dan Pasal 1 2 . Pasal 1 5 ( 1) Pengelola menjaga kualitas CPPP yang disimpan; (2} Kualitas CPPP sebagaimana dimaksud pada a:., at ( 1 ) 7 harus sesuai dengan Standar Nasional ndonesia ata · standar mutu menyelenggarak Pangan. yang Urusan ditetapkan Dinas Pemerintahan di Pasal 1 6 yang bidang Pihak lain yang bekerjasama delam pengelolaan CPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 4 ayat {3) haru s memem.ili. i syarat meliputi
1. a.mem.iliki gudang peny· mpanan sesuai standar;.
2. b.memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan cadangan pangan;
3. c.memenuhi standar pengamanan ku . ·ta s pangan; dan
4. d.memilik.i kemampuan dan kesanggupan pendistribusian .

Pasal 17

Kerjasama. pengelolaan Cadangan Pangan dengan pihak lain harus dilakukan dalam bentuk perj anjian kerja sama.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut menge. ai pengelolaan CPPP s bagairnana dimaksud dalam Pasal 1 3 t Pasal 1 4 � Pa ~al 1 5, Pasal 6 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur. Paragraf Ketiga Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 9

( 1 ) Penyaluran CPP clilakukan untuk menanggulangi :

a.kekurangan pangan;
b.keadaan darurat; c . bencana a.lam.;
d.bencana sosial;
e.gejolak: harga pangan;
f.masyarakat mis.kin yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/ a tau g .. peu1berian bantuan pangan kepada pemerinta h da:eral1 lain.

(2)Peny.aluran CPPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hunlf a, huruf b, huruf c� huruf d , uruf f, clan hurug g dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dengan mempertimbangkan pennintaan pemerintah - 1 0- kabupaten / kota setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(3)Penya1uran CPP . ' untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ya t ( I ) huruf e dilaksan akan ol h Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil apat koordinasi ti 1g;k:at kepala le1nbaga terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Provinsi.

Pasal 20

( ) Pelepasan CPPP dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/ atau hibah.

(2)Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempertimbangkan:
1. a.masa kadaluwarsa;
2. b.permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/ atau
3. c.usu! dari Dinas yang me yelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan . climaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelepasan CPPP dengan car-a penukaran sebagaimana din1aksud pa d.a ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu CPPP s.ebelumnya.

Pasal 2

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan eba;gaimana dima.k ud pada Pasal 1 9 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gu ernur.

Pasal 22

( 1} Masy.arakat berhak menyele ·.ggarakan Cadangan PangaI1 .

(2)Cadangan Pangan Ma yaraka.t sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri a as :
1. a.cadangan Pangan di rumah tangga;
2. b.cadangan Pangan di komunitas; dan - 1 1 -
3. c.cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 23

Cadangan Pangan Masya.rakat diperoleh dari produksi petani yang am.an clan bermu tu .

Pasal 24

( 1 ) Ca.dangan Pangan lasyaraka t sebagaiman.a dimaksud d.alam Pasa1 22 berupa bahan pangan tertentu dan/ a tau bahan pangan lokal/ -adisionaL

(2)Cadangan Pangan Ma sya.rakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyaralrat.
(3)Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek ke bud ayaan.

Pasal 25

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masya.rakat diatur sepenuhnya oleh masyarakatt sesuai kebiasaan dan kearifan loka] yang berkembang dimasyarakat setempat1 serta sesua1 dengan ketentuan pe atu an peru.ndang-undangan.

Pasal 26

( 1 ) Pemerintah P o vi n s 1 dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat lintas Kabupa en/ Kota.

(2)Fa ilitasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan terhadap:
1. a.pengadaan bahan pangan; b . sarana clan prasarana; dan / a tau
2. c.manajemen penyelenggaraan.

Pasal 27

( 1 ) Pemerintah Provinsi mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ca.dangan pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat masyarakat.

(2)Pemerintah Provinsi mendorong penyelenggaraan cadangsn pangan di 1nasyarakat menjadi sebuah embaga usaha ekonomi masyarakat yang baik. 2- BAB N PENANGGULANGA KRISIS PANGAN Pasal 2 8 ( 1 ) Dalam hal erjadi kedanrratan !crisis pangan, Pemerintal Provinsi menggunakan CPPP untuk m nanggulangi Krisis Pangan di wilayah Provinsi.
(2)Kriteria Krisis Pangan e bagaim a dimaksud pada ayat ( 1) sesuai ketentuan peraturan peru dang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…