DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Ruang Lingkup cakupan wilayah pengaturan, fungsi dan tujuan RZWP-3-K Provinsi, jangka waktu, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WP3K, Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040; Mengingat: I ..

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tal1un 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10.Unda n g -Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Gararn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11.Peraturan Peroerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 4 Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Pemerintahan Masyarakat dalam Daerah (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Dalam Nege1i Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
21.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Puiau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1854); 5
23.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Wilayah Kelola Masyarakat Tata Cara Penetapan Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
25.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
26.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2 0 2 0 -2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 6
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan kelautan dan perikanan.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
7.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
11.Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
12.Wilayah adalah geografis beserta dan sistemnya ruang yang merupakan kesatuan segenap unsur terkait yang batas ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 7
13.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan Jaut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan Jaut.
14.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15.Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi perairan laut diukur dari garis pantai titik 0 ke arah laut sejauh maksimal 12 mil yang merupakan perairan Jaut Provinsi Sumatera Selatan.
16.Pulau Kecil adalah pulau dengan Juas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km 2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
17.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18.Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
19.Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
20.Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
21.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas. 8
22.Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang diteta.pkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
23.Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
24.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan dalam hal ini Taman Nasional Sembilang.
25.Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
26.Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangam, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
27.Pelabuhan adalah ternpat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunJang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
28.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, minyak dan gas bumi, pasir laut, dan atau batubara yang meliputi penyelidikan 9 umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjua1an, serta kegiatan pasca tambang.
29.Zona Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya a1am, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
30.Kawasan Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindunt,'.i, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
31.Bencana Pesisir ada1ah kejadian karena peristiwa a1am atau karena perbuatan setiap orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/a tau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
32.Masyarakat ada1ah masyarakat yang terdiri atas masyarakat loka1, dan masyarakat tradisiona1 yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
33.Masyarakat Loka1 adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
34.Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisiona1 yang masih diakui hak tradisionalnya da1am melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepu1auan sesuai dengan kaidah hukum laut internasiona1.
35.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas ada1ah organisasi yang didirikan dan dibentuk 10 oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
36.Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
37.Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Sumber Daya adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove beserta flora dan fauna yang ada didalamnya dan biota taut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar Iaut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
38.Rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak.
39.Zona Pelabuhan adalah kawasan yang diperuntukkan penggunaannya untuk kegiatan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan serta pemanfaatan wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan.
40.Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat (DLKr) adalah wilayah kerja yang dipergunakan untuk pemanfaatan pelabuhan umum. 1 1
41.Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat (DLKp) adalah wilayah kepentingan pelabuhan yang mencakup kawasan pemanfaatan pelabuhan secara umum.
42.Zona Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dengan pertambangan.
43.Arahan Pengendalian adalah pencegahan pemanfaatan sumberdaya menganut norma lingkungan. kegiatan-kegiatan alam yang tidak
44.Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
45.Gugatan Perwakilan adaJah gugatan yang berupa hak kelompok keciJ masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti kerugian.
46.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adakah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
47.Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 12
48.Izin Pengelolaan adalah Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir.
49.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup cakupan wilayah pengaturan RZWP-3-K Provinsi meliputi:
1. a.ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
2. b.ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi kearah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(2)Pengaturan pemanfaatan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam RTRW dan/atau RDTR yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Daerah lill roeliputi:

a.ketentuan umum;
b.jangka waktu;
c.kebijakan dan strategi penataan 1uang WP3K;
d.rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e.peraturan pemanfaatan ruang;
f.mitigasi bencana;
g.indikasi program;
h.pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
1. 1.pembinaan, monitoring dan evaluasi; J. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
k.kelembagaan;
1. 1.gugatan perwakilan;
m.ketentuan penyidikan;
n.sanksi;
o.ketentuan pidana; 13
p.ketentuan peralihan;
q.ketentuan lain-lain; dan
r.ketentuan penutup.

Pasal 4

RZWP-3-K Provinsi didasarkan atas asas:

a.keberlanjutan;
b.konsistensi;
c.keterpaduan;
d.kepastian hukum;
e.kemitraan; f . pemerataan;
g.peran serta masyarakat;
h.keterbukaan;
1. 1.desentralisasi; J. akuntabilitas;
k.keadilan; dan I. budaya.

Pasal 5

RZWP-3-K Provinsi berfungsi sebagai:

a.dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b.dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan p u l a u pulau kecil; dan
c.dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 6

RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk:

a.melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaat kan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil serta sistern ekologisnya secara berkelanjutan; 14
b.menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-puJau kecil;
c.memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta mendorong infaiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseirnbangan, dan berkelanjutan; dan
d.meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB II

JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1)Jangka waktu RZWP-3-KProvinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
(2)RZWP-3-K Provinsi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat a·1ttnjau keniba1i setiap "5 r1ima) tahun.
(3)Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa
1. a.bencana aJam skala besaryang ditetapkan dengan peraluran perundang-undangan;
2. b.perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
3. c.perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
(4)Peninjauan kembali daJam waktu kurang dari 5 (lima) t.ahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
(5)Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WP3K

Pasal 8

Kebijakan dan strategi dalam RZWP-3-K meliputi:

a.Kebijakan dan Strategi Aspek Ekologi;
b.Kebijakan dan Strategi Aspek Ekonomi; c . Kebijakan dan Strategi Aspek Sosial-Budaya; dan d . Kebijakan dan Strategi Aspek Kelembagaan.

Pasal 9

(1)Kebijakan dan strategi aspek ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.pengelolaan Kawasan Konservasi untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati taut, pemeliharaan dan pengembangan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. b.penatakelolaan pemanfaatan ruang dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. c.peningkatandan pemeliharaan kualitas, dan daya dukung lingkungan hidup;
4. d.peningkatan upaya mitigasi bencana alam dan/atau akibat aktivitas manusia (sosial); dan
5. e.peningkatan kualitas ekosistem penting pesisir.
(2)Strategi pengelolaan Kawasan Konservasi untuk melindungi, melestarikan, keanekaragaman hayati laut, dan memanfaatkan pemeliharaan dan pengembangan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengusulkan penetapan kawasan konservasi perairan sesuai potensi luas wilayah perairan;
2. b.mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
3. c.roeningkatkan dukungan stakeholders terhadap program konservasi perairan; dan 16
4. d.membentuk kawasan konservasi perairan dan perlindungan biota laut dilindungi dan terancam punah.
(3)Strategi penatakelolaan pemanfaatan ruang dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mengatur pengelolaan wilayah pesisir terpadu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan; dan
2. b.meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.
(4)Strategi peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.menciptakan kawasan pesisir yang bebas dari limbah padat (sampah), baik organik maupun non organik; dan
2. b.meningkatkan kualitas perairan pesisir sesuai dengan baku mutu nasional.
(5)Strategi peningkatan upaya mitigasi bencana alam dan/atau akibat aktivitas manusia (sosial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap resiko bencana kebakaran hutan;
2. b.meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap resiko bencana banjir di wilayah pesisir;
3. c.melindungi penduduk di desa-desa pesisir terhadap gangguan kesehatan sebagai akibat kontaminasi/ pencemaran oleh industri dan rumah tangga; dan
4. d.meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan wilayah pesisir yang sehat.
(6)Strategi peningkatan kualitas ekosistem penting pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove;
2. b.merehabilitasi mangrove;
3. c.meningkatkan upaya pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang; 17
4. d.merehabilitasi terumbu karang menggunakan metode yang sesuai; dan
5. e.memanfaatkan tanah timbuJ untuk sabuk hijau. PasaJ 1 0
(1)Kebijakan dan strategi aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
1. a.peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penguatan sektor perikanan; dan
2. b.pengembangan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis jasa lingkungan.
(2)Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan puJau-puJau kecil melalui penguatan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.mengembangkan budidaya laut berdasarkan potensi lokal;
2. b.mengelola $umber Daya Jkan dengan pendekatan ei<os'1stem;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap;
4. d.pembcrdayaan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam usaha pengolahan hasil perikanan; dan
5. e.meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan usaha perikanan.
(3)Strategi pengembangan potensi ekonomi wiJayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.mengembangkan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
2. b.menyediakan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan bahari;
3. c.meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari dan puJau puJau kecil; dan
4. d.menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan laut. 18 Pasal 1 1
(1)Kebijakan dan strategi aspek sosial bud aya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
1. a.peningkatan kualitas surnber daya manus1a masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
2. b.pembangunan nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
(2)Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.meningkatkan taraf pendidikan masyarakat; dan b . meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
(3)Strategi pembangunan nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a . menguatka.n nilai- nilai budaya lokal masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan peroanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kcci!; dan
1. b.mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kearLfan lokal.

Pasal 12

(1)Kebijakan dan strategi aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
1. a.peningkata.n kualitas sumber daya manusia penegak hukurn; dan
2. b.penguatan produk-produk hukum dan kelembagaan yang mendukung proses penegakannya.
(2)Strategi peni.ngkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum; dan
2. b.meningkatkan kegiatan-kegiata.n yang melibatkan aparat penegak hukum. 19
(3)Strategi penguatan produk-produk hukum dan kelembagaan yang mendukung proses penegakannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi:
1. a.pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pelaksanaan RZWP-3-K; dan
2. b.membentuk lembaga teknis yang melakukan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan RZWP- 3-K.

BAB IV

RENCANA ALOKASI RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

Pasal 13

(1)Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
1. a.kawasan pemanfaatan umum;
2. b.kawasan konservasi; dan
3. c.alur laut.
(2)AJokasi ruang dalam Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan wisata bahari berkelanjutan.
(3)Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan dituangkan dalam peta skala 1 :250.000.
(4)Rencana alokasi ruang wilayah pcsisir dan pulau-pulau kecil provinsi pada kawasan pemanfaatan umurn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau sub zona dan dituangkan dalam peta skala 1:50.000.
(5)Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah/provinsi di dalam zona dan sub zona sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…