DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi, Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi, Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, dan rnenghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan, struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, sistem manajemen keselamatan konstruksi, sengketa, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan, forum jasa konstruksi daerah, pendanaan, sanksi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam mewujudkan peningkatan partisipasi rnasyarakat di bidang jasa konstruksi maka perlu diatur pedoman dalarn pelaksanaan jasa konstruksi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, kewenangan pemerintah provinsi pada sub urusan jasa konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu roenetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, TENTANG PEMBINAANDANPENGAWASAN JASA KONSTRUKSI TAHUN2022NOMORI: PERATURANDAERAHPROVINS!SUMATERASELATAN GUBERNURSUMATERASELATAN I ! Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ientang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perrnukirnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
7.Undang-Vndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); V~ '. 6626);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6018); 11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6224);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6368); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor PEMBINAAN DANPERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASANJASA KONSTRUKSl.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN:

15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167);
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 2); danj'ataumemiliki, menguasai, mengusahakan meningkatkan kemanfaatan pembangunan. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DaJam peraturan daerah yang diroaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
5.Perangkat daerah leknis adalah perangkat daerah teknis yang menangani sub urusan jasa konstruksi pada perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pemerintah Kabupaterr/Kota adalah pemerintah kabupatenj'kcta di wilayah ProvinsiSumatera Selatan
7.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/ atau pekerjaan Konstruksi.
8.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, dan rnenghancurkan bangunan yang sebagian dan/ atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
9.Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa konstruksi.
10.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perneliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan
11.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.
12.Konsultansi Konstruksi adalah layanan kcseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
13.Usaha penyediaan bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau Masyarakat dan dapat melalui pola kerjasama untuk mewujudkan, Konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia.
22.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat
23.Norma Standar Prosedur Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPKmerupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pernerintah Pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah.
24.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraanJasa konstruksi. mewujudkan berdaya saing pengelolaan rangkaian kegiatan untuk Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, tinggi, berkualitas dan berkelanjutan.
19.Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukurn yang mewadahi Badan Usaha.Jasa konstruksi.
20.Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi darr/atan himpunan individu profesionaldalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
21.Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Terkait Rantai Pasok adalah organisasi bcrbadan hukum yang mewadahi usa.ha terkait material
14.Pengguna Jasa adalah pernilik atau pernberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa konstruksi.
15.PenyediaJasa adalah pemberi layanan Jasa konstruksi.
16.Sub Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa konstruksi kepada PenyediaJasa.
17.Perizinan Berusaha bidang J asa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa konstruksi.
18.Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pemanfaat ~ \; konstruksi, dankerja konstruksi, pemerhati produk jasa konstruksi.
25.Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/ atautidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa konstruksi.
26.Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa konstruksi asing.
27.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, stan dar intemasional, dan Zatau standar khusus.
28.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
29.Perizinan Berusaha Bidang Jasa konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada us aha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa konstruksi.
30.Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubemur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem eJektronikyang terintegrasi.
31.Klasiilkasi adalah penetapan keJompok usaha .rasa konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keiJmuan, dan keahlian terkait.
32.Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
33.Akreditasi adalah kegiatan peniiaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
34.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa konstruksi.
35.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan danj atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, penyedia jasa, perguruan tinggi atau pakar, pelaku rantai pasok, tenaga kerja,Konstruksi, keselarnatan dan kesehatan tenaga keselamatan publik, dan keselamatan ling.kungan.
36.Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam suatu hubungan tertentu berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
37.Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKl adalah Sistem !nformasi guna rnewadahi informasi bidang Jasa Konstruksi dan rnenjadi salah satu media bagi Pernerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi pembinaan jasa konstruksi.
38.Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa konstruksi.
39.Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha .Jasa konstruksi.
40.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediajasa Pekerjaan Konstruksi.
41.Seleksi adalah metode pernilihan untuk mendapatkan PenyediaJasa Konsultansi Konstruksi.
42.Mediasi adalah upaya penyeiesaian sengketa dengan mengikut sertakan pihak ketiga yang bcrtindak sebagai penasehat.
43.Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertaan pihak ketiga (kollsiliatorj yang melakukan intervensi secara aktif.
44.Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
45.Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan unttuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
46.Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang merniliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat KompetensiKerja Konstruksi,
47.Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalarn mewujudkan pemenuhan Standar Kearnanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan menyediakan layanan usaha manajernen berdasarkan kontrak.
48.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dan sistem manajemen pelaksanaan Peketjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
49.Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.
50.Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas Konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi dengan memperhitungkan nilai kekerapan dan nilai keparahan yang ditimbulkan.
51.Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, KeseJamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harts benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, danj'atau kerusakan lingkungan.
52.Pemantauan dan Evaluasi KeseJamatan Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang rneliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan penerapan K.eselarnatanKonstruksi.
53.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lernbaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
54.Lembaga Sertifikasi Badan Usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBUjasa konstruksi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
55.Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang konstruksi; PasaJ 3 Penyelenggaraanjasa konstruksi bertujuan untuk

a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk rnewujudkan struktur usaha yang kukuh, andaJ, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa konstruksi yang berkualitas;
b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa Pasal 2 Penyelenggaraanjasa konstruksi berlandaskan pada asas:
a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
i.kemitraan;
j.keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan; I. pembangunan berkelanjutan; dan m.wawasan lingkungan.
1. 56.Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa konstruksi.
2. 57.Kerja Sarna Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang je1as berdasarkan perjanjian tertulis.
3. 58.Konstruksi 8erkelanjutan adaJah sebuah. pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosiaJ, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.
4. 59.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

BAB ILL

KEWENANGAN

Pasal 11

(1)Setiap klasifrkasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas saru atau beberapa s'ubkfaeifrkaei usaha..
(2)Kla.sifikasiusaha jasa konstruksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.klasifikasi us aha. jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum:
2. b.klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis;
3. c.klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
4. d.klasifika.si usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
5. e.klasifikasi usaha pekerja.an konstruksi terintegrasi. Paragraf3 Sifat

Pasal 10

Sifat usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

a.sifat usahajasa konsultansi konstruksi; dan
b.sifat us aha pekerjaan konstruksi.
b.usaha pekerjaan konstruksi;dan
c.usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi,

(2)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain.
(3)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat saling merangkap.

Pasal 15

(I) Sumber daya material dan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)huruf a dan huruf b harus:

a.menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenangsesuai dengan standar; dan
b.mengoptirnalkan penggunaan material dan peralatan dalam negeri. ., Paragraf7 Sumber Daya Konstruksi

Pasal 14

(1)Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diutamakan dari produksi dalam negeri dengan mengutamakan produk lokal provinsi.
(2)Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sumber daya material;
2. b.sumber daya peralatan;
3. c.sumber daya teknologikonstruksi; dan
4. d.sumber daya manusia.
(3)Sumber daya konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Paragraf6 Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Pasal 13
(1)Kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi
(2)Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok usahajasa konstruksi meliputi :
1. a.usaha pemasok bahan bangunan;
2. b.usaha pemasok peralatan;
3. c.usaha pernasok teknologi;dan
4. d.usaha pernasok sumber daya manusia.
5. b.layanan usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis;
6. c.layanan usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
7. d.layanan usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
8. e.layanan usaha Pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pasal 18

(1)Segmentasi pasar jasa konstruksi ditentukan berdasarkan kriteria:

8.risiko;

b.teknologi;dan
c.biaya.

Pasal 17

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d wajib mempeketjakan tenaga kerja konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja.
(2)Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi/analls, dan ahli.
(3)Setiap peketjaan konstruksi yang dilaksanakan di Provinsi diutamakan tenaga kerja konstruksi yang berasal dari tenaga kerja loka! Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2)huruf d;
(4)Jika tenaga kerja konstruksi lokal Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dan tidak memenuhi kriteria dapat menggunakan tenaga kerja konstruksi di luar Provinsi dengan syarat melaksanakan a1ih pengctahuan dan alih teknologi.
(5)Ketentuan a1ih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

Sumbet daya teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c didukung pengembangan teknologidalarn negeri harus didasarkan pada metode ilmiah dan dipublikasikan yang diJaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2)Sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus terintegrasi dalam SIPJAKI.
(3)Penggunaan material dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b berasal dari wilayah Provinsi.
(4)Dalam hal sumber daya material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, maka dapat didatangkan dan luar Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. mengikuti ketentuan t'~ perwakilan usaha jasa konstruksi asing, peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1)Badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar yang berbadan hukum dan perwakilan usaha jasa konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmentasi pasar yang:
1. a.berisiko besar;
2. b.berteknologitinggi;danj atau
3. c.berbiaya besar.
(2)Dalam hal biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari keuangan negara dan dilaksanakan oleh Pasal 20 Badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah hanya dapat rnenyelenggarakanjasa konstruksi pada segmentasi pasar yang:
1. a.berisiko sedang;
2. b.berteknologimadya; dan/ atau
3. e.berbiaya sedang.

Pasal 19

(1)Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil hanya dapat menyelenggarakanjasa konstruksi pada segmentasi pasar yang:
1. a.berisiko keeil;
2. b.berteknologisederhana; dan
3. e.berbiaya ked].
(2)Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan aspek:
1. a.ruang lingkup pekerjaan;
2. b.lokasi pelaksanaan pekerjaan; dan
3. c.kebutuhan sumber daya tenaga kerja.
(3)Kriteria teknologisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan aspek:
1. a.material;
2. b.peralatan;
3. e.tenaga ahli; dan
4. d.metode pelaksanaan.
(4)Kriteria biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan oleh besaran biaya pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. Paragraf2 SertifikasiBadan Usaha Pasal 25
(1)Setiap badan usaha yang rnengerjakan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi yang masih berlaku.
(2)Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSBU jasa konstruksi yang dibentuk oleh AsosiasiBadan Usaha terakreditasi.
(3)Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga)tahun dan dapat diperpanjang.
(4)LSBUjasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memilikiLisensidari LPJK.
(5)Lisensi yang diterbitkan LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kategori dan layanan sertifikasi dari Asosiasi Badan Usaha terakreditasi dengan menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, danjasa.
(6)Keabsahan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui LPJK.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…