DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda), meliputiL Ketentuan Umum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar; Modal Dasar dan Kepemilikan Saham; Organ BUMD; Kepegawaian; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Kerja Sama dan Sinergitas; Pembubaran; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya bantuan permodalan usaha mikro, kecil dan koperasi serta meningkatkan daya saing terhadap dunia perbankan, agar mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah, berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda);

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6865);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 201 7 ten tang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);
13.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 3 seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaaan Modal Daerah dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 7 seri E); Dengan Pesetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang seluruh dan/ atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
19.Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang perbankan.
20.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) yang ditetapkan melalui akta notaris.
21.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda).
22.Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda).
23.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda).
24.Hari adalah hari kerja.
25.Pihak ketiga lainnya adalah perseorangan, badan hukum, pihak swasta, perbankan, dan BUMN/BUMD.
26.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri dan anggaran dasar;
e.modal dasar dan kepemilikan saham;
f.organ BUMD;
g.kepegawaian;
h.penetapan dan penggunaan laba bersih;
i.pelaporan;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.kerja sama dan sinergitas; I. pembubaran; dan
m.sanksi.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan diubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) yang dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
(2)Berdasarkan perubahan bentuk hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
1. a.kekayaan;
2. b.usaha perusahaan;
3. c.perizinan;
4. d.hak dan kewajiban dan/ atau perikatan; dan
5. e.Pegawai, yang dimiliki PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan dialihkan sesuai ketentuan peraturan Perundang- undangan kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda).
(3)PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan untuk kepentingan pengembangan usaha Perseroda dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain.
(1)Perubahan bentuk hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk memperbesar Peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat dan Pendapatan Daerah. I
(2)Tujuan Perubahan Bentuk hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) adalah:
1. a.meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) dengan memperluas jangkauan operasional;
2. b.meningkatkan permodalan PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda);
3. c.meningkatkan daya saing PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, global maupun perkembangan teknologi;
4. d.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang daerah; dan
5. e.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
(3)Perubahan Bentuk Hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak merubah fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan dapat sebagai Pemegang Kas daerah dan/ atau Penyimpanan dan Pengelolaan Uang Daerah, yaitu:
1. a.menyalurkan kredit;
2. b.menyediakan pembiayaan dan penempatan dana; dan
3. c.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
(4)Dalam hal perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) dapat berfungsi sebagai Bank Umum yang mempunyai tugas:
1. a.turut serta meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kekayaan Daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian dan melaksanakan penyimpanan Uang Daerah;
2. b.dapat sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
3. c.sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah;
4. d.pertukaran valuta asing;
5. e.kegiatan transfer; dan
6. f.diperbolehkan menambah permodalan dengan melepas sahamnya di pasar modal.
(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan, PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) melakukan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan kegiatan perbankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan, meliputi:
1. a.menghimpun dana masyarakat;
2. b.memberikan kredit;
3. c.menyediakan pembiayaan;
4. d.menempatkan dana;
5. e.melaksanakan kegiatan valuta asing;
6. f.melaksanakan kegiatan transfer;
7. g.melaksanakan digitalisasi perbankan; dan
8. h.melaksanakan kegiatan permodalan dan saham.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar. BABV JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

BAB IV

KEGIATAN USAHA PasalS

Pasal 6

( 1) PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

(2)Anggaran dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
(3)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(4)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
  1. 1.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; J. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
9. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  1. 1.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
10. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
11. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DASAR DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 7

(1)Modal dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan.
(3)Dari Modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf (2), modal yang telah disetorkan adalah sebesar Rp.113.868.389.000 (seratus tiga belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Modal yang telah disetorkan oleh PT Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) adalah sebesar Rp.4.975.000.000 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Kepemilikan pada saham PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) terdiri dari :

a.Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen);
b.Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan; dan/atau
c.pihak ketiga lainnya.

Pasal 9

( 1) Penyertaan modal Daerah kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

(2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Pemenuhan Modal disetor penuh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

( 1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Penyertaan modal pihak ketiga dilaksanakan sesua1 dengan Peraturan Perundang-undangan'.

BAB VII

ORGANBUMD

Pasal 11

Organ PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) terdiri atas:

a.RUPS;
b.Komisaris; dan
c.Direksi.

Pasal 12

( 1) RUPS terdri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

(2)RUPS Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)RUPS tahunan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(4)Gubernur dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah apabila berhalangan dalam menghadiri RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…