DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribui Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu juga mengatur mengenai Bidang Usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pemberian Fasilitas dan Kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHANPAJAK DAERAHDAN RETRIBUSIDAERAH01 KAWASANEKONOMIKHUSUSTANJUNGAPI-API. dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN

9.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah lrontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi .sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan Iatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 11-Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK. 12 Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
13.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaran bermotor yang bcrsangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen serta kendaraan bennotor yang dioperasikan di air.
14.Air permukaan adalah sernua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air !aut.
15.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau peaguasaan kendaraan bermotor.
16.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut BBN-KB,adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat peljanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,
21.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dae.rah..
22.Dasar Pengenaaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perhitungan yang menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan pe.rundang-\.mdangan.
23.Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pengurangan jum1ah pajak daerah danj'atau retribusi daerah yang harus dibayar atas ketetapan pajak dan retribusi yang telah.diterbitkan..
24.Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak darr/atau retribusi yang telah diterbitkan.
25.Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pemberian kebebasan kepada wajib pajak dan retribusi untuk tidak dipungut dan tidak menyetor pajak daerah dari/atau retribusi daerah. perundang-undangan retribusimenurut peraturan
17.Pajak Air Perrnukaan, yang selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan da.n/atau pemanfaatan air permukaan.
18.Retribu..siPerpanjangan 1m MempekeJjakan Tenaga, Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTAoleh Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja. asing. 19.Wajib Pajak adalah orang atau badan (subjek pajak) yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan melakukan pernbayaran pajak, terrnasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
20.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang BABII! BENTUK PEMBERIAN .FASIUTAS DAN .KEMUDAHAN

Pasal 3

(l) G.ubel:n.u.rmenetapkan. tata. care. pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangannya kepada Badan. Usaha atau Pelalru Usaha di KEK Tanjung Api-Api. -6" BABIl .B!DANG USAHA Pasa12 {l} Bidang usaha yang dapat rnemperolebfasiHtas dm1 kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri .atas:

a.bidang us aha yang merupakan kegiatan utama ill da!amJ~EK. Tanjxmg Apa...api;dan
b.bidang usaha lainnya di luar kegiatan utama dan berada di dalam KEKTa.njungApi-api.

(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b.,uruf a. adaJah. hidang usaha utama yang rutetapkan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
(3)Bidang usaha yang merupakan kegiatan l.a.innyadi luar kegiatan utama KEK Tanjung Api-api sebagaimana dimaksud pada ayat (I}. huruf b adalah;
1. a.usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
2. b.usaha yang berm.itra dengan usaha mikro, keci.l, menengah, dan koperasi; c, usaha di bidang il1ttas.truktur,
3. d.usaha ill bidang penanaman modal; atau e.. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
(4)Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I}. Pelaku Usaha hams. memenuru. syarnt sebagai berikut: a merupakan lVajib Pajak badan dalam negeri;
1. b.telah mendapatkan izin prinsip penanaman modal dari administrator KEK;. dan
2. c.mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT inventory) yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jende.ral Pajak. · . If Paragraf2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 5
(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan pengurangan atas BBN-KB_
(2)Besarnya pengurangan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat fl}..adalah sebesar 50'!f" (lima pu!uh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB dan sanksi administratif. BABIV FASILITAS DAN KEMUDAHANPAJAK DAERAH
(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan pengurangan atas PKB.
(2)Besarnya pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat II} adalah sebesar 500/"[lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.
1. a.pengurangan;
2. b.keringanan; dan
3. c.pembebasan.
(3)Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wajib pajak untuk PKB, BBN-KB, PAP dan wajib Retribusi Perpanjangan IMTA yang terdapat dan melakukan kegiatan usaha di dalam KEK Tanjung Api-api.
(2)Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daezah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa: Paragraf3 Pajak Air Permukaan Pasal 9>
(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan keriuganan azas PAP.
(2)Keringanan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama- 6 {.enam}. bulan. terhaung sejak penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif. Paragraf2 Bea Balik Nama Kendaraan Bec.motor Pasal 8 fij Badan: Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan keringanan atas BBN-KB.
(2)Keringanan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan pokok pajak yang: terutang dan sanksi administratif.

Pasal 7

(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat diberikan ke.rmganan atas PKB_
(2)Keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enara] bulan terhitung sejak penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif. 8agian Kedua Keringanan Pajak Daerah Paragref 1 Pajak Kendaraan Bermotor -&- Paragraf3 Pajak Air Permukaan Pasal 6 (l~ Sadan Usaha etau Pelaku Usaha dapat diberikan pengurangan atas PAP.
(2)Besarnya pengurangan PAP.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 500/0 (lima puluh persen) dad dasar pengenaan PAP. BABVl TATA CARAPEMBERIANFASrLITASDAN KEMUDAHANATAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSIDAERAH Pasal 12 II} Untuk. mendapatkan. fasilitas dan kemudahan, atas Pajak, Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud daIam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha atau Pelaku Usa,ha mengajukan permohonan kepada Gubemur melalui Administrator KEK.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pengurangan atas Retribusi Pecpanjangan ~1TA.
(2)Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat II} adalah Badan, Usaba atau Pelaku Usaha yang mernpekerjakan tenaga kerja asing di dalam KEK Tanjung Api-api dan memiliki keahlian yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. {3~Besarnya pengurangan etas Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen] dari dasar pengenaa.n retribusi dan sanksi administratif. .BABV FASILITASDAN KEMUDAHANRETRIBUSIDAERAH

Pasal 10

(1)Badan Usaba atau Pel.aku Usaha dapat diberikan pembebasanatas BBN-KB.
(2)Pembebasan atas BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap BBN-KB atas penyerahan kepemilikan, mutasi Kendaraan, Bermotcr dati. lulU: daerah yang beroperasi di dalam KEK Tanjung Api-api mcliputi: a pembebasan pokok BBN-KB; dan
1. b.pembebasan.sanksi administratif. -g- Ketentuan lebih lanjut mengenai : a, jangka waktu pemberian fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah;
2. b.persyaratan, jenis harlan usaha atau peJaku usaha yang dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
3. c.jenis badan usaha atau pelaku usaha dan kualifikasi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

Pasal 14

Fasilitas dan kemudahan atas- Pajak Daerah dan Relribusi Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasa.17, Pasal 8, Pasa.l 9, Pasal 10 dan Pasa.l 11 diberikan paling lama 5 (lima) tahun sejak Badan Usaha atau Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan danj'atau. melaksanakan pembangunan di KEKTanjung Api-api, Pasal 13

g.identitas ohyek pajak daerah Iretribusi daerah.
h.kartu identitas tenaga keIja asing.

(3)Gubernur menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 {empat belas) llari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan usulan permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn Peraturan Gubernur. a.. nama WajibPajak/Retribusi;
1. b.jenis atau bidang usaha;
2. c.susunen dan kinerja manajemen;
3. d.salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
4. e.salinan izin prinsip Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
5. f.salinan kutu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Peiaku Usaha yang lIlempero!eh fasilitas. dan kemudaban atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikoordinir oleh admi.DistratDr.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal {l) dilaksanakan dalam bentuk;
1. a.kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Tanjung Api-api.;
2. b.melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhaD.lrewajibaa~jakan daerah dan retribusi daerah. BAB. VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 BABVlI PENGHENTIAN PEMBERlAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRlBUSl DAERAH Pasal 15 {1}Pemberian fasilitas dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dihentikan apabila Badan Usaha atau J?elaku Usaha:. a telah habis jangka waktu sebagaimana dimaksud da1am Pasal 13;
3. b.tidak lagi melakukan kegiatan di dalam KEK Tanjung Api-apl;.
4. c.tidak menyampaikan laporan;
5. d.usahanya tidak menunjukkan perkembangan;
6. e.pailit; L terlibat tindak· pidana.
(2)Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pads. ayat {II berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah Teknis.
(3)Tala cara pcnghentian pemberian fasilitas dan kernudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraruran Gubernur, BABIX PELAPORAN DAN EVALUASI
(1)Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh Iasilitas dan kemudahan etas Pajak Oaerah dan Retribusi.Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun .sekali.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit me.mue.t pengeloJaanJperkembang.a.n. usaha dan/ atau kegiatan usaha yang dijalankan.
(1)Gubernur melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang mempereleh fasilitas .dan kernudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedihlt 1 {sam} tahun, sekali,
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) .dilaksanakan oleh perangkat daerah reknis dan dilakukan atas dasar : 8.. Iaporan Badan Usaha atau Peiaku Usaha yang memperoleh Iasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
(3)Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
1. a.m.emperlihatkaIJ. .danIatau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Re.t>ib.usiyang mendapat fasilita-s.da.."lkemudahan;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruanaaCl ,,"'no .diaaggap "",,1u'cr ;t-~ ucr r-_..· l
3. c.mernberikan bantuan guns. kelancaran pemeriksaan; dani atau
4. d.memberikan keterangan yang diperlukan. {4l Dalam m.ela.ksana.kan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrator berkoerdinasi dengan perangkat daerah terkait, NOREG PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN (3,,133/2811) LEMBARANDAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR :5 H. NASRUN UMAR SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 22 Juni 2018 H. ALEX NOERDIN J Ditetapkan di Palembang pada tanggal 22 ,juni 2018 GUBERNUR SUMATERA SELATANf Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
5. b.kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mernperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. NASRUN UMAR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…