DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; fasilitasi penyelenggaraan pesantren; fungsi pesantren; perencanaan; dukungan dan fasilitasi; pembinaan dan pengawasan; partisipasi masyarakat; kerja sama; tim dukungan penyelenggaraan pesantren; monitoring dan evaluasi; pendanaan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud daiam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; pendidikan berbasis masyarakat sesuai Agama Islam atau kekhasan Pondok penyelenggaraan dengan ajaran Pesantren;
c.bahwa Provinsi Surnatera Selatan mempunyai kewenangan terkait Pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, guna memperkuat peran serta daribagianmerupakan Menimbang: a. bahwa pendidikan diseIenggarakan untuk membentuk karakter/watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b.bahwa Pondok Pesantren DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, TENTANG FASILITASIPENYELENGGARAANPESANTREN PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR}.1 TAHUN2021 GUBERNURSUMATERASELATAN

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor6398);
5.Undang-Undang Nornor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nornor5679);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6406);
7.Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4769);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5105) sebagaimana teJah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor8); • • Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pernerintah Provirrsi Sumatera Selatan.
3.Guberrrur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pernerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi kesejahteraan rakyat. 9: Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan li/'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 PERATURANDAERAHTENTANGFASILITASIPENYELENGGARAAN PESANTREN.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN:

l.pendanaan.
h.tim dukungan dan fasilitasi penyelenggaraanPesantren; dan
g.kerja sarna;
d.dukungan dan fasilitasi;
e.pembinaan dan pemberdayaan;
f.partisipasi masyarakat;
c.perencanaan;

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.penyelenggaraan pesantren;
b.fungsi pesantren;
1. 10.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
2. 11.Kiai,Tuan Guru, Syekh, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
3. 12.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa Jainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di pesantren.
4. 13.Dirasah. lslamiah. adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
5. 14.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan rnutu internal pendidikan Pesantren.
6. 15.Majelis Masyayikh adalah lembaga.mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merurnuskan dan menetapkan sistem penjaminan mULU pendidikan Pesantren.
7. 16.Dukungan dan Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren unruk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai Jembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8. 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiSumatera Selatan.
9. 18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaterr/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaterr/Kota di ProvinsiSurnatera Seiatan. .4· .. . "

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
1. a.berpendidikan Pesantren; atau
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam: danj'atau
3. c.merniliki kompetensi ilmu Agama Islam.
(2)Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kcpendidikan, dengan kompetcnsi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalarn penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; darr/atau Pasal 6
2. a.Kiai;
3. b.Santri yang bermukim di Pcsantren;
4. c.pondok atau asrarna;
5. d.masjid atau rnusala; dan
6. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah. tstamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalarn bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pcndidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu 'aUimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan urnum.
(1)Pesantren scbagaimana dimaksud dalarn Pasa) 4 mernenuhi unsur- unsur:

Pasal 5

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'aLamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka TunggaJ Ika.

Pasal 4

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri danj atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 3

(1)Kajian Kitab Kuning atau Dirasari Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui penyeJenggaraan pendidikan Pesantren secara sisternatis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/ atau metode pembelajaran lain.
(2)Kajian Kitab Kuning atau Dlrasah Islamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislarnan berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi kcilrnuan Islam di Pesantrcn.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 10

(2)Masjid atau musala scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek, daya tampung, kemudahan, kenyarnanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
(1)Masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mcngajar Santri sesuai tradiei dan kondisi Pesantren. Pasa19
(2)Pondok atau asrarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek, daya tampung, kemudah an, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. (l.) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.

Pasal 8

Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari :

a.santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pcndidikan dan mendalarni ilmu Agarna Islam di Pesantren yang berrnukirn dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
b.santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

Pasal 7

b.pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren. · , melalui lemba.. ~ dimaksud pada(3) Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, danjatau dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin.
(2)Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.upaya mengajak rnasyarakat menuju jalan Allah SWTderigan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
2. b.mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaroan yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dan
3. c.menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
(2)Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
(3)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
(4)Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan lainnya yang diintegrasikan dengan kajian Kitab Kuning atau Dirasah lslamioh. dengan pola pendidikan mu'allimirt.

Pasal 12

Pesantren merupakan lernbaga yang berbasis rnasyarakat yang menyelenggarakan fungsi :

a.pendidikan;
b.dakwah; dan
c.pemberdayaan masyarakat. BABII! FUNGSIPESANTREN

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…