DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; nama dan tempat kedudukan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dasar dan saham; mitra kerja/mitra pemegang saham lain; organ badan usaha milik daerah; laporan kegiatan usaha; tahun buku dan perhitungan tahunan; pembinaan; pengawasan; kepailitan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Perusahaan Perseroan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah, memberikan kemanfaatan umum dan menambah sumber pendapatan asli daerah; h-· h_:;,.,b.<::,:?_ oesi13L lrr.t,ent;,\.,a.n. P.ASta.L '.'16_ 1":Jlj'I.. qI, rlian <IV,!lt ('.?,I. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undang-Vndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. 4.Vndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan tentang Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Neirara Reo.ublik Indonesia Nomor 5244);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaa.n Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. 13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyeienggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
13. 14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggola Komisaris dan Anggota Direksi Sadan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
16. 17.Peraturan Menteri De.lam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS TIRTA SRIWIJAYA MAJU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. 4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakYat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. 7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. 8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Provinsi Sumatera Selatan.
8. 9.Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju yang selanjutnya disingkat PT TSM (Perseroda) adalah Sadan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bergerak di bidang sistem pelayanan air minum regional.
9. 10.Direksi adalab organ badan usaha milik daerab yang bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha milik daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik daerah serta mewakili badan usaha milik daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. 11.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
11. 12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. 13.Rencana Bisnis yang selanjutnya disebut Renbis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (Iima) tahun.
13. 14.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/ tujuan suatu perusal1aan untuk masa mendatang.
14. 15.Air Bersih adalah air yang memenuhi syarat-syarat fisik, kimia dan bakteriologi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. 16.Pengelolaan Air Bersih adalah pengelolaan air bersih yang berasal dari satu atau lebih sumber daya air unt1..1k dimanfaatkan bagi kepentingan satu atau Iebih Kabupaten/ Kota.
16. 17.Sistern Penyediaan Air Minu m yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air minum.
17. 18.Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
18. 19.Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang selanjutnya disebut SPAM Regional adalah pengembangan SPAM daJam satu kawasan yang bertujuan untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air bersih dibeberapa Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membentuk BUMD yang khusus mengelola air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibcntuk dengan tujuan untuk:

a.mengatasi kurangnya ketersediaan air bersih dibeberapa Kabu paten/Kota di Provinsi;
b.memudahkan Pemerintah Provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku dan manajemen pengelolaan air bersih;
c.memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat untuk mendapatkan akses air dan menarnbah sumber PAD di luar pajak dan retribusi daerah; dan
d.turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan PAD.

BAB LL

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah PT Tirta Sriwijaya Maju yang selanjutnya disingkat dengan PT TSM (Perseroda).
(2)PT TSM (Perseroda) berkedudukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
(3)PT TSM (Perseroda) dapat membuka kantor cabang di Iuar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian pcrseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesarnaan nama dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubemur dapat menggunakan nama perseroan lain.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT TSM (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan arr curah bagi PDAM Kabupaten/Kota dan air bersih bagi masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rnemproduksi air bersih dan/ atau air minum;
2. b.penjualan air curah kepada PDAM Kabupaten/Kota dan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan;
4. d.mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan serta jaringan distribusi air bersih dan/atau air minum; dan
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 6

(1)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT TSM (Perseroda) dapat: a melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagai penugasan khusus yang berkaitan dengan SPAM; dan
1. b.menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubemur.
(2)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT TSM (Perseroda).
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melaksanakan proyek kerja sama infrastruktur SPAM.
(4)Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT TSM (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri yang memiliki kemampuan di bidang permodalan dan kompetensi keahlian bidang usaha yang sejenis/sesuai secara profesional.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 8

(1)Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih, PT TSM (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen. BAB TV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

(1)PT TSM (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
(2)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT TSM (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
(3)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdirinya;
5. e.besamya jumlah modal dasar dan modal disetor; f . jumlah saham;
6. g.klasifikasi saham, jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
7. h.nilai nominal setiap saham;
  1. 1.nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi; J. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi; !. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
9. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
10. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Modal dasar pendirian PT TSM (Perseroda) adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Modal dasar PT TSM (Perseroda) terdiri atas saham-saharo sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.
(3)Modal dasar PT TSM (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dimiliki oleh :
1. a.Pemerintah Provinsi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak ke-3 (tiga) yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan air bersih maksimal 49 % (empat puluh sembilan persen).
(4)Modal yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian PT TSM (Perseroda) paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dasi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat berupa uang dan/atau barang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemerintah Provinsi dapat menyertakan modal aset jaringan air minum yang sudah dimiliki Pemerintah Provinsi dengan ketentuan setelah aset tersebut terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh lembaga penilai yang independen dan berkompeten.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…