DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai penambahan ketentuan mengenai Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumsel dan perubahan ketentuan mengenai Badan Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan; pelaksanaan fasilitasi provinsi, pelayanan antar kelembagaan

b.bahwa guna memaksimalkan kegiatan kedinasan perrierintah informasi, pelayanan hubungan
a.bahwa dalam upaya optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta dalam rangka peningkatan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu diadakan perubahan terhadap nomenklatur susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Provirisi Sumatera Selatan; Menimbang GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKEENAMATASPERATURANDAERAHNOMOR9 TAHUN2008 TENTANGORGANISASIDANTATAKERJA INSPEKTORAT,BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAHDANLEMBAGATEKNIS DAERAH PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 6 TAHUN2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN ,- -
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Ta.mbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
5. 6.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LembagaTeknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15); Dengan Peraturan Daerah ini, diben.tuk Lem\:>aga1:eKn.\'(\ Daerah sebagai berikut :
6. 8.Badan Lingkungan Hidup;

Pasal 2

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kaJi diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
b.Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
c.Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
d.Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);
e.Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 2 setelah huruf 0 ditambah huruf p, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASf DAN TATA KERJA fNSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVlNSISUMATERASF-LA'YAN. MEMUTUSKAN : GUBERNUR SUMATERA SELATAN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVlNSl SUMATERA SELATAN , ~

(1)Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Lingkungan; dan
  3. 3.Subbagian Program dan Keuangan;
3. c.Bidang Pengkajian, Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
  1. 1.Subbidang Pengkajian Lingkungan; dan
  2. 2.Subbidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas.

Pasal 6

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah;
d.Badan Ketahanan Pangan;
e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
g.Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
h.Badan Perpustakaan;
1. 1.Badan Pendidikan dan Pelatihan; J. Badan KepegawaianDaerah;
k.Badan Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak;
1. 1.Inspektorat;
m.Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
n.Badan Arsip Daerah;
o.Badan PengeJolaKeuangan dan Aset Daerah; dan
p.Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,

(1)Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi merupakan unsur penunjang pemerintah provinsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan provinsi di Jakarta.
(2)Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada eli bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABXVB BADANPERWAKILANPEMERINTAH PROVINSISUMATERASELATAN

3.Diantara BAB XVAdan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVB, dan diantara Pasal 54D dan Pasal 55 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 54E sampai dengan Pasal 54H, sehingga berbunyi sebagai berikut : Masyarakat.

g.Unit Pelaksana Teknis Badan.
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Serta
1. d.Bidang Pengendalian Kerusakan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklirn, membawahi :
  1. 1.Subbidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
  2. 2.Subbidang Perubahan Iklim.
2. e.Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, membawahi :
  1. 1.Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
  2. 2.Subbidang PengeloJaan Sampah, B3 dan Limbah B3.
3. f.Bidang Penegakan Hukum, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
  1. 1.Subbidang Penegakan Hukum dan Perundang- undangan;dan
  2. 2.Subbidang Kemitraan dan Peran
(1)Susunan Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi, terdiri dari :
1. a.KepaJa Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Perencanaan; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan;
3. a.perumusan kebijakan teknis di bidang perwakiJan pemerintah provinsi di Jakarta;
4. b.penyelenggaraan adrninistrasi umum pemerintahan;
5. c.pcnydcnggaralm fB.siljt8.si hubungan an tar lembaga dengan Iembaga pemerintah dan antar daerah serta lembaga di tingkat nasional dan 'in~rnasional;
6. d.pernberian pelayanan informasi dan pelayanan terhadap aparatur daerab yang berdinas di Jakarta;
7. e.penyelenggaraan fasilitasi prom.osi daerah, pembinaan masyarakat dan mahasiswa provinsi di Jakarta; dan
8. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada saat Peraturan Daerah ini muJai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (1)huruf b angka 8, Pasal 32 huruf c, Paragraf 3 Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraruran Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Sen D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempatatas Peraturan Daerah Nomor7 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66C

4.Diantara Pasal 66B dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66C sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.Bidang Protokolerdan Pelayanan, membawahi :
1. 1.Subbidang Protokoler;dan
2. 2.Subbidang Pelayanan Informasi.
d.Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
1. 1.Subbidang Hubungan Pemerintah dan Daerah; dan
2. 2.Subbidang Hubungan Internasional.
e.Bidang Kemasyarakatan, membawahi :
1. 1.Subbidang Fasilitasi Promosi Daerah; dan
2. 2.Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa.
f.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi adalah sebagalmana tercantum dalarn Larnpiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SlJMATERA SELATAN : (7 /2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 0 H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palernbang pada tanggal 1 Jul1 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMAT SELATAN, d'H PrbItX NOERDIN Ditetapkan di PaJembang pada tanggal 1 Jul1 2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Agar setiap pengundangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II '. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN (/J l".1 ~ Z z . ~~'"ill ~~!5 " -s;::c.o ~~~ Z"lij 2"'00 @ 0" l'lc ~~CD "ZOl ~~~ .... ~i~ X"Ol '- t-- "'0ct- Ca:: 0" Z ~ ~~E ~~o a;3>o;! ~~o ~o~ !!!x !!!~;;! 0,- ;;! ~~. ~~ ... I' ;! z .. "'{:i", c c"'_ ~ (/) co llla~~ to c "'- ~r.1 ..:0", 3:; ",13 '"0 !~ mS"~ ~~.~~!llili~O '- r- ~~ g ;!:>"'O i!11 ~~ ~-~~ lC >;:: ~ ~~ .! ;0;: tzl I~ f ~; to > I:) » '" z c til ~ !!! i:i~ill 1!l ~ ",0 !2i!l . O~!;; l'lS;.. ogrci §?zOw{/) t::<ll!l1{/) ~ ()~ r\Z~:ii ~:ZoC ~~~ ~cO0l'llll '- r- ~~5~~ "'g!,," ~~ ~ c: ....o6 703:- > ~~~~ l? !e",,,- x>O Br ~ z gl~ '" en< of: tzl C>C(D ;0;: zZ>c ;<J0 0-(1)1:0 ;l'I::2.:-Cl ~ c: C.., "0 > 2°""'0 to o~~> ;<J t".l ;'>(32 '", ); ~ (/)~ (gt3 (/)~~ -~ -lac ",7- ~- ~~.. c'" iO Z~to ~~~6 C c en c i!<:z.15l ... ~ ~ ~ o _ ~o:<~"00 ' xo ~~20t- (/l ~ ..~> CC> c ""''' ~~6 ~iO ..." OOl "'~ ~~t".l "'~ 00 ..~. X2 ~ ~~ m> CZ >..,CJ) Z;o~ t".l ~8• E Z~ 3: » 0 ~ tIl t:r.I ~ c :;tl rn ~ :: ~ t:r.I ~ rn t:r.I , ~ -~ -e t'l s !!! ~(Jl "", 00 ~~ :Oc: ~~ ~gj ,,0 i:i ~~ t'l" I- "'6 s;:O 2!5 ~~ ~j I- °0 ~~ ~ t'lo :0 i-- > ~l"" !il'" - !II t'l 0'- :0 ~~ - - ~ ~ L __L 1lI .. sa ;;: ~a ;;!~'" i!ll!! ~~ @ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~o ~~OC >" ~,",0 » ~~ z ",' ~ 0", "T ~~ i:ig! lll8 §?~ ~c ! ~;r: . f CIl ~ en i:i c: (Jl (j) t 3:tn ;grii ~ >tn " ~;;::~8 oi'!! ~~ t'lw 5':>~ ;,:0 >0 i:l[ii >~o o~ S!~ i--J ~!1i f/J ..., !eo ~o \ii>-it'l 0.., ",0 ~ ;;o~ ~~ ~ ~~ ..... ~~ ~ ~ t:'i~ COl >00 z> 00 >- z~ I

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…