DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; arah kebijakan; tugas dan kewenangan pemerintah provinsi; tenaga kerja; kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan; pemberdayaan, pendaftaran dan penempatan TK ; kewajiban perusahaan; mekanisme antar kerja antar daerah (AKAD); administrasi TK; sarana dan prasarana; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; jaminan sosial; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan tenaga kerja serta mengbindari terjadinya kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial antar pekerja maka perlu memberikan pengaturan mengenai pemberdayaan dan qio:nemqatan tena!@keri�:.
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Lampiran I huruf G angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib dan pemerintah provinsi mempunyai kewenangan pelayanan pengaturan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dan pengelolaan informasi pasar kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); ,
3.Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake1jaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
10.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu.ran Daerah ini yang dimaksud dengan

1.P.rovinsi adalah P.rovinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan dae.rah otonom.
3.Gubernur adalah Gubemu.r Sumatera Selatan.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
5.Sek.retaris Daerah adalah Sek.retaris Daerah P.rovinsi Sumatera Selatan.
6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
9.Instansi Pelaksana. adalah instansi yang membidangi ketenagakerjaan dalam ha! ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi P.rovinsi dan Kabupaten/Kota.
10.Kelenagakerjaan adalah segala ha! yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
11.Perusahaan adalah

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 12.Pengusaha adalah a.orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b.orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang Perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
1. 13.Pelayanan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
2. 14.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antar pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
3. 15.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta yang berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
4. 16.Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja. ....... ···- . .
5. 17.Warga Sekitar adalah Masyarakat yang berdomisili di sekita.r perusahaan dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
6. 18.Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, lembaga dan Sentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. 19.Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat TK adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk me1nenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk r.:oa�'g'araka.t•.
8. 20.Pemberdayaan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh adalah suatu kegiatan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui balai latihan kerja atau lembaga latihan kerja agar calon tenaga kerja dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memasuki dunia kerja sesuai standar yang dibutuhkan.
9. 21.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
10. 22.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
11. 23.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah salab satu bentuk mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dari satu Provinsi untuk dipekerjakan di Provinsi lain.
12. 24.Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat persetujuan dalarn rangka penempatan tenaga kerja AKAD;
13. 25.Pencari Kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana.
14. 26.Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja yang selanjutnya disingkat Kartu AK I adalah kartu tanda bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
15. 27.Balai Latihan Kerja/Lembaga Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK/LLK adalah fasilitas milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja.
16. 28.Upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalarn bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepad pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
17. 29.Upah Minimum adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), upah Minimum Sektoral (UMS) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
18. 30.Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga pelatihan kerja yang berbadan hukum yang memiliki izin serta terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
19. 31.Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.
20. 32.Sertifikat Lembaga Latihan Kerja dan Sertifikat Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah sertiftkat pelatihan yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
21. 33.Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, bagi didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
22. 34.Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik, kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.
23. 35.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu Pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 2

(1)Pemberdayaan dan penempatan TK diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas:
1. a.keterbukaan;
2. b.keadilan;
3. c.manfaat;
4. d.kemitraan; dan
5. e.pendayagunaan.
(2)Setiap TK memiliki kesempatan yang sama dalam pemberdayaan dan penempatan TK.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk untu.k menjadi panduan dalam:

a.mewujudkan Sumber Daya Manusia yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
b.memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor usaha usaha baik mikro, kecil, menengah dan sektor industri;
c.memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TK untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya;
d.membina, mengawasi ketenagakerjaan; dan r . . dan menata sistem
e.meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah opersioanl perusahaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Dalarn rangka pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi wajib:

a.memberdayakan dan mendayagunakan TK secara optimal dan manusiawi;
b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan TK yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c.meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya; d . mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan; dan
e.menciptakan suasana harmonis dan kondusif dalam pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB ILL

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERlNTAH PROVINS!

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan dan penempatan TK.
(2)Untuk melaksanakan pemberdayaan dan penempatan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan
1. a.pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2. b.penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
3. c.pengelolaan !PK dalam 1 (satu) daerah provinsi.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 6

(1)TK adalah mereka yang memenuhl persyaratan:
1. a.usia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun untuk tenaga kerja anak dan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun untuk tenaga kerja dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.penduduk provinsi yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
(2)TK harus mempunyai kemampuan, keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan kebutuhan.
(3)TK, pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang menganggur/mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pcke,jaan harus mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja. BABV KEWAJIBAN PELAPORAN WWONGAN PEKERJAAN

Pasal 7

(1)Setiap pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaannya secara tertulis kepada lnstansi Pelaksana tenaga kerja dan wajib mempublikasikannya secara langsung melalui media cetak lokal dan kantor instansi kecamatan/kabupaten setiao. ada atau akan ada lowongan pekerjaan di perusahaannya, baik perusahaan yang baru berdiri maupun bagi perusahaan lama.
(2)Laporan Jowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi dengan menggunakan Formulir WLL/1 (Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan).
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan alamat perusahaan dan/atau nama perorangan berbadan hukum, sebagai pihak pemberi kerja;
2. b.nama dan jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
3. c.uraian pekerjaan;
4. d.jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tiap tiap jabatan l a ki -laki/wanita;
5. e.keterampilan/keahlian khusus yang dibutuhkan; dan
6. f.gaji/upah.
(4)Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berpedoman kepada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor (UMS), serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
(5)Laporan Penempatan Tenaga Kerja menggunakan formulir WLL/2 (Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan yang Telah Terisi).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Surat Keputusan Gubernur setelah melalui musyawarah Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Setiap pemberi kerja wajib menempatkan TK pada lowongan pekerjaan yang dibuka di perusahaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Setiap lowongan yang telah terisi dan ditempatkan di perusahaan wajib dilaporkan oleh pemberi kerja kepada instansi Pelaksana.
(2)Laporan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah lowongan tersebut terisi. BAB V1 PEMBERDAYAAN, PENDAFl'ARAN DAN PENEMPATAN TK

Pasal 10

(1)Instansi Pelaksana menganalisis dan memproyeksikan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar bagi dilakukannya pemberdayaan TK.
(2)Analisis dan proyeksi informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada :
1. a.jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran;
2. b.usia tenaga kerja;
3. c.potensi tenaga kerja;
4. d.kesempatan kerja; dan
5. e.pennasalahan perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…