DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman yang diubah sebagai berikut ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 15 dan angka 16 diubah; ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2); ketentuan Pasal 7 diubah; ketentuan Pasal 8 diubah; ketentuan Pasal 10 diubah; ketentuan Pasal 12 diubah; ketentuan Pasal 20 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan. Daerah Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Pengaw.a.san, Penertiba dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol tidak sesuai la,gi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan perthnbanga:n sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,. perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 ten tang P,engawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

1.Pasal 18 ayat ,(6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.U dang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentuka Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814),;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 t ntang I ukum Acara Pidana (Lembara Negara Repu 1; ' Indonesia Tahu 1981 Nomor 76,. Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 t ntang Cukai (Lembaran N gara Repubf Indonesia Tahun 1995 omor 76, Ta:mbahan L mbaran Negara Republik: Indonesia omor 3613) seb ga·mana telah d·ubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105� Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor ,75 );
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemb ntukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ) Tambahan L mbaran gara Republik Indo esia Nomor 5234};
6.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 te 1tang Perdagangan (Lembaran Negara Republik h donesia Tahun 2014 omor 45� Tambahan Lemba an Negara Republik I donesia Nomor 5512);
7.Undang- ndang Nomor 23 Tah n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia · omor 5587) sebagaimana elah beberapa kali diubah, terakhir dengan nda g- ndang omor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Eedua atas U dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme, intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 · Nomor 58, Tambahan mbaran Negara Republik Indon sia omo:r 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 entang elaksanaan Kitab Undang-Und , g Hukum Acara Pida.na (Lembaran Negara R publik Indonesia Tahun 1983 omor 37,Tambahan Lembaran Negara ep blik Indo l sia Nomor 3528); 9 . P raturan Pemerin tah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label da n lklan Pangan (Lembaran egara Re publik l, do . s1a Tahun 1 999 Nomor 1 3 1 , Ta bahan Lembara11 Negara Repub · ' Indon sia Nomor 3867). ; 0 . P raturan Pemerin tah Nomor 28 Tahun 2004 ten tang Kea manan, M ut dan Gizi Pangan (Lembaran egara Repu blik I ndon sia Ta h un 2 004 omor 1 07 , Tam bahan L m baran Negara Republik Indonesia omor 4424 ) ; 1 1 . Peraturan Presiden omor 74 Tah un 2 0 1 3 t n tan Pe g ndalian dan P ng a wasan Minu an Beralkohol (Lembaran Ne gara Repu blik Indone ia Ta h un 2 0 1 3 o mor 1 0 ) ; 1 2 . Pera ura M ente ri P rdagangan o mor 2 0 / M - DAG / PER / 4 / 2 0 1 4 ten tan g Pengendalian dan Pengawasa ter ada p Pen adaan ,. P redaran da Penj ualan M in uman eralko ol (Berita Negar Re p u blik Ind n sia Tahun 2 0 1 4 Nomor 1 7 4) s bagaimana t lah diubah b berapa ali t rakhir cte gan t""'eraturan l\7i. e nre ri 'F-eruagang�n " 1 ; ·uii 1li1 � Tahun 2 0 1 9 ten tang Perubaha Keenan1 Atas Peraturan len teri Perdagan gan N omor 2 0 / M- DAG / PER / 4 / 2 0 1 4 tentang Pengendalian dan Pengawasan t rhadap P n gadaan 1 Peredaran dan Penj ualan Minuman Beralkohol (Beri a egara Repu blik Indo esi Tahun 20 omor 34 1 ) ; 1 3 . Pe ratu ran Kepala Badan Pen ga :ra Obat D a · M akanan R pu blik Ind.on sia Nomo 1 Tahun 2 0 1 tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beral ko h ol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 1027} ; 1 4 . Peraturan Daerah N omor 9 Tahun 20 1 1 en tang Pengawasan , · enerliban dan P ngendalian Peredaran Minuman Be alkohol (Le m b aran Daerah Provi si S umatera Selatan Tahun 20 1 l Nomor 6 Seri E) . Menetapkan PERA1URAN MEMUTUSKAN DAERAH TENTANG PERATU RAN DA . H NOMOR PE 1 GA\VASAN, PENERTIBAN PE UBAI 'A I ATA TAHU N 20 1 1 TENTA NG DAN PENG NDALIAN PE ·➔ DARAN MINUMAN BERALKOJ · OL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20 1 tentan Pe gawa san, enertiban dan Pengendalian , eredara , Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi umatera Selatan Tahun 201 Nomor 6 Seri E) d "ubah sebagai berik:ut : 1 . etentuan Pa al angka 8� angka 1 0, angka 1 5 dan angka 1 6 diuba h sehinc, a be . bunyi se bagai b rikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang d ·maksud engan : 2 . Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Sela tan.

3.G ub rnur ada ah Gubernur Sumatera Selatan. 4 .. Dinas Perdagangan Provins· adalah Dinas Perdagangan Provinsi Su rnatera Selatan.
5.pala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Perdagangan ProviI si umatera Iatan. 6 . Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walik ta se-Sumatera Selat:an .
7.Ba ai Penga a san Obat dan Makanan yang elanjutnya disingkat BPPOM adalah Balai esar Pengawasan Obat dan Makanan Palem bang.
8.Minu1nan Beralkohol adalah Minuman yana m-engandung Etanol dan etil alcohol (C2HS0H) yang diproses dari bahan hasil pertanian. yang m ngandung karboh · drat dengan cara fermentasi dan destilasi ata fermentasi tanpa destilasi. i 9 . Surat lzin Usa . a Perdagangan disingkat S UP ada1 a h surat yang selanjutnya izin un tuk apat m laksanakan kegiatan usa a perdagangan . 1 0. Sura Izin U saha Perdaganga Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapa m laksanakan · egia tan usaha perdaga gan khusus minuman bera.lkohol golongan B dan atau golongan C yang dite bitkan oleh Kernen erian P rdagangan . 1 1 . Peredaran Minuman Beralkohol adala k giatan m .,nyalurkan M' uma n eralk:ohol yang dilakukan ole distributor,. s b di tri butor, pengec r at a u penjual langsung untuk diminum di t mpat. 1 a. urat Keterangan Pengecer Minuman B xalkohol Golo . gan A yang selanjutrrya d is but SKP A dalah Surat Keterangan P ngecer m1numan beralkohol g_olongan A . 1 2 . Distri butor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen min uman bera1 o ol dan / a tau I T-MB (Importir Terdafta r Min uman er" ohol) un tuk menged a rkan minuman beralkoh ol kepada pengecer dan penj ua l langsung me alui Sub n ·stributor di wilayah p masaran te . ten tu. 1 2a. S urat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol olongan A yang selanjutnya dis but SKP A adalah surat Keterangan penj ual langsung minuman beralkohol olongan A. · 3. Sub Distributor adalah perusahaan p nyalur yang itunjuk oleh prod sen minuman beralkohol IT-MB, dan/ a tau distributor untuk mengedarka minuman beralkohol produk dalam negeri dan/ a tau produk impor dalam partai esar di Pro insi Sumat,era Selatan. l 3a. Peredaran Minuman Beralkohol adalah k giatan menyalurka n minuman beralkohol yang dilaku.kan oleh distributor > S b distributor > pengece atau penjual langsung untuk di.mi um ditempat. 1 4. Penjua l Langsung selanjutnya disebu Minuman penjual Beralkohol yang la gsung adalah perusahaan yang m-elakukan penj uala.n minuman beralkohol kepada konsumen a khir unt dim.inum langsung di tempat yang telah ditentukan. 1 5. Pengecer Minuman Beralkohol yang sela jutnya d.isebut p ngecer adalah perusahaan ya ng menj al m.inuman beralkohol kepada konsun1e akhi:r dalam bentuk kemasan di tempat yang t lah ditentukan. l . Toko Beba: Bea {Duty Free Shop) yang se]anjutnya disi gkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimb barang asal impor dan/ a tau hara g asal daera h pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 1 7. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanju tnya disingkat PTBB adalah perseroan terbata s yang khusus menjual barang asal impor dan/ atau barang asal · aerah Pabea n Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB. 1 8 . Da rah Pabean adalah wilayah Republik Indone :ia yang nJ:eliputi wilayah darat, pe a ·ran clan ruang udara di atas ya serta empat-tempat tertenlu di zona ekonomi eksklusi f dan lan d a s konf n yang di dalamnya b rlak.u U dang-Undang tentang Kepabea . a"n . 1 9 . Kawasan Pa.bean adalah kawasan d ngan batas-bata tertentu di pelabuhan laut, ba nd.ar udara ata · t mpat lain yang ditetapkan untuk lalu linta barang yang sep nuhnya b rada d. bawah pengawasa Direktora Jenderal Bea clan Cukai. 20 . Label Edar / Hologram adalah tanda pengendali dalarr bentuk stiker yang clitempel pada setiap bo ol atau wadah minuman beralkohol golongan A yang akan dijual kepada konsumen. I - 2 . Tanda alam Kencana dan Tanda Talam Selaka ada lah golongan kelas res oran yang dinyatakan d ngan piagam b rtanda sendok garp u arna mas .
22.Menteri adalah . ent ri yang tu a da · tanggung j awa bn ra di bidang perdagangan . 2 . Ket ntuan Pasal 3 di am bahkan 1 (satu) ay yakni aya t (2) , seh:ingga Pa aJ. 3 berbunyi sebagai b rikut :

Pasal 3

( 1 ) Jenis atau produk 1n uman beralkohol go longan A , golon gan B dan golongan C se bagai1nana dimaks ud dalam Pasal 2 yan g dapat d iimpor dan dijual dalam prov· si adalah j enis a ta u produk mi uman beralko hol yang di e ap kan oleh Menteri.

(2)Jenis at a u produ k minuman beralkohol se bagaimana dimaksud dalam ay ( ) tercan tum dalam Lampiran I dan II _ ang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pera turan D aerah · · . 3 . Ke e tuan Pasal 7 diu bah el ingga Pasal 7 berbunyi sebagai ber· ut : asal 7 etiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari 1uar nege · ebagai ba rang ba aan , kecuar untuk dikonsumsi sen diri paling banyak 1 000 ML ( � eribu m· "liter) perorang dengan i si kemasan tidak kurang d ari 1 80 M (seratus delapan puluh m ililiter) . 4 . Ketentuan Pasal 8 d "tibah sehingga Pasal 8 ber bunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Setiap oran dilarang menj al eceran a l am kemasan minuman beralkohol golongan A, golon gan B d a n golongan C dan / atau menj ual langsung untuk diminum i te pat atau lokasi seb gai berikut:

a.gelanggang remaja� kaki lima, terminal, stas ·un, kios kios kecil, pe ginapan remaja dan perkema han.
b.t mpat yang berdekatan dengan tempat ibadah , sekofah , rumah sa.k:it dan pemukiman.
1. 5.Ketentuan PasaJ. 1 0 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi s bagai berikut : Pasal 1 0 ( 1 ) Penjual langsung hanya diiz . · an menjual minuman b ralkoho1 golonga . A, golon an B dan golongan C untuk diminum langsung di tempat ter e • u.

(2), Tempat tertentu sebagailmana dimaksud pada ayat ( 1 ) ya· tu :
1. a.hotelt restoran, bar sesuai dengan pera turan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
2. b.Toko Bebas Bea (TBB) ; dijual d i min ·roark:et, supermarket1 hyp rmart clan toko pe gee r lainnya. 6 . Ketentuan Pasal 12 d� ubah, sehingga Pasal 1 2 berbunyi sebagai berikut : Pa sal 1 2 ( 1 ) Setiap perusahaan yang mela.kukan kegiatan peredaran dan/ a au penjua.lan minuman b ralkohol golongan B dan/ a au golongan C wajib m miliki I P-MB. (2} Seti ap perusahaan yang mela.kukan kegiatan usaha peredaran dan/ a tau penjualan min uman beralkohol golongan A waj i b memiliki SKP-A atau SKPL-A.
  1. 7.Ke tentuan Pasal 20 diubah , sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR .. l .. (NOREG PERATURAN DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN (1I-3JQ/2019) H. NASRUN UMAR SEKRETARJS DAERAH PROVlNSl SUMATERA SELATAN, Diundangkan di Palembang padatanggal28-11 - 2019 H. HERMAN DgRU GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal21}I02P.lllb0r2019. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lerobaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Daerah ini rnulaiberlaku pada tanggaldiundangkan, PasallI

Pasal 20

Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan PasaJ 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara SIUP-MB,SKP-A atau SKPL-A dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan. dto. dto.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…