DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Sistem Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Jangka waktu dan kedudukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dasar penyusunan dan ruang lingkup rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Penetapan Indeks Kualitas lingkungan hidup,Koordinasi dan kerjasama,Monitoring dan Pelaporan,Pembiyaan ,Peran serta masyarakat,Pengawasan dan sanksi adminiitratif,Ketentuan peralihan,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan; '!. '1-ctl>"al '.fo'"ayii•'�J' 01ru'dlfl:;Il.nru'tn%fb\1-.su:. lll<"��e4J.thli.k. Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVINS[ SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! SUMATERA SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam berlimpah. Namun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat, maka kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan ruang bagi kehidupan manusiajuga semakin tinggi. Salah satu bentuk antisipasi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan tersebut, maka perlu adanya batasan-batasan yang dibuat dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah instansi menyelenggarakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan. yang bidang
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Jasa Ekosistem adalah sekumpulan fungsi ekosistem yang berguna bagi manusia. /
8.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan sating mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan,stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
9.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
10.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,tanah,air,flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem aJam lingkungan hidup.
11.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Iingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
12.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan W1a-ccp -yM1& �t'1ttT.(fCCLTr_ya. fu'trfi5n.?1', 'i'-5>1?vt, �-o.\al;-, perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah, lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu.
13.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Iingkungan untuk meyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan k e dalamnya.
14.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi daJam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15.Fungsi Lingk ungan Hidup adalah hasil kegunaan lingkungan hidup yang mencakup jasa lingkungan hidup, sumber daya, ruang, dan kapasitas penyerapan yang ditujukan untuk perlindungan dan budidaya pemanfaatan.
16.Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
17.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponcn Jain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18.Kerusakan Lingkungan Hidup adaJah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kim.ia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim dibandingkan.
20.Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Jingkungan hidup yang terdiri atas surnber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhannya membentuk kesatuan ekosistem.
21.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
22.Pencadangan Surnber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi. /
23.Isu Lingkungan Global adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiaannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
24.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
25.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
26.Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
27.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1)Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
1. a.harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang; b . karakteristik ekoregion dan/atau DAS;
2. c.keberlanjutan;
3. d.keserasian dan keseimbangan;
4. e.kerja sama antar daerah;
5. f.kepastian hukum; dan
6. g.keterlibatan pemangku kepentingan. /
(2)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan f . perubahan iklim.

Pasal 3

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

a.kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b.kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
c.pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
d.dukungan antisipasi isu lingkungan global;
e.pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan f . meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Sasaran RPPLH adalah:

a.terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan;
b.lingkungan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
c.terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem DAS/Sub DAS dan sumber mata air; dan
d.terjaganya daya dukung dan daya tampung pada setiap ruang ekosistem. •

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

(1)Dokumen RPPLH Provinsi Tahun 2020-2050, tercantum sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB III

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

(1)Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyakarat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum. I

Pasal 7

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

RPPLH Provinsi Sumatera Selatan menjadi dasar penyusunan RPPLH kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

KEBIJAKAlf PERLJIIDUJfGAN DAN PElfGELOLAAN LINGKUBGAN HIDUP 2020 - 2050 Penggunaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan merupakan permasalahan yang dihadapi akibat proses pembangunan dan masih akan terus terjadi daJam beberapa tahun kedepan. Percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan baru dan eksploitasi energi yang bersumber dari fosil yang kemudian diikuti dengan bertambahnya pemukiman di perkotaan, m.eningkatnya kepadatan penduduk, serta menurunnya kualitas air clan udara merupakan pemicu utama terjadinya penurunan daya dukungdan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 9

(1)RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem sebagaimana tercantum dalam Daerah ini, yang terdiri atas: Lampiran Peraturan
1. a.jasa ekosistem penyediaan pangan;
2. b.jasa ekosistem penyediaan air bersih;
3. c.jasa ekosistem penyediaan serat;
4. d.jasa ekosistem penyediaan energi;
5. e.jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik;
6. f.jasa ekosistem pengaturan iklim;
7. g.jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir;
8. h.jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup;
  1. 1.jasa ekosistem rekreasi dan ekoturisme; J. jasa ekosistem estetika alam;
9. k.jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan; I. jasa ekosistem pendukung siklus hara;
10. m.jasa ekosistem pendukung produksi primer; dan
11. n.jasa ekosistem pendukung biodiversitas.
(2)Jasa ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. /

Pasal 10

Pcnyusunan RPPLH didasarkan pada:

a.RPPLH Nasional;
b.lnvetarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c.Inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 11

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi seluruh ekoregion darat di Provinsi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…