DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diatur mengenai ketentuan umum, anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf p, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; ~

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 231'ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6148 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yan~ diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan' perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun :2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaranl Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon tmggaran Sementara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ketentuan umum; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR SUMATERASELATAN, Menimbang PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 7i TAHUN2022 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2023 GUBERNURSUMATERASELATAN i 2020 tentang penetapan feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona VirusDisease2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka] Menghadapi Ancaman yang I Membahayakan PerekonomianNasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
1. 5.Undang-Undang Nomor 2~ Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunap Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421); li' PerbendaharaanNegara[LembaranNegaraRepublikIndonesia I Tahun 2004 Nomor5, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun I tentang2004Tahun1 Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor1814);
2. 3.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan I Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, I terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan! Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonornian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);
3. 4.Undang-Undang Nomor
4. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-pndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
5. 2.Undang-UndangNomor251'ahun 1959tentang Pembentukan I Mengingat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara !Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang ! Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i Nomor 6573);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nornor 109 Tahun 2000 .tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran i Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah] dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan I (Lembaran Negara Republik ,
11. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ! Nomor 5587) sebagaimana ] telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta , Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); fir tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta I I Pelaksanaan dan Pertan~ngjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. 19.Peraturan Menteri Dalam NEigeriNomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja i Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita , , tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. 17.Peraturan Menteri Dalam [Negeri Nomor 62 Tahun 2017 I Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam !Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. 15.Peraturan Pemerintah NOJ!I1or13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi IPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 I ,
17. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat [Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2018 Nomor 109,! Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6~24);
18. 14.Peraturan Pemerintah N01iI1or 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran ! i Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6057);
19. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Surnatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur ISumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporap, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7.Pedoman Penyusunan APBJPadalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bag), pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan pe:rjanjian kerja ] yang beke:rja pada Instansi PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2023. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersarna DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA,SELATAN
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

(1)Pendapatan Asli Daerah sel?agaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.60B.776.752AOO,00 (lima triliun enam ratus delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.149.362.000.000,00 (empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh duajuta rupiah].
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.227.594.B73,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.439.441.50'1,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah). Pasa14 Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp10.744.536.321.400,00 (sepuluh triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang bersumber dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah;
2. b.Pendapatan Transfer; dan
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pasal S APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pasal Z Rp5.419.098.902.515,00 (lima triliun empat ratus sembilan be1as miliar sembilan pulubl de1apan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima be1as rupiah] yang terdiri dari:
4. a.Belanja Pegawai;
5. b.Be1anja Barang dan Jasa;i
6. c.Belanja Bunga; dan
7. d.Belanja Hibah. sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Operasional huruf a Belanja

Pasal 7

(1)Anggaran dalam Pasal 8 sebelas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus dua belas rupifili) yang terdiri dari:
1. a.Belanja Operasional;
2. b.Belanja Modal;
3. c.Be1anjaTidak terduga; dan
4. d.Belanja Transfer.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 10.511. 755.061.412i,00 (sepuluh triliun lima ratus ! Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ! dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 ! (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 6

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.132.219.569.000,00 (lima triliun seratus tiga puluh dua [miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(5)Lain-Lain Pendapatan Asli i Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lhuruf d direncanakan sebesar , Rp1.285.747.716.018,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan belas rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.531.147.223,OO [dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh satu' juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). Nr
(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.288.129.124.777,OO (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu tujuh i ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Bangunanjdan Gedung;
4. d.Belanja Modal Jalan, .Jaringan dan lrigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap :Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya,
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.210.352.941,OO (enam miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu ! sembilan ratus empat puluh satu rupiah). I , tujuh puluh tujuh miliar t(iga ratus enam puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Pasa19
(2)Belanja Pegawai sebagaimaIfa dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp21764.489.220.825,OO (dua triliun tujuh ratus enam puluh erppat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
(3)Be1anja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ,
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp2.261.248.587.690,OO (dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta [lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp~6.000.000.000,OO (enam belas miliar rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp077.361.094.000,OO (tiga ratus
1. a.Be1anja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.943.590.766.667,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Ii i i
(1)Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp3.788.527.034.120,OO (tiga triliun tujuh ratus de1apan i puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:

Pasal 11

Pasal Lu Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar RpI6.000.000.000,OO (enam belas miliar rupiah). (dua miliar seratus juta rupiah).

(4)Be1anja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [huruf c direncanakan sebesar Rp353.308.840.131,OO (tigalratus lima puluh tiga miliar tiga ratus de1apan juta delapan] ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, .Jaringan dan lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d direncanakan sebesar Rp567.582.191.500,OO [lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh qua juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah),
(6)Belanja Modal Aset Tetap !Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.396.592.982,00 (en~ puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta i lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus de1apanipuluh dua rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,OO I rupiah).
(1)Selisih antara Anggarani Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah rpengakibatkan teIjadinya surplus sebesar Rp232.781.259.98S,OO(dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan] puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Pasa115 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp366.000.000.000,OO (tiga ratus enam puluh enam miliar rupiah) yang terdiri atas Pemb~yaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 14

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp133.218.740.012,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua belas rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 13

a.Penerimaan Pembiayaan; dan
b.Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp499.218.740.012,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua belas rupiah) yang terdiri dari:

Pasal 12

(3)Belanja Bantuan Keualflgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.844.936.267.453,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). !
(2)Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/ atau Kejadian Luar Biasa;
2. b.Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan Iatau
3. c.Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapt mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggar4illnya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lam pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/ atau pembayaran lainnya yang sudah jatuhl tempo;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Iatau masyarfkat. ~ ; dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dari/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, ,dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal Lo
(2)Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penenrnaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp232.781.259.988,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan i puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Jabatan;

11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan I Pengurangan Aset tetap daerah dan Aset Lain- Lain;
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15.Lampiran XV Daftar Dana ,Cadangan; dan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjarnan Daerah. I
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Be1anja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPDdan PPASdengan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi] Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar .Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per UntukDaerah Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja5. Lampiran V UrusanMenurut Jenis Pendapatan,Kegiatan, Kelompok, Be1anja dan Pembiayaan; Rekapitulasi i Belanja4. Lampiran IV Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
3.Lampiran III Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Ke1ompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut2. Lampiran II Pasal 17 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
1.Lampiran I /Jfl- 7-'- S.A. SUPRIONO LEMBARANDAERAH PROVINSI SUMATERAS*LATAN TAHUN 2022 NOMOR .7 I NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI SUM~TERA SELATAN~7:":"?,?~/?022J,.. Diundangkan di Palembang Pada tanggal 14.1.a_ber 2022 SEKRETARIS DAERAH w_ PROVINSI SUMATERA SELATAN, f'lr i Ditetapkan di Palembang i Pada tanggal 14:+:teaember 2022 , GUBERNUR SUMATERASELATAN'f' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Gubemur menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2023. i Pasa118

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…