DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MEMUTUSKAN; DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN Dengan Persetujuan Bersama

21.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 201'3 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7); o
20.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 18);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); o
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); .,. Rp 10.179.492.465,79Selisih Kurang
1.Defisit setelah perubahan (Rp220.743.411.963,89)
2.Realisasi. (Rp210.563.919.498,10)

c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 10.179.492.465,79 dengan rincian sebagai berikut: Rp 542.822.538.475,69Selisih Kurang 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 6.221.526.149.006,89
1. 2.Realisasi.. Rp 5.678.703.610.531,20
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 542.822.538.475,69 dengan rincian sebagai berikut : Rp 532.643.046.966,90Selisih Kurang o 1.Anggaranpendapatan setelah perubahan Rp 6.000.782.738.000,00 2.Realisasi. Rp 5.468.139.691.033,10
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 532.643.046.966,90 dengan rincian sebagai berikut : Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

Pasal 3

a.Pendapatan Rp 5.468.139.691.033,10
b.Belanja Rp 5.678.703.610.531,20 (Defisit) (Rp210.563.919.498,10)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp 521.334.563.016,89
2. 2.Pengeluaran Rp 300.591.151.053,00 Surplus Rp 220.743.411.963,89 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf a adalah sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerab /perusahaan daerah.

Pasal 1

a.Saldo Kas awal per 1. Januari 2013... Rp 521.334.563.016,89
b.Arus Kas dari aktivitas Operasi ...... Rp 652.339.748.928,30
c.Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan .'..... (Rp862.903.668.426,40)
d.Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan (Rp300.591.151.053,00)
e.Arus Kas dari aktivitas NonAnggaran Rp 00
f.Saldo Kas akhir per 31 Desember 2013Rp 10.185.913.175,79 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Pasal 5

a.Jumlah Aset.. Rp 16.739.455.591.939,80
b.Jumlah Kewajiban Rp 990.126.571.074,66
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 15.749.329.020.865,10 Neraca sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Pasal 4

957,00)(Rp.Selisih Lebih 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 220.743.411.006,89

2.Realisasi.. Rp 220.743.411.963,89 , .0

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp957,00) dengan rincian sebagai berikut : 957,00RpSelisih Kurang 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 300.591.152.010,00
1. 2.Realisasi.. Rp 300.591.151.053,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 957,00 dengan rincian sebagai berikut : oRpSelisih Lebih 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 521.334.563.016,89
1. 2.Realisasi.. Rp 521.334.563.016,89
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut : .;
a.Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar laporan : keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.. Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

Pasal 8

Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 'Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan Daftar Pinjaman Daerah dan ObligasiDaerah. Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Lampiran 1. 10: Lampiran 1. 11:

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV o Lampiran 1. 9 : Lapmiran 1. 8 : Lampiran 1. 5 Lampiran 1. 6 : Lampiran 1. 7 : Lampiran 1. 4 Lampiran 1..3 Lampiran 1. 2
a.Lampiran I Lampiran 1. 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari ;

Pasal 7

.. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan .

Pasal 6

" T LEMBARAN DAERAH PRO'fI,NSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR i83' H. MUKTISULAIMAN SEKRETARISDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN, Diundangkan di Pal e mba n g pada tanggal §. Aius.tus~)Q~~4 Ditetapkan di P a lIe.mba n g pada tanggal (6 Agu~:tus 2014 GUBERN~~E~TAN' J Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2013. . Pasal 9 , , o c ,.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…