DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, meliputi: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Hukum, Nama, dan Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar; Modal Dasar dan Kepemilikan Saham; Organ dan Struktur Organisasi; Kepegawaian; Pembagian Laba; Pembinaan dan Pengawasan; Kerja Sam dan Sinergitas; Pembubaran; Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar.an Negara Re.publik Indonesia Tahun 2023.... J Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik K /Ie.. Indonesia Nomor 6856); r' DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA GUBERNUR SUMATERASELATAN, TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNANDAERAH SUMATERA SELATANDAN BANGKABELITUNG MENJADI PT. BANK PEMBANGUNANDAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKABELITUNG (PERSERODA) PERATURANDAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2024 GUBERNUR SUMATERA SELATAN ( . . Lembaran Negara t 11 ~ Republik Indonesia Nomor 6845); Indonesia tentang Pengembangan dan Penguatan Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Sektor tentang Republik
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah (Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ten tang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ten tang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5981);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerja Sarna, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor I 1781); IIf- 1l sumatera/ de {~
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Selatan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNANDAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG PERUBAHAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANGMenetapkan GUBERNUR SUMATERASELATAN dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI SUMATERASELATAN Dengan Persetujuan Bersama
15.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
9.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/ atau Anggaran Dasar.
11.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang seluruh dan/ atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
13.Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk .} dari kantor cabang pembantu syariah danfatau unit syariah. f ~ ~~
5.Pemerintah Kabupaterr/Kota adalah Pemerintah Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan.
6.Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Kabupaterr/Kota Kepulauan Bangka Belitung.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi darr/ atau Pemerintah Kabupaten /Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha MilikDaerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
14.Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
15.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
16.Komisaris adalah Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
17.Direksi adalah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
18.Pegawai adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
19.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan an tar pemangku kepentingan.
20.Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan khususnya di bidang perbankan.
21.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
22.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
23.Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
24.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
25.Pihak Ketiga adalah Perbankan Swasta, Perbankan BUMN/BUMD,Koperasi dan Masyarakat.
26.Hari adalah hari kerja.

a.perubahan bentuk hukum, nama, dan kedudukan;
b.kegiatan usaha;
c.jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar; dan
d.Modal Dasar dan kepemilikan saham. Pengaturan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat :
b.meningkatkan permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda);
c.meningkatkan daya saing PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Se1atan dan Bangka Be1itung (Perseroda) dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, global, maupun perkembangan teknologi;
d.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang Daerah; dan
e.meningkatkan pendapatan daerah.

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar perubahan bentuk hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. a.meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dengan memperluas jangkauan operasional;
(1)Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surut, mulai tanggal 6 Nopember 1991, Akta Notaris Tan Thong Khe Nomor 54 tanggal29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5j44/16 tanggal 11 Mei 1959, Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959.
(2)Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 ten tang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 ten tang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.
(3)Bentuk Hukum Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan diubah menjadi Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
(4)PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) berkedudukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan untuk kepentingan pengembangan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain.
(5)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat hukum terhadap:
1. a.Hak dan kewajiban dan/ atau perikatan, kekayaan serta usaha perusahaan termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda); dan
2. b.Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) yang dialihkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas. Pasa17 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Se1atan dan Bangka Be1itung (Perseroda) dapat mengernbangkan Unit Usaha Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap rnernperhatikan rnaksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Be1itung (Perseroda). danDaerahperekonomianmendukungrangkadalam Pasa16
(1)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat rnelaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penugasan sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) dikaji bersarna oleh Pemerintah Daerah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Be1itung (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
(3)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan BABIII KEGIATANUSAHA Pasal 5
(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Bank Pembangunan Daerah Surnatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
(6)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Umum yang mempunyai tugas:
1. a.turut serta meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber- sumber kekayaan Daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian dan pernbangunan di Daerah;
2. b.rnelaksanakan penyimpanan Uang Daerah;
3. c.sebagai Pernegang Rekening Kas Umurn Daerah; dan
4. d.sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB I

KETENTUANUMUM PEMBANGUNAN DAERAH DAN BANGKA BELITUNG MENJADI PT. BANK SUMATERA SELATAN (PERSERODA).

Pasal 8

(1)Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/ atau kegiatan usaha spesifik, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh RUPS dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat bermitra dengan:
1. a.Badan Usaha Milik Negara atau BUMDlain; dan/ atau
2. b.Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
(4)Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. a.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
2. b.perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh Kantor Akuntan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3. c.memiliki kompetensi di bidangnya; dan
4. d.perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari Modal Dasar.
(5)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
1. a.disetujui oleh RUPS;
2. b.minimal 70% (tujuh puluh persen) kepemilikan saham dan sebagai pemegang saham pengendali;
3. c.PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sebagai pemegang saham pengendali anak perusahaan;
4. d.laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

Pasal 9

(1)PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
(3)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdirinya;
5. e.besarnyajumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
  1. 1.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; J. nama jabatan, jumlah, persyaratan, prosedur, tata cara pengangkatan, penggantian, masa jabatan, tugas, wewenang, penghasilan serta pemberhentian anggota Komisaris, dan Direksi;
9. k.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  1. 1.ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV JANGKAWAKTUBERDIRIDANANGGARANDASAR
10. e.memiliki bidang usaha yang merrunjang bisnis utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda); dan
11. f.tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
(6)Setiap penambahan Modal Disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

Pasal 11

(1)Modal Dasar PI' Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sebesar Rp2.900.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan Akta Pendirian.
(2)Modal Dasar Bank sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 51% atau sebesar Rp.lA 79.000.000.000,- (Satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah) dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Lainnya darr/ atau Pihak Ketiga sebesar 49% atau sebesar Rp.lA21.000.000.000,- (Satu triliun empat ratus dua puluh satu miliar rupiah) dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemegang Saham per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.627.309.240.018,30 (Satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan belas rupiah tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebesar RpA30.000.565A45,19 (Empat ratus tiga puluh milyar lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah sembilan belas sen) terdiri dari modal disetor sebesar Rp.320.715.000.000,- (Tiga ratus dua puluh miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah), agio saham sebesar Rp.l09.284.610.000,- (seratus sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa setoran sebesar Rp.955.445,19 (sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah sembilan belas sen). BABV MODAL DASAR DAN KEPEMILIKANSAHAM

Pasal 10

Sumber modal PI' Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) berasal dari:

a.penyertaan modal Daerah;
b.pmjaman;
c.hibah; dan/ atau
d.sumber modallainnya yang sah.

Pasal 13

(1)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pemerintah kabupaten /kota;
3. c.Pemerintah Daerah Lainnya; danj atau
4. d.Pihak ketiga.
5. b.Penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah KabupatenjKota, Pemerintah Daerah Lainnya danjatau Pihak Ketiga sebesar Rp.1.197.308.674.573, 11 (Satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah sebelas sen), terdiri dari modal disetor sebesar Rp.850.602.000.000,- (Delapan ratus lima puluh miliar enam ratus dua juta rupiah), agio saham sebesar Rp.346.690.290.000,- (Tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa setoran sebesar Rp.16.384.573,11 (Enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah sebelas sen).
(4)Sisa Modal Dasar yang akan disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
(5)Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor serta komposisi kepemilikan modal dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan- perundang-undangan dan atas persetujuan RUPS.
(6)Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)RUPS terdiri dari RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa.
(2)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
1. b.Komisaris; dan
2. c.Direksi.
(2)Struktur organisasi dan tata kerja Komisaris dan Direksi disahkan dalam RUPS.
(3)Struktur organisasi dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) di bawah Komisaris dan Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 15

(1)Organ PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) terdiri atas:
1. a.RUPS; Umum BABVI ORGANDANSTRUKTURORGANISASI Pasal 14
(1)Perubahan penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaterr/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya pad a Bank baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Pemenuhan Modal Disetor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah, persyaratan, prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa120 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.

Pasal 19

Bagian Keempat Direksi Jumlah, persyaratan, prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) memiliki Komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 17

(6)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
(7)Keputusan RUPSdiambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(8)Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
(4)Dalam hal tidak dapat menghadiri RUPS, Gubernur darr/ atau pemegang saham dapat menunjuk kuasanya.
(5)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama.
(1)PI' Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa124
(2)Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah KabupatenjKota harus disetor ke kas daerah masing-masing.
(1)Laba bersih setelah dipotong pajak dan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembagiannya ditetapkan berdasarkan hasil keputusan RUPS. Pasa123 PEMBAGIANLABA BABVIII
(2)Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
(3)Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran PI' Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.
(1)Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa122 BABVII KEPEGAWAIAN Setiap adanya pergantian anggota Direksi dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa121 Pasal 27
(1)PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat melakukan kerja sarna dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen, profesionalisme perbankanjlembaga keuangan, dan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KERJA SAMADANSINERGITAS Pengawasan eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa126
(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
(3)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(4)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
(5)Pembiayaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

(2)Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyisihkan dari laba bersih PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda). Dalam hal Komisaris, Direksi, atau Pegawai menyalahgunakan, melanggar dan/ atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuar dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa129 BABXII SANKSI
(4)Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian hak dan kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
(1)PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dibubarkan karena :
1. a.keputusan RUPS; darr/ atau
2. b.penetapan pengadilan.
(2)Pembubaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasa128 PEMBUBARAN BABXI
(2)Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat melakukan sinergitas melalui koordinasi, jejaring, serta kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia pendidikan, maupun pihak lainnya.
(3)Selain sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat melakukan sinergitas kegiatan usaha perbankan dengan BUMDlainnya.
1. a.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Pasa132 BABXV KETENTUANPENUTUP
2. a.Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tetap menjalankan tugas pad a PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya.
3. b.Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Pasa131 BABXIV KETENTUANPERALIHAN mengatur tentang Sumatera Selatan Daerah lainnya yang Pembangunan Daerah (Perseroda). diterbitkannya Peraturan pembubaran PT Bank dan Bangka Belitung Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan Pasa130 BABXIII KETENTUANLAIN-LAIN LEMBARANDAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2024 NOMOR8 NOREG PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN:(8-340/2024) Diundangkan di Palembang pada tanggal 30 Dese ber 2024 SEKRETARIS ERAH ELEN SETIADI Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2024 Pj. GUBERNURSU 'ATERASELATAN, Pasa133 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. b.Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 ten tang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 4 Seri E), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Sebagai salah satu badan usaha milik Provinsi Sumatera Selatan, Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung juga perlu segera ditransformasikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Proses transformasi itu meliputi aspek bentuk hukum, organisasi, permodalan, pengelolaan dengan berpedoman pad a peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Perbankan yang mempunyai sifat tertentu dan kompleksitas usahanya berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, sehingga dengan adanya transformasi diharapkan pula dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan Daerah. Selain penyesuaian menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, terdapat pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka seluruh Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas harus mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 8 TAHUN2024 TENTANG PERUBAHANBENTUKHUKUMPT. BANKPEMBANGUNANDAERAH SUMATERASELATANDANBANGKABELITUNGMENJADI PT. BANKPEMBANGUNANDAERAHSUMATERASELATANDAN BANGKABELITUNG(PERSERODA) II. PASALDEMI PASAL

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…