DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 20i4; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerab dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNOJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2014 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, $, l)!19.apg-l)!1g~ng ~9rnQr23 T~hW1~914 te!1~g p~me!inw,hM Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55$7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2006 Nornor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Fahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); lEi. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 1'l!f1TtT, r

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. PasaJ 1 Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2014. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN Dengan Persetujuan Bersama 20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 17); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 11); 19. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pecfoman- ·pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 seri E) sebagaimana telah beberapa kaJi diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14); 17. ° RpSelisih Lebih

1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 10.179.492.465,79
2.Realisasi Rp 10.179.492.465,79

d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut : Rp 36.211.026.210,04Selisih Lebih
1. 1.Anggaran setelah perubahan Rp 434.355.142.400,13
2. 2.Realisasi Rp 470.566.168.610,17
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 36.211.026.210,04 dengan rincian sebagai berikut : Rp 267.037.286.754,18Selisih Kurang
1. 1.Anggaran belaoja setelah perubahan Rp 6.048.607.430.664,52
2. 2.Realisasi Rp 5.781.570.143.910,34
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 267.037.286.754,18 dengan rincian sebagai berikut : Rp 230.826.260.544,14SeJisih Kurang 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 6.482.962.573.064,65 2.Realisasi , Rp 6.252.136.312.520,51
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 230.826.260.544,14 dengan rincian sebagai berikut: Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

Pasal 3

a.Pendapatan Rp 6.252.136.312.520,51
b.Belanja Rp 5.781.570.143.910,34 Surplus Rp 470.566.168.610,17
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp 10.179.492.465,79
2. 2.Pengeluaran Rp 441.906.397.051,11 Pembiayaan Netto...(Rp 431.726.904.585,32) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 ayat (1)huruf a adalah sebagai berikut :

Pasal 2

. ',........ Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. PasaJ 6

a.Saldo Kas awal per 1Januari 2014 Rp 10.179.492.465,79
b.Arus Kas dari aktivitas Operasi Rp 1.187.282.466.545,88
c.Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (Rp716.716.297.935,71)
d.Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan (Rp441.906.397.051,11)
e.Arus Kas dari aktivitas NonAnggaran Rp 3.075.000,00
f.Saldo Kas akhir per 31 Desember 2014 Rp 38.842.339.024,85 Laporan arus kas sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 adaJah sebagai berikut :

Pasal 5

a.JumJah Aset Rp 18.257.096.675.399,03
b.JumJah Kewajiban Rp 1.365.110.113.463,87
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 16.891.986.561.935,16 Neraca sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Pasal 4

Rp 2.628.237.814,81Selisih Kurang

1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan (Rp434.355.142.400,13)
2.Realisasi (Rp431.726.904.585,32)

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 2.628.237.814,81 dengan rincian sebagai berikut: Rp 2.628.237.814,81Selisih Kurang 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 444.534.634.865,92
1. 2.Realisasi Rp 441.906.397.051,11
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 2.628.237.814,81 dengan rincian sebagai berikut : Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2014.

Pasal 9

a.Laporan kinerja sebagaimana tercanturn dalam Larnpiran Peraturan Daerah ini.
b.lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahj'perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Lampiran laporan keuangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

Pasal 8

Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pernerintahan Dacrah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Oaerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pcngelolaan Keuangan Ncgara; Daftar Piutang Daerah; Oaftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Oaftar Rcalisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Oaftar Rcalisasi Penarnbahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Oaftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Lahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan Daftar Pinjarnan Daerah dan Obligasi Daerah. Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Lampiran l. 10: Lampiran I. 11:

b.Lampiran II
c.Larnpiran III
d.Larnpiran IV Larnpiran J. 9 : Lapmiran l. 8 : Larnpiran I. 5 Lampiran I. 6 : Lampiran 1. 7 : Lampiran I. 4 : Lampiran I. 3 Lampiran l. 2 :
a.Larnpiran I Lampiran I. 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

Pasal 7

. .,..,....,....,., -- NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (It /2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR .9 ... H. MUKTI SULAIMAN SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, Diundangkan di P a I e mba n g pada tanggal 8 September 2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ifilL - ~ Ditetapkan di P a I e mba n g pada tanggal 8 September 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…