DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, asas, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan. Kemudian tentang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai hingga monitoring dan evaluasi. Pembinaan, pengawasan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai, hingga tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hal pengelolaan daerah aliran sungai.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi SumateraUtara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5.Pengelolaan DAS Terpadu adaiah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan yang berdasarkan perencanaan, pengorganisasian , pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi masyarakat.
6.Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wiiayah. 9. 7. 8. 10. 11. 12. t4. 15. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuaiitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan rlrang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Forum koordinasi pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang system penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya. 13. L6. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat SWP-DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembenfukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dasar dalam mengelola DAS yang merupakan salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas:

a.manfaat ;
b.keadilan;
c.kebersamaan;
d.keterpaduan;
e.keberlanjutan;
f.partisipasi
g.keseimbangan;
h.akuntabel dan transParan; dan
i.pengakuan terhadap kearifan lokal

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk:

a.mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS; 17. 18.
b.mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya; mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan mewujudkan kesej ahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu sampai hilir secara utuh, yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP-DAS. Perencanaan pengelolaan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi:
1. a.perlrusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
2. b.penyuslrnan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya (21 Pen5rusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. c. d. t1) (21
(3)
(1)

Pasal 8

Pen5rusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (U meliputi kegiatan:

a.inventarisasi karakteristik DAS;
b.identifikasi masalah;
c.identifikasi berbagai pemangku kepentingan {stakeholders);
d.perumusan tujuan dan sasaran;
e.perumusan kebdakan dan program; f.perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
g.perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
h.perumusan sistem insetif dan disinsentif; dan
i.perumusan besar dan sumber pendanaan. Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun. Dalam ha1 tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun. t4l Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Inventarisasi karekateristik DAS sebagaimana d.imaksud dalam Pasal B ayat (1) huruf a, d.ilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 10

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 11

Berdasark an karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 di atas perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS Terpadu. (21

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…