DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Beberapa ketentuan yang diubah, yaitu ayat (3) Pasal 9, Pasal 21, dan ayat (4) Pasal 50.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2O1I TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2OlI tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

(1)Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda dua atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif;
(2)Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama;
(3)Besarnya tarif progresif kendaraart roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai berikut :
1. a.Kepemilikan kedua sebesar 2 o/o (dua persen);
2. b.Kepemilikan ketiga sebesar 2,5 o/o (dua koma lima persen);
3. c.Kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);
4. d.Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
(4)Besarnya tarif progresif kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebagai berikut:
1. a.Kepemilikan kedua sebesar 2,5 o/o (dua koma lima persen);
2. b.Kepemilikan ketiga sebesar 3 o/o (ttga persen);
3. c.Kepemilikan keempat sebesar 3,5 %o (tiga koma lima persen);
4. d.Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4 o/o {empat persen).
(5)Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

{1) Tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

a.penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
b.penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 a/o (satu persen).

(2)Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat- alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
1. a.penyerahan pertama sebesar 0,50 o/o (nol koma lima puluh persen); dan
2. b.penyerahan kedua dan seterusnya sebesar O,O75 % (nol koma nol tujuh puluh lima Persen).
  1. 3.Ketentuan ayat (4) Pasal 5O diubah, sehingga Pasal 5O berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

{1) PKB harus dibayar sekaligus di muka untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan.

(2)PKB dan BBN-KB harus dibayar pada saat diterbitkannya SKPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.
(3)PBB-KB harus dibayar pada saat penyerahan Bahan Bakar. (a) Wajib Pungut wajib membayarkan PBBKB, setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
(5)PAP harus dibayar selambat-lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitlannya SKPD.
(6)Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur. Diundangkan di Medan pada tanggal 15 April 2A15 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R. SAE}RINA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1 Salinan uai pengan Aslinya BIRP HUKUM, Pembina Utama Muda (IV/c) NrP. 19590227 198003 1 004 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 10 April 2015 GUBERNUR SUMATERA UTARA. ttd GATOT PUJO NUGROHO PROVINSI SUMATERA UTARA: (I2 / 2O1+l NOREG PERATURAN DAERAH

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…