DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; penambahan penyertaan modal; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT. Bank Sumut.
9.Microfinan@ For Innouation F.und yang selanjutnya disebut MIF adalah dana penambahan bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca bencana tsunami dan gempa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bermaksud:
1. a.memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sumut guna meningkatkan kinerja dalam menjalankan usahanya;
2. b.meningkatkan efesiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan:
1. a.meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah;
2. b.meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka penyelenggara€ul. pemerintah daerah dan kesej ahteraan masyarakat;
3. c.meningkatkan kinerja PT. Bank Sumut sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Bank Sumut bersumber dari penerusan dana hibah Program Microfinance For Innouation Fund (MIF) m-erupakan bagian dari program bantuan Asian Deuelopment Bank(ADB) untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Kepulauan Nias pasca gempa bumi dan tsunami melalui proyek TfE Earthquake and Tsunami Ernergency Support (ETESP) dalam komponen Liuelilwod dan Microfinance.

Pasal 4

Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 24. 268.28O. 639,- (dua puluh empat Milyar dua ratus enarn puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara- Ditetapkan di Medan pada tanggal 29 Februai 2OL6 PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA WAKIL GUBERNUR, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 7 Matel2OL6 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2 engan Aslinya HUKUM, Pembina Muda (IV/c) NrP.19590227 198003 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (2/2OL6I

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…