DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup perlindungan anak. Kemudian tentang pemenuhan hak- hak anak, kewajiban anak, juga tentang pembentukan forum anak, kota layak anak, kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak, kewajiban dan tanggungjawab keluarga, orangtua, masyarakat, serta koordinasi pelaksanaan perlindungan anak, hingga pengawasan pelaksanaannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak merupakan amanah dan karunia T\rhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wb.jar, baik secara lisik, mental, maupun sosial;
b.bahwa di Provinsi Sumatera Utara masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran; bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturatl pa'61sh tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 fahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); c. d. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang*Undang Nomor 4 Tahun t979 tentang Kesejahteraan Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Ixmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32a31; Undang-Undang Nomor 23 Tahun L992 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 1OO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a95); Undang-Undang Nomor 4 Tahun L997 tentang Penyandang Cacat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang*Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886h Undang-Undang Nomor I Tahun 2AAO tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39a1); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indeinesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235l'; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791; Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 95, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a419l;

12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang*Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a635); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor I24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a67al; Undang-Undang Nomor 2I Tahun 2OOT tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72O\; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AOT tentang Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723J; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2AOg tentang Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a967\; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20 13 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Conuention An T\rc Righrs Of TfE Child On The Sale Of Children' Child Proshtution And C,hild Pornographg (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Prostitusi Anak, Dan Pornograli Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5330); 2A. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33671;
22.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 201l tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
23.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OII tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
24.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2}ll tentang Kebijakan Pengembangan KabupatenlKota Layak Anak;
25.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2AA4 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagt Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2}CI4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 12);
26.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OA4 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2AA4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 13). Dengan Perselujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Dan GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan perlindungan anak di Sumatera Utara didasarkan pada asas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Tujuan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Utara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemamrsiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
(3)Penyelenggaraan perlindungan anak di Sumatera Utara menganut prinsip- prinsip:
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. d.penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB III

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemenuhan hak-hak dasar anak dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta kewajiban anak;
b.kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak; dan
c.peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

BAB IV

PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DAN PENANGANAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS SERTA KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

(1)Setiap anak mempunyai hak-hak dasar meliputi :
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
5. e.penyelenggaraan perlindungan khusus; {2} Pemerintah Provinsi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

{1} Hak anak atas pencatatan kelahiran meliputi:

a.setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orangtuanya;
b.pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang w4iib dipenuhi oleh pemerintah bagi semua anak, yang pelayanannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
c.biaya pengurusarl pencatatan kelahiran dan akta kelahiran ditanggung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; {21 Penghargaan terhadap pendapat anak:
a.Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
b.pandangan/pendapat anak sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh perwakilan anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres anak atam bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak;
c.Pemerintah Provinsi dan Kabupatenf Kota, wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi-organisasi anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat;

(3)Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:
1. a.perlindungarl terhadap anak karena keyakinan/agamla yang dianut oleh anak, dan atau yang dianut orangtua;
2. b.perlindungan terhadap kehidupan pribadi anak, proses mendapatkan informasi dari anak, menghargai hak dan martabat anak; -L0-

Pasal 6

(l)Anak berhak diasuh oleh kedua orangtua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa. {2) Dalam situasi apapun hak orangtua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak.

(3)Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orangtua tidak mampu memenuhi hak asuh anak atau orangtua mengancam kelangsungan hidup anak maka pemerintah harus memfasilitasi bentuk keluarga pengganti dengan pertirnbangan kepentingan terbaik anak.
(4)Keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (duabelas) bulan.
(5)Pengurus Panti Asuhan berkewajiban mencari keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi anak yang memerlukan keluarga pengganti. {6) Penyelenggara Keluarga pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial anak dan memiliki jiwa pelayanan untuk tumbuh kembang anak.
(7)Penetapan atas hak keluarga pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi / pemerintah kabupate n I kota..
(8)Pengawasan penyelenggaraan keluarga pengganti dilakukan oleh SKPD terkait dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah.

Pasal 7

{1} Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal tanpa dipungut biaya;

(2)Pemerintah provinsi, kabupaten/kota membebaskan biaya pelayanan kesehatan kepada anak dari keluarga miskin yang terdiri dari :
1. a.Gizi buruk, kurang gizi, Iumpuh;
2. b.Hydrocephalus;
3. c.Kanker;
4. d.Infeksi HIV/AIDS;
(3)Setiap anak dalam situasi perlindungan khusus yang memerlukan pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi ditanggung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. {4) Pengaturan tentang pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan {2} diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(5)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. - 11*
(6)Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pelayanan khusus kesehatan dasar, pendidikan, akses tempat bermain, dan tempat tinggal.

Pasal 8

{1} Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya.

(2)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi tersedianya sekolah ramah anak.
(3)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak terlantar untuk memperoleh pendidikan.
(4)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota" menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak.

Pasal 9

(l) Perlindungan khusus terhadap anak dalam sifuasi darurat meliputi:

a.pengungsi Anak;
b.anak Korban Bencana Alam;
c.anak korban kerusuhan; (21 Penanganan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat. t3) Penanganan pengungsi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status keimigrasian dan berhak mendapat pelayanan dasar.

(4)Penanganan Anak Korban Bencana Alam dan Anak Korban Kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain anak dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana.
(5)Memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada keluarga anak untuk melanjutkan keberlarlgsungan hidupnya.
(6)Prosedur dan tatacara pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat $l diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. t1) {21 {3) (2t t3) {4}
(1)

Pasal 10

Ferlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum meliputi:

a.anak sebagai pelaku tindak pidana;
b.anak sebagai korban tindak pidana;
c.anak sebagai saksi tindak pidana; Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {21meliputi:
a.perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancalnan dan bentuk- bentuk lain yang memgikan anak;
b.fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikhis), pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang arnan atau rumah sosial perlindungan anak;
c.menyediakan pendamping/petugas layanan yang professional dan terlatih dalam mendampingr kasus-kasus anak;

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…