DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli Gubernur, Pembentukan Cabang Dinas, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2CII4 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana'-telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e\; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKITJ.N RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut a7,as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 4. 5.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris D"ewan Perawakilan Ralcyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11.Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara; L2. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagr pegawai negeri sipil dan pegawai pemerirrtah dengan perjanjian keda yang bekerja pada instansi pemerintah;
17.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraarl Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan azas I

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Provinsi Sumatera TJtara merupakan Tipe A;
d.Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bina marga dan bina konstruksi;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan ralryat dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Cipta Karya dan sub urusan Tata Ruang;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman umum dan keterliban umum, perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub bidang Peternakan;
11. 11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan kelu arga berencana;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup fipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan birlang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Masy'arakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelen urusan pemerintahan bidang komunikasi, dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
17. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusarl pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan non perijinan;
19. 19.Dinas Pemuda dan Olah Raga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemud.aan d.an olah raga;
20. 20.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
21. 21.Dinas Perpustakaan dan Arsip, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip;
22. 22.Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
23. 23.Dinas Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24. 24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
25. 25.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan umsan 'pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
26. 26.Dinas Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub bidang perkebunan;
27. 27.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
e.Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan; Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan bidang korps pegawai negeri sipil; 1. 2.
1. 3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
2. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Tipe A, bidang Tipe A, penelitian 5. 6. dan pengembangan; Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
4. 8.Badan Penghubung Daerah Frovinsi, menyelenggarakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT); Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

Selain Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas Daerah Provinsi dibidang Pendidikan berupa satuan pendidikan provinsi; dan Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

Selain Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional; Rumah Sakit Daerah Provinsi seba$aimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

(1)(2t
(1){2)
(1)(21

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT yang baru.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan yang hanya diotonomkan kepada Daerah Provinsi dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota;
(2)Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Staf Ahli Gubernur

Pasal 10

Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibenfuk cabang dinas di Kabupatenf Kota;
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dalam Daerah Sumatera Utara;
(3)Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di KabupatenfKota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada Sekretariat; melaksanakan urusan
(1)_ 10_
(4)Pernbentukan cabang Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BAB VI

KEPEGAWAIAN Pasal L2 Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunarr organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimasud pada ayat (1) tergabung dengan unlsan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Anggaran Penyelenggaraan urLrsarl pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (21

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…