DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2017 yang memuat tentang alokasi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2017, dan uraian masing- masing pendapatan, belanja, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggararr 20t7; Mengingat : 1. Undaag-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1i03); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keualgan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamba-han L€mbaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undarg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahur 2004 tenteng Pemeriksa-an Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (L€mba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Nomor 440O); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentarg Sistem Perencaraan Pembangunan Nasional {l,embararr Negara Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambalan L€mbaran Negara Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangaa Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lf,mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimaaa telah diubah b€berapa kali terakht derrgal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubalan Kedua atas Undalg- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58.Tambahan Lembaran Nesara Reoublik Indonesia Nomor 56791: 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukaa Protokoler dar Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (L€mbaran Negara Tahr:n 2O04 Nomor 90, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimaaa telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerinteh Nomor 24 Tahun 20O4 tentang Kedudukan Protokoler darl IGuangan Pimpinal dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon€sia Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana Perimbalgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahtrrr 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 201O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neg€ra Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent€ng Pengelolaan Keualgan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasaa Penyelenggaraan Pemerintah Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lrmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah (T-emharan NegeE Reprrhlik Iltdoncsia Ta-hr,r:r 20O6 No:nor 2-5. Ta:nhahs:r Lernba:g,n Negejs F-e!'-rb!ik lndonesia- Nomor 4614); 9.10.11.t2.ro. t4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 201O tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serla Kedudukar Keuartgarl Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Nogara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 25, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengajl Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ttrgas dal Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tarnbahar l,€mbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5209); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tefltang Pedorran Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka.li, teralhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedomal Penyusunaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daera]1 Nomor 1 Tahun 2010 tentarg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (L€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan l,embaran Daerah Proyinsi Sumatera Utara Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukaa dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sr.rmatera Utara (l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara ?ahun 2O16 Nomor 6, Tambahan lembaran Daera} Provinsi Sumatera Uta-ra Nomor 32); 15.16.L7.18. Dengan Persetqiuan Beraama DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH PROVINSI SUMATERA I]TARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN : MenetapKan ; PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA U?ARA TAHUN ANGGARAN 2017. Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL7 , adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan 2. Belanja Surplus/Defisit 3. Pembiayaana. Penerimaan b. PengeluaranJumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : b. Dana Perimbanean u. rIa.rlr-larill rErrLtaT.Pcr.Lirtll lJir,rerclrr r arJr$, rJa:lrr Rp. 12.170.582.105.913,00 Rp. 13.034.684.291.945,0O Rp. (864.1O2.186.032,00) Rp. 942.tO2.186.O32,00 Rp. 78.0O0.00O.O00,00 Rp. 864.LO2.186.032,00 Rp. o,oo !n 7.2s5.4291TT.2?9'99 r\P. 2.\)ag.2va.vvvrvv
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
(4)l,ain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimalsud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatar : a. Pendapatan Hibah Rp' 9.533.902.500,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0,00 a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja Pegawai b. Belanja Hibah c. Beianja Bagi i{asii kepacia ProvinsilKabupateni Koia cian Fernerintair Desa .l E!=!o*i+ P-onl:r+n -r{a:ranccn L-enar{o Pr"nrrinsi Kstrrrnqtpn !Knfo. r{qn Pennerinfnh T)esa -o=-,_ ___r_ ____ _ __i_______i e. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai b. Belenia Bareng den Jass c. Belanja Modal Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.11 ,- rap.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 4.486.81 1.919.686,00 33.959.567.600,00 277 .500.967 .496,00 t27 .355.270.951,00 567.882.964.200,00 2.638.7 44.O12.480,004.O28.793.501.O00,008.661 .L88.766.255,00 4.373.495.525.690,003.037.330,274.182,0O3.620.208.9 19.358,00t non A-r o to al 1E nn I .:702.'tJJ.O r O. :7 r ur\,rv 2.44-".75.3.800,oo 18.750.OO0.O00,OO t2L.913.822.523,00 ,. 154.412_516.769,OO 2.O97 . l" 69. L tio.sv6,UU
(1)(21(3) Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 942.LO2'186.O32,OO b. Pengeluaran Pembiayaar Rp. 78.oo0'00o.o00,0o
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa lrbih Perhitungal Anggaral Daerah Tahun Sebelumnya Rp' 942.102.186.032,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hr:ruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 78.0OO.O00.OOO,0O Pasal 5 Uraian L€bih lanjut Anglaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Srmatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1, tercantum dalam Lampiral yang merupalan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. la.mpiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahaa Daerah dan organisasi SKPD; 3. l,ampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dar! Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Uruaan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; o. Lamprran v IlgrtaPrLural'r ErtrzurJra ,rrlEr4u r udu ^trErPauu Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; J. ;,..l,i.-,; ;.i;. .;*...1-:. :-5-,,* :,^ 6-:-..5-.. .:*-' l-' -'-:-*l*.' 8. Lampiran MII DaJtar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraaa Penambahan dan Pengurangaa Aset Tetap Daera}; lo.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahal dal Pengurergan Aset Lainnya; l l.Lampiran ]<I Daft€r kegiat8n-kegiatan tahun arggaral sebelumnya yang belum diselesaikart dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l2.Lampiran )OI Daftar Dana Cadangan Daerah; l3.Lampiran )CIt Daftar Pinjaman Daerah dar Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dall Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggarar 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 diatur lebih lanjut dengan Peratura-n Gubemur.

Pasal 7

(1)Dalam hal pendapatan daerah yarrg berasal dari Dana Ttansfer bersifat khusus dari Pemerintah setelalx Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Proviflsi dapat melakukan perubahan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara mendahului perubahan APBD dengan pemhritahuan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
(2)Perubahan Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditampung dalam Peraturan Daerah'.entang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Ut€ra atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran ketika tidak melakukar Perubahaa APBD.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaramya, yang selanjutn,'a diusulkaa dalam Rancangar Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sekurang-kurrrngnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan tedadi secara berulang; c. berada di luar kendali dar} peng,rruh Pemerintah Provinsi; dan d. memiliki dampak yang sigrrifrkaa terhadap anggararr dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Selain keadaal darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalal; b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akar menimbl kan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintall Provinsi dal masyarakat; dan c. program dan kegiatan lain ya-ng algga.rannya harus tersedia dalam tahun alggaral berjalan'
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum t€rsedia anggarannya dapat mengguna}an belanja tidak terduga.
(5)Dalam hal belarla tidak terduea tidak mencukupi dapat dilakukan: a. menggunalan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatlan uang kas yarg tersedia. _ 10- Pasal 9 (U pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat
(4)dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belaqja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatar Pada SKPD.
(2)pelaksanaglr pengeluafan belanja tidak terduga secara langsung sebagaimala dimaksud pada ayat
(1)terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.
(3)pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tida-k terduga menjadi belanja Langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan merubah Peraturan Gubemur t€nt€ng Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.

Pasal 10

(1)pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimalsud dalam Pasal 9 ayat
(3)yang besarannya kurang dari atau sama dengan 50 7o dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
(2)pendanaa11 keadaan daryat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang besarannya lebih dari 50 % dari totel anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persefi4iuan dari DPRD.
(3)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

ayat

(5)diformulasikan tertebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dart dltampung daram Heruoanan Al,llilJ alau i(lrrA-l-rrr oArf, u.ur ursru Parxialr uc.ruflr rdl,uau ^caussr ralr6aa4r.
(4)pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD ,{r:1 i!itl!r2!1g,L-e1! delen Dppl- S!<pD- -.ede:tgkjn bils- ai-il"Lrken scff,lrh Penrhehan APBD disampaikan dalam l,aporan Realisasi Anggaran. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salinan KEP Pembina U Muda (IV/c) NIP.19590227 198003 1 004 Diundangkan di Medan pada tanggal 31 JanuarL 2Ol7 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Januari 2Ot7 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI Daerah I-fi]I\/[FIAI?AN NART?AH I)Err)\NNSI SIINIATNPA TITAPA TAHT}N ?N17 Nr)Mr)P 1 NORFG PERA'IrRAN nAFRA}{ PROVTNSI SUMATERA IITARA: (1/22/2017)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…