DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang perubahan pada pasal- pasal dari Perda Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013 yaitu pasal 11, 24, 26, dan penghapusan pasal 42.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelo1aan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara; GUBERNUR SUMATERA UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2018 SALINAN Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12) diubah sebagai berikut: Pasall Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN SADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA. MEMUTUSKAN : GUBERNUR SUMATERA UTARA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

(6)Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan yang dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS. memberhentikan sewaktu-waktu. untukRUPShakmengurangitidakdengan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, memperhatikanDireksikembali(5) Pengangkatan
(4)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
(2)beserta penjelasannya dihapus.
(3)Proses pencalonan Direksi dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
(1)Untuk pertama kali, Direksi ditunjuk oleh Gubernur, dan untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh RUPS.

Pasal 24

dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun.

(4)Setelah berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

2.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas.
(3)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 11

(1)Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.

1.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: mendapatkan atau melepaskan hak atas barang- barang inventaris milik Perusahaan· ' laincar adengana taumenjualb. membeli,

a.mengeluarkan surat-surat obligasi;

(8)Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
(7)Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Keputusan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
(6)Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang maupun badan lain;
(5)Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan persetujuan Komisaris;
(4)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3)Direksi mengurus kekayaan Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(2)Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan; ( 1) Direksi bertanggungjawab pen uh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan;

Pasal 26

3.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(13)Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan- kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;
(12)Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dan bilamana Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;
(11)Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh peserta rapat paling sedikit % {tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;
(10)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
(9)Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal yang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan;
1. e.mendirikan cabang/anak perusahaan baru.
2. c.mengikat perusahaan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
3. d.penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku;dan NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA: (13/362/2017) LEMBARAN DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARATAHUN 2018 NOMOR 1 IBNU SRI HUTOMO ttd Diundangkan di Medan pada tanggal 19 Januari 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA, TENGKU ERRY NURADI ttd GUBERNUR SUMATERA UTARA, Ditetapkan di Medan pada tanggal 16 Januari 2018 pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  1. 4.Pasal 42 dihapus.
(14)Dalam hal perusahaan mernpuriyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan diwakili Komisaris.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…