DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Ruang Lingkup Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Antisipasi Dini; Upaya Pencegahan; Fasilitasi Pencegahan di Lingkungan Masyarakat; Fasilitasi Pencegahan Berbasis Satuan Pendidikan; Pencegahan oleh Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan; Pencegahan Berbasis Media Massa; Upaya khusus, penanganan, rehabilitasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan: *aera-?r terltarrg Fasiletasi Fer:cegai:an Penyalahgunaari Narkotika, Psik*tropika dan 7,at Adiktif Lainny"a;

1.Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Igrd*nesia Tal:un 1*45;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahr.r.n 1956 tentang trernbelttxkarl Hla*re}: *t*ca*ff? Fr*pfursi Aejeh *sc? Pembahan Peraturan Perr-rbentukan Propinsi Surnatera Utara {Lemhe-rae $*gara Republik Ind*rresicl Tahw:. 1956 Nomor 64 Tambahan lernbaraa Negara Repubrlik Indonesia Norercr 1" ]"*3); 3" Undar-rg-Undang Nornor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika {Leetbara* I€egara Republik lndcmesia T*F:un 1q*7 N*srrcr 10, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Norrror 367i);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika;
12.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pencandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIK DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10.Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
11.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat /obat apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat.
12.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
13.Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
14.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
15.Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
16.Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
17.Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
18.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatakan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
19.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disebut IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabiltasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
20.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi.
21.Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
22.Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.
23.Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24.Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah lembaga pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25.Kominda adalah Komunitas Intelijen Daerah.
26.Media Massa adalah Media Cetak dan Media Elektronik.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.ketertiban;
e.perlindungan;
f.keamanan;
g.nilai-nilai ilmiah; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk menjadi dasar kebijakan daerah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Sumatera Utara dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya serta memberikan layanan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah menjadi dasar kebijakan Daerah dalam :

a.mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang religius dan terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
b.memberikan perlakuan yang adil bagi masyarakat Sumatera Utara, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan ketergantungannya dan mengembalikan keberfungsian sosialnya.
c.meningkatkan derajat kemanusiaan bagi semua pihak termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
d.memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Utara dari potensi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
e.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Sumatera Utara, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk menjalani program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
f.memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Utara termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan keberfungsian sosialnya; dan
g.menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.penanganan;
d.rehabilitasi;
e.kerjasama;
f.pendanaan;
g.partisipasi masyarakat; dan
h.sanksi.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Badan.

BAB II

Antisipasi Dini

Pasal 7

(1)Badan melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemasangan papan pemngumuman larangan penyalahgunaan narktika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
2. b.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui media cetak, elektronik dan media sosial; dan
3. c.melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

FASILITASI PENCEGAHAN

Pasal 8

(1)Badan melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Seminar;
2. b.Lokakarya;
3. c.Workshop;
4. d.Halaqoh;
5. e.pagelaran, festival seni dan budaya;
6. f.outbond seperti jamboree, perkemahan, dan napak tilas;
7. g.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
8. h.pemberdayaan masyarakat;
9. i.pelatihan masyarakat;
10. j.karya tulis ilmiah; dan
11. k.sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.
(3)Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
1. a.keluarga;
2. b.lingkungan masyarakat;
3. c.satuan pendidikan;
4. d.organisasi kemasyarakatan;
5. e.badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan/asrama dan tempat hiburan;
6. f.lembaga Pemerinatah Daerah dan DPRD;
7. g.media massa;
8. h.komunitas; dan
9. i.lembaga adat di daerah.
(4)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain :

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 10

(1)Badan melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat dan anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelurahan/Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
(3)Badan dapat memfasilitasi untuk membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.
(4)Melaporkan dan berkoordinasi dengan Badan dan Aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 11

(1)Setiap Sekolah bertanggung jawab melakukan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
(2)Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.sosialisasi;
2. b.konsultasi khusus;
3. c.kampanye; dan/atau
4. d.kegiatan sekolah lainnya.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…