DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Protokol Kesehatan; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru perlu didiikung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta penanganan yang dilaksa pengamanan dan nakan secara konsisten, efektif efisien dan berkesinambunpgan, bahwa dalam rangka p sesuai kewenangannya d dalam menjalankan ad pnyelenggaraan otonomi daerah lan menjadi kepastian hukum b. ptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu diatur d bahwa Indonesia Nomor 6 Tahun ! Hukun menindaklanjuti dan Penegakan m peraturan daerah, Instruksi Presiden Republik )020 tentang Peningkatan Disiplin h Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019: bahwa berdasarkan pertin dalam huruf a, huruf b Peraturan Daerah tent Penegakan Hukum Protok dan Pengendalian Corona Provinsi Sumatera Utara, nbangan sebagaimana dimaksud dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan ang Penegakan Disiplin dan ol Kesehatan dalam Pencegahan Virus Disease 2019 (Covid-19) di d. Pasal 18 ayat (6) Undan Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah Otor Peraturan Pembentukan P Negara Republik Indon Tambahan Lembaran Ne 1103), Undang-Undang Nomor Penyakit Menular (Lemb Tahun 1984 Nomor 20 Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor Penanggulangan Bencan Indonesia Tahun 2007 | Negara Republik Indonesial Undang-Undang Nomor 3 (Lembaran Negara Repub 144, Tambahan Lembaran 5063), Nomor Pemerintahan Daerah (Ler Tahun 2014 Nomor 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomoi1 »-Undang Dasar Negara Republik 24 Tahun 1956 lomi Propinsi Atjeh dan Perubahan tentang ropinsi Sumatera Utara (Lembaran esia Tahun 1956 Nomor 64, gara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah aran Negara Republik Indonesia , Tambahan Lembaran Negara 3723), 24 Tahun 2007 a (Lembaran Negara Republik tentang Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4723), bp Tahun 2009 tentang Kesehatan ik Indonesia Tahun 2009 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang nbaran Negara Republik Indonesia t, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir ddngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014| tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran (Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia| Nomor 6236), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtn 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447), 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH F Menetapkan PERATURAN DAERAH TENT/ PENEGAKAN HUKUM PR PENCEGAHAN DAN PENGEN! 2019 (COVID-19) DI PROVINSI Instruksi Presiden Republ tentang Peningkatan Disip Kesehatan dalam Pencegah Disease 2019: Peraturan Menteri Dalam tentang Pembentukan Negara Republik Indone k Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 in dan Penegakan Hukum Protokol jan dan Pengendalian Corona Virus Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah (Berita sia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah deng n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Pembentukan Produk H Republik Indonesia Tahun Peraturan Menteri Dalam tentang Percepatan Penar di Lingkungan Pemerintal Indonesia Tahun 2020 Non Menter HK.01.07/MENKES/413/2 Keputusan dan Pengendalian Corona Peraturan Daerah Nor Pembentukan dan Susu Sumatera Utara (Lembarai Tahun 2016 Nomor 6, Tar Sumatera Utara Nomor 321: Dengan Persetujuan I dan GUBERNUR SUMATER omor 80 Tahun 2015 tentang ukum Daerah (Berita 2018 Nomor 2036): Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Negara yganan Corona Virus Disease 2019 1 Daerah (Berita Negara Republik nor 249), | Kesehatan Nomor 020 tentang Pedoman Pencegahan Virus Disease 2019 (COVID-19): nor 6 Tahun 2016 tentang nan Perangkat Daerah Provinsi 1 Daerah Provinsi Sumatera Utara ibahan Lembaran Daerah Provinsi , Bersama ROVINSI SUMATERA UTARA IA UTARA MEMUTUSKAN : ANG PENEGAKAN DISIPLIN DAN )VTOKOL KESEHATAN DALAM DALIAN CORONA VIRUS DISEASE SUMATERA UTARA. Dalam Peraturan Daerah ini y 1. 2. 10. |: KETENT P Daerah adalah Provinsi Su Pemerintahan Daerah & oleh Per Perwakilan Rakyat Daerah! pemerintahan

BAB I

UAN UMUM asal 1 ang dimaksud dengan :

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimakgudkan sebagai dasar penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Dispase 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuam untuk : a. melindungi Masyarakat dari COVID-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat jang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat: .penegakan disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan Protokol pencegahan penyebaran COYID-19: . membatasi kegiatan tertenth dan pergerakan orang dan/atau . memberikan Kepastian Huk . mengoptimalkan pelaksani barang dalam memutus mat kesehatan dalam rangka p dan menekan penyebaran COVIL a rantai penyebaran COVID-19: um terhadap pelanggaran Protokol ercepatan penanganan COVID-19:, pan Protokol kesehatan dalam -19. b. d. e. Ruang lingkup Peraturan Daer a

b.partisipasi masyarakat:
c.ketentuan sanksi:
d.pembinaan dan pengawasari:
e.pendanaan, f.
g.ketentuan lain lain. Kewajiban mematuhi protokol
1. 1.Perlindungan kesehatan ba
2. 2.Perlindungan kesehatan mz . protokol kesehatan, ketentuan penyidikan, dan
a.menggunakan alat peli . membersihkan . pembatasan interaksi fis . meningkatkan daya ta
a.sosialisasi, . penyediaan sarana cuci . Upaya penapisan dan p P asal 4 ah ini meliputi :

BAB II

PROTOKOI , KESEHATAN

Pasal 5

menutupi hidung dan pelindung wajah (face atau berinteraksi dengal status kesehatannya, tangan dan/atau memakai sanitizer), cairan pembersih tangan kesehatan untuk : bi perorangan dengan : ndung diri berupa masker yang mulut hingga dagu, dan/atau shield) jika harus keluar rumah hn orang lain yang tidak diketahui teratur (hand pakai sabun secara ik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya, dan Perilaku Hidup Bersih da edukasi, di: informasi untuk membe mengenai pencegahan Disease 2019 (COVID-191: diakses dan memenuhi pembersih tangan (hand orang yang akan berakti han tubuh dengan menerapkan in Sehat. Isyarakat melalui : an penggunaan berbagai media rikan pengertian dan pemahaman dan pengendalian Corona Virus tangan pakai sabun yang mudah standar atau penyediaan cairan sanitizer), pemantauan kesehatan bagi setiap vitas: b. d. b. Kewajiban . Upaya pengaturan jagaj arak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan berisiko dalam penulara fasilitasi dalam deteksi « mengantisipasi penyebai pada perilaku masyarakat yang n dan tertularnya COVID-19: dan lini dan penanganan kasus untuk an COVID-19.

Pasal 6

mematuhi pro okol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenjakan kepada :

a.perorangan, dan
b.pelaku usaha, pengelola jawab tempat dan fasilitas

(1)Pelaku usaha sebagaimana antara lain: a. b. penyelenggara atau penanggung Umum.

Pasal 7

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pemilik atau pengelola pasar modern, pemilik atau pengelol hp tempat hiburan (klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke eksekutif, bar, griya pijat, SPA (Santre Par Agua), bola gelinding, bola sodok, permainan ketangkasan), pemilik atau pengelola | mandi uap, seluncur dan area empat wisata,

d.pemilik atau pengelola perhotelan, dan pemilik atau pengelola tempat dan fasilitas umum lainnya.

(2)Tempat dan fasilitas umuim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lainl|: by H9 perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri: sekolah/institusi pendil tempat ibadah, stasiun, terminal, pelak transportasi umum: kendaraan pribadi: toko, pasar modern, dal apotek dan toko obat, warung makan, rumah dikan lainnya, uhan, dan bandar udara, n pasar tradisional, makan, cafe dan restoran, d. e. f 8 e. a. b. d 1 Setiap orang, pelaku usaha, . tempat hiburan, -.8- pedagang kaki lima/ lay perhotelan/ penginapan tempat wisata, fasilitas pelayanan kesg area publik, tempat 14 kerumunan massa, dar tempat dan fasilitas u lainnya sesuai dengan undangan. Pa pak jajanan: lain yang sejenis: hatan, innya yang dapat menimbulkan mum dalam protokol kesehatan ketentuan peraturan perundang- sal 8 pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pencegahan dan pengendalian Kewajiban sebagaimana dimak
1. a.membersihkan Pa tempat yajib memfasilitasi pelaksanaan COVID-19. sal 9 sud dalam Pasal 8 adalah : fasilitas dan umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala. dibersihkan antara lain, ya b. Aa. b. Cc. d. Cc. f. g. h. 1. i. Cc. mengalir dan menyediaka masuk, toilet, dan tempat bagian area publik ata menyediakan sarana Cuci lantai, Uu tempat umum yang harus tu: permukaan pegangan tangga/eskalator: pegangan pintu, mesin ATM: mesin kasir, alat pembayaran elektre kaca etalase: area bermain anak: rumah ibadah, atau toilet dan fasilitas umut nik, m lainnya. Tangan Pakai Sabun dengan air n hand sanitizer disetiap pintu ain yang mudah diakses. / k. l m. n. Oo. P.
(1)tidak menyediakan dispen pengunjung. memasang pesan-pesan ke dan cara cuci tangan yangi COVID-19, dan etika | strategis seperti pintu masi mewajibkan pengunjung ser di area yang banyak dilewati 'sehatan (flyer) berupa himbauan benar, cara mencegah penularan batuk/bersin di ik. menggunakan masker dan/atau tempat-tempat pelindung wajah (face shield). mewajibkan pengunjung distancing) minimal 1 (sat melakukan pemeriksaan & pintu masuk. B menjaga jarak (physical 1) meter terhadap orang lainnya. suhu tubuh pengunjung disetiap AB III d. e. £ g h. PARTISIPA P Gubernur menugaskan Di sosialisasi terkait informal pengendalian COVID-19 ke Dalam pelaksanaan sosial! ayat (1), dengan melibatk Daerah, Instansi terkait da a. b. Cc. masyarakat, pemuka agama, tokoh adat:
1. d.tokoh masyarakat, dan PEMBINAAN Gubernur melakukan MASYARAKAT al 10 nas Kesehatan untuk melakukan si/edukasi cara pencegahan dan pada masyarakat. Isasi sebagaiman dimaksud pada an Forum Komunikasi Pimpinan n partisipasi: unsur masyarakat lainnya.

BAB IV

DAN PENGAWASAN

Pasal 11

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan COVID-19. Gubernur mendelegasika sebagaimana dimaksud p Pamong Praja. pencegahan dan pengendalian In pembinaan dan pengawasan ada ayat (1) kepada Satuan Polisi (1

(2)e.
(2)Satuan Polisi Pamong Pr
(2)Peraturan Gubernur. ayat berwenang m aja sebagaimana dimaksud pada enegakkan Perda Provinsi dan Kewenangan Satuan In Pamong Praja sebagaimana 3)dimaksud pada ayat (
1. a.melakukan tindakan y warga masyarakat dar liputi : enertiban non-yustisial terhadap |pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur,
2. b.menindak warga masi melanggar protokol kes
3. c.melakukan tindakan masyarakat dan pelaki pelanggaran atas Perc Gubernur:
4. d.melakukan tindakan pe pelanggaran atas Perd masyarakat dan Gubernur, dan
5. e.melakukan koordinasi dala dilakukan oleh perorz berada di daerah Kabuy Kabupaten/Kota Pembinaan dan pengawa: ayat (1) dapat melibatkan B SANKSI Al Pa Setiap orang yang melang sanksi administratif. yarakat dan pelaku usaha yang shatan, penyelidikan terhadap warga 1 usaha yang diduga melakukan la Provinsi dan/atau Peraturan administratif terhadap warga laku usaha yang melakukan a Provinsi dan/ atau Peraturan dan kerjasama dengan Satpol PP im hal pelanggaran hukum ngan atau pelaku usaha yang paten/ Kota. san sebagaimana dimaksud pada Unsur Kepolisian dan Unsur TNI. AB V DMINISTRASI sal 12 gar protokol kesehatan dikenakan
(3)(4 (S) (1 Sanksi administratif K3 dikenakan terhadap pelanggar(2) protokol kesehatan yang lain:
1. a.bagi perseorangan : 1) teguran lisan, 2) teguran tertulis: idak menggunakan masker antara 3) kerja sosial, dan 4) denda berupa uan ribu rupiah).
2. b.bagi pelaku usaha, o sebesar Rp 100.000,00 (seratus pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum: 1) teguran lisan, sementara denda jau penutupan usaha dan/atau administratif berupa uang paling banyak sebesar 2) teguran tertulis, 3) penghentian a penyelenggaraan Rp. 50.000.000,00 4) pencabutan izin us Denda administratif seba dan ayat (4) disetor ke Kas Ketentuan lebih lanjut sanksi administratif diatu Bj KETENTI Pas Setiap orang, pelaku usal penanggung jawab temj melanggar protokol kese pidana. Sanksi Pidana sebagaimai (lima puluh juta rupiah): aha. gaimana dimaksud pada ayat (2) $ Umum Daerah. mengenai tata cara pengenaan r dalam Peraturan Gubernur. AB VI JAN PIDANA al13 ha, pengelola, penyelenggara atau pat dan fasilitas umum masih 'hatan dapat dikenakan sanksi ha dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungah paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling bar juta rupiah). Sanksi pidana sebagaimal dapat dikenakan apabila dijatuhkan tidak dipatuhi dari satu kali. yak Rp 50.000.000 (lima puluh na dimaksud pada ayat (1) hanya sanksi administratif yang telah atau pelanggaran dilakukan lebih Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus berada di fasilitas Keseh peraturan perundang-und Probable atau Konfirmasi yang atan, dipidana sesuai ketentuan angan.
(3)(4 (1
(2)
(3)(4 (S) -.12 - Dalam hal Perda Provinsi dengan mengacu pada yang lebih tinggi, maka adalah sanksi pidana seb mengatur ancaman sanksi pidana peraturan perundang-undangan sanksi pidana yang diterapkan agaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. a. b.
(1)
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber dana lain yang $ah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUA N PENYIDIKAN

Pasal 15

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh Pejabat Pe nyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat ditunjuk Penyidi « Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Si Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri il Perangkat Daerah terkait. Sipil sebagaimana(3) dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi 7 Pamong Praja. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tugas terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-unda s untuk melakukan penyidikan ketentuan Perda sesuai dengan ngan yang berlaku. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan Penyidik Polisi Neg menyampaikan sesuai dengan ketentuan p hasil penyidikan berkoordinasi ara Kesatuan Republik Indonesia praturan perundang-undangan.
(4)(S)

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN Peraturan Daerah ini berlakli

Pasal 16

decara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola pencegahan dan pengendaliannya sama derigain pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai (berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Prev Di si Sumatera Utara. tetapkan di Medan batla tanggal 3 Juni 2021 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI Diundangkan di Medan pada tanggal 7 Juni 2021 Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd AFIFI LUBIS LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1 - Saliffan Sesuai Dengan Aslinya Pl. KEPALA BIRO HUKUM, 1? F ApRILoa HI SIREGAR Pembina Utama Muda (IV/e) NIP. 19690421 199003 2003 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-84/2021) |

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…