DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah tentang perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah Provinsi Sumatera Utara meliputi Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda), PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dibentuk dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pemerataan; keadilan dan kemanfaatan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, Tujuan pembentukan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara; dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga tingkat likuiditasnya, untuk pertama kali modal disetor PT Jamkrida Sumut (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6);
21.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);
22.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8);
23.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
9.Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
10.Pemilik Modal Mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11.Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan daerah.
12.Modal disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi Pemegang Saham.
13.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14.Direksi adalah organ perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15.Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
16.Pegawai adalah pekerja perseroan daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada perseroan daerah.
18.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
19.Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
20.Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
21.Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
22.Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan dan Penjaminan Syariah.
23.Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan yang selanjutnya disebut dengan PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
24.Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin.
25.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
26.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
27.Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
28.Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
29.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
30.Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.
31.Gearing Ratio adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
32.Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
33.Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
34.Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan.
35.Imbal Jasa Kafalah, yang selanjutnya disingkat IJK, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan Syariah.
36.Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
37.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.
38.Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
39.Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
40.Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
41.Dividen adalah pembagian laba bersih kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
42.Tahun Buku adalah Tahun buku Perseroda dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
43.Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
44.Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
45.Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang beranggotakan Perseroda, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian.

Pasal 2

(1)PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dibentuk dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pemerataan, keadilan dan kemanfaatan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
(2)Tujuan pembentukan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah:
1. a.memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
2. b.meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara; dan
3. c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

PT Jamkrida Sumut (Perseroda) harus mencerminkan asas:

a.keadilan;
b.pemerataan;
c.kemanfaatan;
d.kesamaan kedudukan dalam hukum;
e.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
f.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.kegiatan usaha;
c.pembatasan;
d.Imbal Jasa Penjaminan;
e.cadangan, klaim, pembayaran klaim dan peralihan hak tagih;
f.jangka waktu berdiri;
g.Modal Dasar, Modal Setor dan Saham;
h.organ;
i.kepegawaian;
j.Satuan Pengawas Intern;
k.penetapan dan penggunaan laba bersih;
l.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
m.pembinaan dan pengawasan;
n.penugasan pemerintah;
o.Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda;
p.pelaporan; dan
q.kerja sama.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
(2)PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
(3)Dalam rangka pengembangan usaha, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat mendirikan cabang/anak perusahaan.
(4)Pendirian Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat saran dan pertimbangan komisaris dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
(2)Usaha PT Jamkrida Sumut (Perseroda) meliputi:
1. a.penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
2. b.penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
3. c.penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
(3)Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan:
1. a.penjaminan atas surat utang;
2. b.penjaminan pembelian barang secara angsuran;
3. c.penjaminan transaksi dagang;
4. d.penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
5. e.penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
6. f.penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
7. g.penjaminan letter of credit;
8. h.penjaminan kepabeanan (customs bond);
9. i.penjaminan cukai;
10. j.pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
11. k.kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
(5)Dalam melakukan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
(6)Untuk mendukung koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan/atau program pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik Pemerintah Daerah.
(7)Kegiatan Usaha sebagamana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1)PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga tingkat likuiditasnya.
(2)Untuk menjaga tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam bentuk:
1. a.deposito pada bank;
2. b.surat berharga negara;
3. c.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
4. d.obligasi korporasi;
5. e.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
6. f.efek beragun aset;
7. g.reksa dana;
8. h.medium term notes;
9. i.repurchase agreement;
10. j.dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif;
11. k.tanah dan bangunan; dan/atau
12. l.penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia.
(3)Jenis Investasi yang dapat ditempatkan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

BAB IV

PEMBATASAN

Pasal 8

(1)PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dilarang:
1. a.memberikan pinjaman; atau
2. b.menerima pinjaman.
(2)Ketentuan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi penjamin yang melakukan restrukturisasi penjaminan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
(3)Ketentuan menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
(4)Dalam hal PT Jamkrida Sumut (Perseroda) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan kegiatan usaha; dan
3. c.pencabutan izin usaha.
(5)Batasan kredit diberlakukan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan.
(6)PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib menjaga Gearing Ratio untuk penjaminan bagi Usaha Produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali dan total Gearing Ratio yang wajib dijaga paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

BAB V

IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT Jamkrida Sumut (Perseroda) menerima IJP.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS menerima IJK.
(3)Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan:
1. a.risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
  1. 1.rasio Klaim;
  2. 2.jenis Kredit atau Pembiayaan;
  3. 3.cakupan penjaminan; dan
  4. 4.jangka waktu penjaminan.
2. b.biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan
3. c.keuntungan.
(4)Besarnya IJP dihitung berdasarkan tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan plafon kredit.
(5)Ketentuan Iebih lanjut tentang IJP ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI

CADANGAN, KLAIM, PEMBAYARAN KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 10

(1)PT Jamkrida Sumut (Perseroda) wajib memiliki cadangan Klaim dan cadangan umum.
(2)Cadangan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
1. a.0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
2. b.penjumlahan dari 100% (seratus persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported), mana yang lebih banyak.
(3)Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata Klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 (tiga) bulan terakhir.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…