DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM ,PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Kode Etik Kepariwisataan,Standardisasi dan Sertifikasi,Sadar Wisata dan Sapta Pesona ,Komponen Pariwisata ,Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan ,Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan ,STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Standar Destinasi Pariwisata ,Standar Industri Pariwisata ,Standar Pemasaran Pariwisata ,Standar Kelembagaan Pariwisata ),HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN (Hak,Kewajiban ,Larangan ),PENCEGAHAN, PENANGANAN BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT, DAN PEMULIHAN KEPARIWISATAAN PASCA BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA ,PERAN SERTA MASYARAKAT ,ASOSIASI KEPARIWISATAAN ,PENGHARGAAN ,PENDANAAN ,SANKSI ADMINISTRATIF ,KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan dan daya saing kepariwisataan Provinsi Sumatera utara diperlukan pemenuhan standar terhadap komponen penyelenggaraan kepariwisataan secara komprehensif, guna menjamin kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan serta kegiatan usaha yang tersertifikasi, perlu disusun standar penyelenggaraan kegiatan pariwisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang standar Penyelenggaraan Kepariwisataan ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.undang-undang Nomor 10 rahun zoag tentang Kepariwisataan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa9 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a9661;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
12.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib.
6.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
7.Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.
8.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
9.Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran seperti debu, sampah dan bau, termasuk juga bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.
10.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11.Keselamatan adalah keadaan bebas dari ancaman bencana, kecelakaan dan bahaya lainnya.
12.Kelestarian Lingkungan adalah keadaan untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar terhindar dari kerusakan dan penurunan kualitas melalui pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaan sumber daya alam dan lingkungan di masa yang akan datang.
13.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
14.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15.Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
16.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
17.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
18.Objek Wisata yang selanjutnya disebut Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
20.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21.Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
22.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
23.Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
24.Pondok Wisata adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
25.Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
26.Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
27.Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28.Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29.Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
30.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
31.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke dan kegiatan hiburan serta rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
32.Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
33.Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
34.Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
35.Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
36.Pusat Informasi Pariwisata adalah fasilitas layanan informasi pariwisata yang akurat dan terbaru kepada siapa saja yang membutuhkan, berfungsi juga sebagai tempat melakukan promosi Destinasi Pariwisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
37.Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh adalah bangunan dan/atau ruangan yang menyediakan dan menjual cenderamata dan oleh-oleh khas suatu Destinasi Pariwisata, dapat berupa produk kerajinan, kuliner, dan/atau produk lainnya.
38.Sante Par Aqua (SPA) adalah tempat perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
39.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
40.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
41.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
42.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
43.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
44.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
45.Desa Wisata adalah suatu daerah tujuan wisata yang mengintegrasikan Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
46.Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
47.Kriteria Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut Kriteria adalah variabel yang menjadi dasar penilaian terpenuhinya kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada usaha pariwisata, Destinasi Pariwisata dan produk pariwisata lainnya, mencakup manajemen/tata kelola, kesiapan sumber daya manusia/masyarakat dan partisipasi tamu/pengunjung/pengguna fasilitas.
48.Indikator Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut Indikator adalah rumusan ketentuan untuk mengukur pencapaian kriteria pada usaha pariwisata, Destinasi Pariwisata dan produk pariwisata lainnya.
49.Lembaga Sertifikasi adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
51.Kode Etik Kepariwisataan adalah suatu sistem norma, nilai, dan komitmen tertulis seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong tegaknya kepariwisataan yang berkesetaraan, bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang kemanfaatannya akan dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup standar penyelenggaraan kepariwisataan ini meliputi:

a.penyelenggaraan kepariwisataan;
b.standar penyelenggaraan pariwisata;
c.hak dan kewajiban;
d.pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan kepariwisataan pasca bencana atau keadaan darurat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.sumber daya manusia pariwisata;
g.peran serta masyarakat;
h.asosiasi kepariwisataan;
i.penghargaan;
j.pembiayaan;
k.sanksi administratif; dan
l.ketentuan penutup.

Pasal 3

(1)Sasaran standar penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk mewujudkan peningkatan:
1. a.kualitas dan kuantitas usaha pariwisata;
2. b.kualitas dan kuantitas pelaku usaha pariwisata;
3. c.kualitas kelembagaan pariwisata;
4. d.kunjungan wisatawan lokal;
5. e.kunjungan wisatawan mancanegara;
6. f.durasi kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara; dan
7. g.pendapatan daerah di bidang pariwisata.
(2)Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan melalui pemenuhan standar produk, pelayanan, sarana prasarana, keamanan, keselamatan, kesehatan, kelestarian lingkungan dan pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi digital.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan melalui kegiatan wisata sehingga terwujud kepariwisataan yang unggul, terpadu, dan mampu meningkatkan pendapatan Daerah.
(2)Penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas:
1. a.manfaat;
2. b.kekeluargaan;
3. c.adil dan merata;
4. d.keseimbangan;
5. e.kemandirian;
6. f.kelestarian;
7. g.partisipatif;
8. h.berkelanjutan;
9. i.demokratis;
10. j.kesetaraan; dan
11. k.kesatuan.
(3)Penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
1. a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
3. c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
4. d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. e.memberdayakan masyarakat setempat;
6. f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
7. g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
8. h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(5)Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri.
(6)Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi.
(7)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5

(1)Kode etik kepariwisataan daerah berpedoman pada kode etik kepariwisataan dunia.
(2)Kode etik kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk dan masyarakat;
2. b.kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif;
3. c.kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan;
4. d.kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri;
5. e.kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan;
6. f.kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan;
7. g.hak dasar berwisata;
8. h.kebebasan bergerak wisatawan; dan
9. i.hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

Pasal 6

(1)Standardisasi penyelenggaraan kepariwisataan digunakan sebagai pedoman dan dasar penilaian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
(2)Standardisasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan melalui penerapan dan/atau pemenuhan standar yang terdiri dari:
1. a.standar destinasi wisata;
2. b.standar industri wisata;
3. c.standar pemasaran wisata; dan
4. d.standar kelembagaan.
(3)Standar destinasi wisata, standar industri wisata, standar pemasaran wisata dan standar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang meliputi: kebersihan, keamanan, kesehatan, keselamatan, kelestarian dan keberlangsungan.
(4)Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan standar yang telah ditetapkan melalui kegiatan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Sertifikasi dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata serta daya saing industri pariwisata.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi usaha bidang pariwisata yang terakreditasi secara transparan, obyektif, kredibel dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Sertifikasi usaha pariwisata dilakukan terhadap kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tahapan Sertifikasi terdiri dari:
1. a.penilaian mandiri;
2. b.deklarasi mandiri;
3. c.permohonan Sertifikasi;
4. d.audit/penilaian;
5. e.pengambilan keputusan sertifikat; dan
6. f.pemberian sertifikat.
(2)Sertifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pendekatan pelaksanaan sadar wisata dilakukan dengan cara informatif, persuasif, dan edukatif.
(2)Pelaksanaan sadar wisata dilakukan dengan menggunakan metode:
1. a.ceramah;
2. b.sarasehan;
3. c.diskusi;
4. d.kompetisi;
5. e.percontohan;
6. f.perintisan;
7. g.pendampingan; dan
8. h.pemberdayaan masyarakat.
(3)Pelaksanaan sadar wisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, akademisi, media massa dan organisasi kemasyarakatan dengan materi dasar jabaran sapta pesona sesuai dengan panduan pelaksanaan sadar wisata.

Pasal 10

(1)Sapta Pesona merupakan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.
(2)Sapta Pesona terdiri dari unsur-unsur:
1. a.keamanan;
2. b.ketertiban;
3. c.kebersihan;
4. d.kesejukan;
5. e.keindahan;
6. f.keramahan; dan
7. g.kenangan.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…