DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK BAB III KEMITRAAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkatr pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat perlu dilakukan peningkatan populasi dan produksi ternak melalui percepatan budidaya ternak bekerja sama dengan perusahaan perkebunan di Sumatera Utara;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasai 3.; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PermentanlOT .l4O lg /2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkei:unan, pada usaha perkebunan dapat dilakukan diversr fikasi usaha;
c.ttahwa berdasarkan pertimbarrgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurul b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Integrasi Budidaya Ternak dengan Perkebunan;

i.Pasal 18 ayat (6) Undang-Und.rng Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tarun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrrtria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 l\omor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2AaSl;
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20OB tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lemb ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366),
3. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
11. 12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
12. 13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105 Tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1167);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. 15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
15. 16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Sumatera Utara.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Integrasi Budidaya Ternak dengan Perkebunan yang selanjutnya disebut Integrasi Budidaya Ternak adalah penyatuan usaha budidaya ternak dengan perkebunan.
5.Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
6.Budidaya ternak adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan/atau penggemukan ternak pada lahan perkebunan dan/atau area peternak secara berkesinambungan.
7.Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9.Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10.Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas persamaan kondisi lingkungan untuk peningkatan pengembangan usaha.
11.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12.Dinas adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perkebunan.

Pasal 2

Integrasi Budidaya Ternak berdasarkan atas asas:

a.manfaat;
b.berkelanjutan;
c.keterpaduan;
d.kebersamaan;
e.keterbukaan; dan
f.berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

a.peternak/kelompok tani yang melakukan integrasi budidaya ternak;
b.pelaku Usaha perkebunan yang melakukan integrasi usaha perkebunan dengan budidaya ternak; dan
c.Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan integrasi budidaya ternak.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk memfasilitasi/melaksanakan integrasi budidaya ternak dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan dan keberlanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.integrasi budidaya ternak;
b.kemitraan integrasi budidaya ternak; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK

Pasal 6

(1)Integrasi budidaya ternak dapat dilakukan oleh Peternak/Kelompok tani dengan Perusahaan Perkebunan.
(2)Integrasi budidaya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memanfaatkan produk samping ternak dan perkebunan.
(3)Produk samping ternak dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kotoran sapi, biourine, biogas, pelepah sawit, bungkil inti sawit, lumpur sawit, molases dan hijauan pakan ternak.

Pasal 7

(1)Integrasi budidaya ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada lahan perkebunan.
(2)Integrasi budidaya ternak pada lahan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan pada perkebunan dengan usia tanaman minimal 10 (sepuluh) tahun.
(3)Integrasi budidaya ternak pada lahan perkebunan selain kelapa sawit dilakukan dengan pola pemeliharaan ternak dengan pola intensif.
(4)Integrasi budidaya ternak pada lahan perkebunan karet dapat dilakukan pada perkebunan dengan usia tanaman minimal 4 (empat) tahun.
(5)Integrasi budidaya ternak pada lahan perkebunan teh dilakukan dengan pengkhususan untuk ternak domba dan kambing.
(6)Dalam hal integrasi budidaya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi jumlah ternak sesuai skala tertentu, dilengkapi dengan izin usaha peternakan.
(7)Izin usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Pedoman pelaksanaan integrasi budidaya ternak dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Integrasi Budidaya Ternak pada perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan pola intensif, semi intensif, dan ekstensif.
(2)Pola intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengandangkan ternak secara terus-menerus.
(3)Pola semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan ternak secara terkendali dari pagi hari dan pada sore hari dikandangkan kembali.
(4)Pola ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan ternak secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan.
(5)Pelaksanaan pola ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari.
(6)Budidaya ternak dengan pola semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dijamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun dan tanaman.
(7)Skema pelaksanaan integrasi budidaya ternak dengan pola intensif, semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Integrasi budidaya ternak untuk penggemukan dilakukan dengan memerhatikan keseimbangan antara usaha perkembangbiakan dengan usaha penggemukan.
(2)Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 30% (tiga puluh persen) untuk usaha perkembangbiakan.
(3)Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin keberlanjutan usaha penggemukan.
(4)Ketentuan integrasi budidaya ternak untuk penggemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

KEMITRAAN INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK

Pasal 10

(1)Integrasi budidaya ternak dapat dilakukan melalui kemitraan oleh Perusahaan Perkebunan dengan Peternak/Kelompok tani di sekitar perkebunan.
(2)Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.inti-plasma;
2. b.bagi hasil; dan
3. c.bentuk lainnya.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.
(4)Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah antara 20 sampai dengan 30 orang petani/peternak atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha tani/ternaknya.
(5)Ketentuan integrasi budidaya ternak melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…