Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 107
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7- 2437:' Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AAT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251; 2. 3. 4. -z- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Al7 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A17 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6oa2l; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlA Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan ?ata Cara dan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2Ol3 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2AA tentang Penataan Wilayah Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 190, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 557a); 5. 6. 8. 9.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: Me:netapKaN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2Afi_2437.
BAB I
De lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerirrtahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Guberr:Lur adalah Gubernur Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seianjutnya disingkat DPRD adalah iembaga perwakilan ral enerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan ivilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta .lasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 43 Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan danfatau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersanciar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminan dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
46.Jarinea:n jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupa.kan satu sistem. 4T.Pertambangan adalah sebagian atau seiuruh tahapan kegiatan daiam rangka peneiitian, pengeloiaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
49.Kepariwisataan adaiah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat muitidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
51" Kawasar: Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan Cengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan 'fNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan .kawasan militer lainnya.
55, Holding zone adalah penerapan dekineasi kawasan yang belum ,Citetapkan perubahan peruntukan ruangnya.
6O. l:{utan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang riecara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar Jregiatan kehutanan.
62 Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu diiindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 63 Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang rnempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 64 Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekarggaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 65, Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahnan, pendidilkan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
67.Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupurl perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
7O. Kawasarr Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah ternpat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiiiki bentuka.n geologi alami yang khas. Tl.llempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan lcelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan Lersedianya ruang untuk lain lintas umum.
Ti.Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. 77, Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai danlatau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sarna dengan duaribu kilometer persegi. 78 Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
B0, Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. -L2- 81.1)AS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi Llhan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosiai ekonomi, irrvestasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Tuj'.ian penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan wilayah yanig sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasall lingkungan.
a.. mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat;
r:. mewujudkan ketahanan pangan meialui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif;
(21 lStrategi mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain : ;a. rrleflg€mbangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung; dan
ir. mempertahankan luasan lahan pertanian;
r:. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan rI. mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru dan penyediaan sarana prasarananya untuk memenuhi swasembada pangan.
BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI Bagian Kesatu Lingkup Wilayah Perencanaan
BAB II
ir. daratan seluas kurang lebih 72.325,47 km2 ttu:uh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh tujuh kilometer persegi); ll. lautan seluas kurang lebih 110.000 km2 (seratus sepuluh ribu kilometer persegi); dan :;. badan air Danau Toba seluas kurang iebih 1.123,7A km2 (seribu seratus dua puluh tiga koma tduh puluh kilometer persegi).
la. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh;
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Asahan; Dairi; Karo; Labuhanbatu; Labuhanbatu Utara; Labuhanbatu Selatan; Simalungun; Tapanuli Utara; Tapanuli Tengah; Tapanuli Selatan; Toba Samosir; Mandailing Natal; Pakpak Bharat; Humbang Hasundutan; Samosir; Nias; Nias Utara; Nias Selatan; Nias Barat; Batubara; Padang Lawas; dan Padang Lawas Utara. Su a. b. Kabupaten Bagian Kedua Substansi
i RTRWP Sumatera Utara meliPuti : L, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem rkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistern jaringan nergi, rencana sistern jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan umberdaya air, serta rencana sistem jaringan prasarana lingkungan; ncana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan wasan budi daya; -L8-
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
BAB III
i:1. sistem perkotaan; l:r. sistem jaringan transPortasi; {r:. sistem jaringan energi; i:[. sistem jaringan telekomunikasi; i::. sistem jaringan sumber daya air; dan .:. sistem jaringan prasarana lingkungan. {2) [{encana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta r:lengan skala 1 : 250.O00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan
Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Paragraf 1 Sistem dan TUjuan Pengembangan Jaringan Transportasi
e.. sistem jaringan transportasi darat; tr. sistem jaringan transportasi laut; dan cr. sistem jaringan transportasi udara.
er. jaringan jalan; l:,. jaringan jalur kereta api; <:. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan rJL. jaringan angkutan barang dan penumpang.
i;1. tatanan kepelabuhanan; dan lr. alur pelayaran.
Paragraf 2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat
Per gembangan sistem jaringan jalur kereta api antara iain:
d. "ialur kereta api antar kota di bagian tengah utara yang menghubungkan Rantauprapat - Gunung Tua - Padangsidimpuan - Sibolga, dan jalur pengembangan strategis lainnya;
-2L- llabu * Bandara Kua1anarnlr., Stasiun Kota - Deii T\ra, Deli Ttra - Siboiangit; prengembangan simpul kereta api di Medan, Tebingtinggi, I)ematangsiantar, Parapat, Kisaran, Rantauprapat, dan Sibolga; lrembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalur kereta api dan jaringan.ialan; dan Ir'embangunan jalur kereta api ganda Medan - Aras Kabu - Kualanamu.
ir.. simpul jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meiiputi dermaga sungai dan danau, serta pelabuhan iaut yang yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)