DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan, RUKD, usaha dan pengusahaan, pemanfaatan sumber energi primer, perizinan, harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik, lingkungan hidup dan keteknikan, penggunaan tanah, kerjasama, sistem informasi ketenagalistrikan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, penyidikan, dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda; b. c. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurui c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan; Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 11O3); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AA9 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2An Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Ol4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2AI2 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53261; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 7); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesaturan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. 7. 8.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
6.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Provinsi Sumatera Utara atau BUMD Kabupaten/Kota.
8.Ketenagalistrikan adaiah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
9.Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
10.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai macam keperluan, kecuali listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat. 1 1. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga iistrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
12.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
13.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
14.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
15.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
16.Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
17.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
18.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
19.Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik adalah perencanaan penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pelaku usaha sebagai pemegang tzin usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka untuk perencanaan pengembangan tenaga listrik di wilayah usahanya. 20.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 2l.Lzin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 22.Wllayah Usaha adaiah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
23.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
24.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
25.Tarif adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang komponennya meiiputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain biaya beban dan biaya pemakaian daya reaktif dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.
26.Klasifikasi adalah penetapan penggoiongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu. 27.Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.
28.Sertifikasi Badan Usaha adalah proses peniiaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. 29.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
30.instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
31.inspektur ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
32.Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerj a di bidang ketenagalistrikan.
33.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formai terhadap Kiasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
34.Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
35.Sertifikat laik operasi yang seianjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenagalistrikan adalah :

a.Penetapan RUKD;
b.Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi;
c.Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
d.Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegangizin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
e.Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik, dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
f.Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
g.Penyedian dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
h.Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha yang tzinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
i.Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah provinsi.

BAB III

RUKD

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan RUKD Provinsi.

Pasal 4

(1)RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional serta disesuaikan dengan dokumen perencanaan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
(2)RUKD ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD.
(3)Gubernur melakukan evaluasi dan peninjauan kembali RUKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

USAHA DAN PENGUSAHAAN

Pasal 5

Usaha tenaga listrik terdiri atas:

a.Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
b.Usaha jasa penunjang tenaga iistrik

Pasal 6

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi:

a.Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
b.Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan send"iri,

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
(2)Pengusahaan penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh BUMD.
(3)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
(4)Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
1. a.kelompok masyarakat tidak mampu;
2. b.pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
3. c.pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil; dan
4. d.pembangunan listrik perdesaan.

Pasal 8

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
1. a.pembangkitan tenaga listrik;
2. b.transmisi tenaga listrik;
3. c.distribusi tenaga listrik; dan/atau
4. d.penjualan tenaga listrik.
(2)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat tU dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dilakukan oleh 1 {satu} badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
(4)Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik danf atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 9

Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan. Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pasal 10

Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi. Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

(1)
(2)
(3)
(4)(s)
(1)t2)
(3)
(4)Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (21wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
(5)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pasal 11

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.pembangkitan tenaga listrik;
2. b.pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
3. c.pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik. {2) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…