DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT JAMKRIDA SUMUT (PERSERODA).

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah berbentuk perseroan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Direksi adalah Direksi PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10.Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban modal dasar dan modal disetor dari Pemerintah Daerah kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda).

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah:

a.mengembangkan investasi daerah;
b.meningkatkan permodalan PT Jamkrida Sumut (Perseroda);
c.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penempatan dari kewajiban penyertaan modal daerah ke dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan:
1. a.tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
2. b.tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
(4)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PT Jamkrida Sumut (Perseroda) yang bersumber dari APBD.
(5)Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Pasal 5

(1)Kewajiban penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Sumut (Perseroda) adalah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) atau sebesar Rp.102.000.000.000,- (seratus dua miliar rupiah) terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham, yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT Jamkrida Sumut (Perseroda).
(2)Pada saat pendirian PT Jamkrida Sumut (Perseroda), modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diatur dan ditempatkan paling sedikit adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 6

(1)Direksi wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap terkait perkembangan kegiatan usaha, laporan keuangan triwulan dan semester serta rapora r keuangan tahunan kepada Gubernur dan otoritas Jasa Ke uangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan {an.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagair lana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh akuntan pu;iik.
(2)Pengawasan terhadap penyertaan modz I daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesliai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTU ]

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui rya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini de rgan penempatannya daiam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di I{edan pada tanggal 3l Mei 2A24 PJ. GUBERNUF SUMATERA UTARA, Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HASSANUDIN DWI ARIES SUDARTO PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) NrP. 19710413 199603 1 002 Diundangkan di Medan pada tanggal 31 Mei 2024 SEKRETARiS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd ARIEF S. TRINUGROHO LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2 N0REG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: {3-79 /zoz+l

Pasal 7

pengawasan terhadap penyertaan ttd PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA I. UMUM. PT Jamkrida Sumut (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara (Perda Nomor 1 Tahun 2023) yang bergerak dalam upaya penguatan permodalan bagi kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah. PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diharapkan dapat mengatasi permasalahan bagi koperasi dan UMKM dimaksud dengan pemenuhan keterbatasan akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari lembaga keuangan melalui penyerapan kredit bagi koperasi dan UMKM di daerah terutama untuk tujuan produktif. Kehadiran PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi koperasi dan UMKM, sehingga dapat membantu koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (collateral) yang selama ini membebani koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (collateral substitution). Keberadaan PT Jamkrida Sumut (Perseroda) diharapkan dapat menekan risiko kredit melalui transfer risiko dari penerima jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan. Dengan berdirinya PT Jamkrida Sumut (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan bertujuan:

a.mengembangkan investasi daerah;
b.meningkatkan permodalan PT Jamkrida Sumut (Perseroda);
c.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pendirian PT Jamkrida Sumut (Perseroda) berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin serta Perda Nomor 1 Tahun 2023. Modal dasar PT Jamkrida Sumut (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara paling sedikit sebesar 51%. Penyertaan modal ini dilakukan secara bertahap, yakni pada tahun anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dan Tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…