DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN; MATERI MUATAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; KERJA SAMA; PENDANAAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9.Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu dan bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11.Penyebarluasan Ideologi Pancasila adalah kegiatan menyebarluaskan ideologi Pancasila melalui sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Advokasi.
12.Penguatan Wawasan Kebangsaan adalah proses menguatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pasal 3

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
b.meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dalam membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
c.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
d.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
e.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
f.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
g.mewujudkan sinergitas penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang; dan
c.sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
b.materi muatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
c.peran serta masyarakat;
d.penghargaan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g.kerja sama; dan
h.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi penanggung jawab kegiatan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
1. a.Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. b.DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. c.instansi/lembaga vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. d.akademisi;
5. e.masyarakat; dan
6. f.organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan antara lain kepada:

a.peserta didik;
b.organisasi politik;
c.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
d.aparatur sipil negara;
e.tokoh agama/masyarakat/adat;
f.guru/pendidik; dan
g.kelompok lainnya.

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan antara lain melalui:

a.sosialisasi;
b.pendidikan dan pelatihan; dan
c.advokasi.

Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

a.kegiatan kebudayaan
b.seminar dan lokakarya;
c.diskusi/dialog;
d.peringatan hari lahir pancasila; dan
e.kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…