DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian dan Status Hukum PDAM Tirtanadi, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Wilayah Usaha, Modal PDAM Tirtanadi, Susunan Organisasi, Pegawai, Dana Pensiun, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Tahun Buku, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Laporan Tahunan, Penetapan dan Pnggunaan Laba, Tata Cara Penjualan Pemeindah Tanganan, Kerjasama Antara PDAM Tirtanadi dengan Pihak Ketiga, Kerjasama Build Operation And Trasfer dan Repair Operation And Trasfer dengan Pihak Ke Tiga, Kerjasama Manajemen, Penyelenggaraan Air Minum dan Air Limbah, Hak dan Kewajiban Pelanggan, Larangan, Tarif Air Minum dan Retribusi Air Limbah, Asosiasi, Pembubaran Perusahaan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); b. .-

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30aQ;
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Periindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 58O1);
7.Peraturan Pemerintah Nomor L22 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2OO4 tentang Pengelolaan Barang yang Dipisahkan;
9.Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repubiik Indonesia Nomor L9 Tahun 2Ol2 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain;
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Baku Mutu Air Limbah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Miiik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minurn;
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengeloiaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Al8 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN : MCNetApKaN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara; 4. 5.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadr kewenangan daerah otonom; Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; Dewan Perwakilan Ralryat Daerah seianjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada PDAM Tirtanadi yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; Modal disetor adalah bahagian modal dasar yang telah disetor dan akan disetor kepada PDAM Tirtanadi pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan;
8.Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut PDAM Tirtanadi;
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
10.Pertimbangan Dewan Pengawas adalah hasil pembahasan atas usulan Direksi atau inisiasi Dewan Pengawas; ll.Direksi adalah Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
12.Air Minum adalah air bersih yang menjadi konsumsi Air Minum Rumah Tangga dan konsumsi lainnya melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan;
13.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. 6. 7.
14.Air limbah adaiah air limbah domestik yar,g berasai dari aktifitas atau kegiatan manusia baik berupa air bekas tgreA water) ataupun air kotor/tinja (black watefl;
15.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sistem fisik dan teknik maupun non fisik yang dikelola sesuai keiembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, hukum dari prasarana dan sarana air limbah;
16.Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirtanadi;
17.Kerjasama manajemen adalah kedasama PDAM Tirtanadi dengan PDAM lain;
18.Kerjasama Build Operation Transfer (BOT), Repair Operation Transfer (ROT) adalah kerjasama dengan pihak ketiga pada aspek pengembangan produksi, sistem distribusi, pengendalian kehilangan air dan infrastruktur lainnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan;
19.Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan air minum dan air limbah dari PDAM Tirtanadi; 2O.Tarif air minum adalah tarif yang diusulkan PDAM Tirtanadi dan ditetapkan Gubernur dibebankan kepada pelanggan atas jasa pelayanan air minum yang telah dikonsumsi;
21.Retribusi air limbah adalah biaya yang diusulkan PDAM Tirtanadi dan ditetapkan Gubernur dibebankan kepada pelanggan atas jasa pelayanan air limbah; 22.Tenaga ahli adalah tenaga kerja profesional yang mempunyai kemampuan secara akademis/ skill yang mumpuni sesuai bidangnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Pendirian dan Status Hukum PDAM Tirtanadi;
2.Tempat Kedudukan, Tujuan dan Wilayah Usaha;
3.Modal PDAM Tirtanadi;
4.Susunan Organisasi;
5.Pegawai;
6.Dana Pensiun;
7.Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;
8.Tahun Buku;
9.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;
10.Laporan Tahunan; 1 1. Penetapan dan Penggunaan Laba; 12.Tata Cara Penjualan Pemindah Tanganan;
13.Kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Pihak Ketiga;
14.Kerjasama Build Operation and Transfer dan Repair Operation and Transfer dengan Pihak Ketiga; 1 5. Kerjasama Manajemen;
16.Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah;
17.Hak dan Kewajiban Pelanggan;
18.Larangan;
19.Tarif Air Minum dan Retribusi Air Limbah; 2O. Asosiasi;
21.Pembubaran Perusahaan Daerah;
22.Pernbinaan dan Pengawasan;
23.Sanksi Administrasi; 24.Ketentuan Perdata;
25.Ketentuan Pidana;
26.Ketentuan Peralihan ; dan 27 . Ketentuan Penutup.

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS HUKUM PDAM TIRTANADI

Pasal 3

PDAM Tirtanadi adalah Badan Hukum yang melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah suatu badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Daerah Tingkat I sumatera Utara yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

(1)(21 (u
(2)

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara; Logo PDAM Tirtanadi dan spesifikasinya diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 6

PDAM Tirtanadi berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja Kota Medan sekitarnya dan beberapa wilayah kerja Kabupaten lKota di Provinsi Sumatera Utara; PDAM Tirtanadi dapat melakukan pengembangan usaha sesuai kemampuan perusahaan atas izin Gubernur; PDAM Tirtanadi terdiri dari satu Kantor Pusat dan beberapa Kantor cabang sesuai dengan kebutuhan; Penambahan/pengurangan unit kerja, cabang dan instalasi PDAM Tirtanadi dapat dilakukan dengan persetujuan Direksi.

Pasal 7

Tujuan PDAM Tirtanadi adalah untuk mengeiola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dan non perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya; Dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM Tirtanadi melakukan kegiatan yang meliputi:

a.mengeiola, mendistribusikan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;

(3)
(4)
(1)(21 melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengeloiaan pembuangan air limbah perpipaan dan non perpipaan dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; melakukan penyelolaan SPAM san SPAL dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnYa.

BAB IV

MODAL PDAM TIRTANADI

Pasal 8

(1)Modal dasar PDAM Tirtanadi ditetapkan sebesar Rp.1.200.000.000.000,- {satu trilyun dua ratus miliyar rupiah); Modal disetor kepada PDAM Tirtanadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai tahun buku 2016 berjumlah sebesar :
1. a.cash Rp. 399.999.964.000,-
2. b.NON cash 185.120.563.0OO,-; Sisa modal dasar yang beium disetor sebesar Rp' 614.879.473.O0O,- wajib dipenuhi Pemerintahan Provinsi sumatera utara selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun anggaran; Hibah, penghapusan hutang atau pemberian barang modal dari Pemerintah Pusat/Daerah, Luar Negeri, Instansi, Swasta, dapat diterima dan dicatat sesuai prinsip akuntansi; semua aset likuiditas disimpan dalam Bank Pemerintah.

Pasal 9

Penyertaan modal dari Pemerintahan Provinsi dapat diberikan dalam bentuk non fisik (dana) dan atau fisik; penyertaan modal dalam bentuk fisik harus sesuai dengan usulan PDAM Tirtanadi, dibawah pengawasan dan diserahkan kepada PDAM Tirtanadi. b. C.

(2)
(3)(41 (s)
(1)l2l

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Organ PDAM Tirtanadi terdiri dari :

a.Gubernur selaku pemilik modal;
b.Dewan Pengawas;
c.Direksi. Pasal 1 1 susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirtanadi diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan pengawas dan berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur.

Pasal 12

Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Dewan pengawas; Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; Batas usia Direksi yang berasal dari pDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh rima) tahun; Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 6O (enam puiuh) tahun; Direksi yang berasal dari pegawai PDAM Tirtanadi, setelah masa jabatan Direksi PDAM Tirtanadi berakhir dengan usia masih dibawah usia pensiun dapat memilih menjalani pensiun atau menjadi Tenaga Ahli.

(1){2)
(3)
(4)(s)

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…