Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020
Memuat teks peraturan…
menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O2O; Pasal 18 ayat (6) Undang-Unclang Dasar Negara Repuiclik Indonesia Tahun 1945; C. Mengingat : 1. 2. undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan Pembentukan Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 11O3); Undang-undang Nomor 17 Tahun 200s tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); undang-undang Nomor 15 Tahun 2oa4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa+ Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor ra4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42L\; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g); undang-undang Nomor 23 Tahun 2o14 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun za4 Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor g rahun 201s tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2oo5 tentang pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20os Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57al; ^.). 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1o. Peraturan Pemerintah Nomor s5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45751; ll.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4sr6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O2O, adalah sebagai berikut :
(U Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A2O diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
Pendanaan keadaan darr;rat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung danlatau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD. Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan merubah Peraturan Gubernur tentang perubahan Penjabaran APBD/ Perubahan APBD.
Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang besarannya kurang dari atau sarna dengan 5A o/o dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD. Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarannya lebih dari 50 o/o dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu da-lam RKA-DPPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Membuka PDF…