DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nornor lA4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a725); 5. 6. 7. 10. 11. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9\; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AM Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567L!; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebdakan Industri Nasional; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER 172-2A15 tentang Pedoman Pen5rusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. t2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabu paten I Kota; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA5-2A25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2O13-2Ot8 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Al4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2Ol3-2O18 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39); Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Afi-2A37 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2077 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); 13. 14. 15. 16. 4- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT/.N RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralqyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. -5 7. 8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah Negara. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan pra sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 1O. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia , basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri'
11.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah
12.Rencana Pembangunan Industri KabupatenlKota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di KabupatenlKota. 9.

a.Pedoman pembangunan Industri bagi perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha danf atau institusi terkait;
b.Pedoman pemerintah Kabupaten/Kota dalam menJrusun RPIK; dan
c.Pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Ungguian Provinsi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP . Pasal 2 Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 3

T\rjuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

a.Mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah.
b.Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Provinsi.
c.Mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Provinsi guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraarL masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi :

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Provinsi;
c.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara;
d.Pelaksanaan;
e.Pembinaan dan Pengawasan-

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perencanaan pembangunan kawasan industri;
2. b.Penyediaan infrastruktur industri;
3. c.Pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagr pembangunan kawasan industri;
4. d.Pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. f.Penataan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
7. g.Pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.Infrastruktur Industri; dan
b.Infrastruktur penunjang.

Pasal 7

(1)RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL8-2O38 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Visi, misi dan strategi, dan program pembangunan industri.
2. b.Tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri.
3. c.Pembangunan sumber daya industri.
4. d.Pengembangan industri unggulan.
5. e.Perwilayahan industri.
6. f.Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
(3)RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol8-2O38 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. {2) Pelaksanaan RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL8- 2038 lebih lanjut diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara 2018 - 2038.

Pasal 9

RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan acuan bagi pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan Industri.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol8-2O38 Pemerintah Prorrinsi Sumatera Utara dapat melakukan kedasama dengan pihak ketiga.
(1)
(2)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 selanjutnya menjadi acuan KabupatenlKota men5rusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 dan melaporkan kepada Menteri yang membidangi urusan Perindustrian dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ot8-2A38 secara berkala setiap tahun kepada Menteri yang membidangi urusan Perindustrian dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIP Tahun 2Ol8-2O38 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…