DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 201.4; undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Irmbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 11O3); undang-undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tambahan fumbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Mengingat : 1" b. 2. 5. 6.

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0ol; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2414 Nomor 244, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ra\yat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tasrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7l2\; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); 7. 8.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761; lO. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2AOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; ll.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2AA6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la\;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2AAT tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 19, Tambalean Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6931;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2OOT tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AAB Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapa.tan dan Belaqja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI4 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 2); lT.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2AI4 {Berita Daerah Frovinsi Sumatera Utara Tahun 2OI4 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.I.apotan Realisasi APBD;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan arus kas; dan
4. d.Catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud telah didasarkan pada hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 sesuai LHP BPK RI Nomor 50.A/ LHPI)il/II. MDN / 05 / 20 1 5 tanggal 28 Mei 20 1 5.
(2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. a. b.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2OL4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal L ayat (1) huruf a sebagai berikut: Pendapat€Ln ......... Rp.7.772.A29.153.270,62 Belania . Rp. 7.808.557.30e.739€0 Surplus/(Defisit) Rp. (36.528.156.468,58) Pembiayaan.......... - Penerimaan........ Rp. 51.426.A62.L9I,79 - Penge1uaran..... Rp. O'OO Surpluslpefisit) Rp. 51.426.062.191,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.Selisih a1-;tggara1' dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (S73. 47 4 .664 .7 84,381, dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 8.6a5.5O3.818.055,O0
b.Realisasi Rp. 7.772.029.153.27O.62 Selisih kurang... Rp. {873.474.664.784,381
1. 2.Selisih anggarall dengan realisasi beLanja sejumlah Rp. (88S. 372.570.507,80) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.8.696.929. 880 .247,OO Rp.7.8O8. 557.3O9.739.2O Rp. (8SS. 372.57 O.507,80)
1. 3.Selisih anggalan dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 14.89 7 .9A5.723,42 dengan rincian sebagai berikut :
a.Defisit setelah perubahan .......-. Rp. (51.426.A62'L92,AO). Rp., (36.528. 156.a68.58) c.
b.Realisasi Selisih kurang Selisih lebih Rp. 14-897.905.723,42
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. {0,21) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan........... Rp. 5I.426.062.192,04
b.Realisasi P.p. 51..426.062.791,79 Selisih kurang.. Rp. ( o,2Ll 5, Selisih €rnggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (0,00) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggararl pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
b.Realisasi Selisih Rp. o,oo
1. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. O,21 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
b.Realisasi pembiayaan neto Selisih lebih Rp. o,2r

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal t huruf b per 31 Desember Tahun 2074 sebagaimana berikut : Rp. Ro. o,00 o.oo Rp. 51.426.062.192,04 Rp 51.426.A62.L91.79

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 16.465.58 1.739.483,30 Rp. 232a.579.136.579,47 Rp 14.137.AA2.6A2.903,80

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2074 sebagai berikut:

a.Saldo Kas awal per 1 Januari 2OL4
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan Rp (1.145.972.228.647,AOlr
d.Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp.
e.Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp,
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2O14Rp. Rp. 51.426.A62.197.79 Rp. 1 .1A9 -444.072.17 8,42 0,00 o,oo r+.897.905.723,21 Pasa] 6 Catatan atas laporan ker,rangan Tahun Anggaran 2Ol4 sebagaimana dimaksud pada Pasal I huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

PertanggUngiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiranl : Laporan Realisasi Anggaran Lampiranl.l : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiranl.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; b. c. d. LampiranI.3 LampiranI.4 LampiranI.5 LampiranI.6 LampiranI.T LampiranI.8 LampiranI.9 LampiranI.l0 Lampiranl.l 1 Lampiranl.12 Lampiranll LampiranIII LampiranlV Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan Pemerintal:.an Daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal [investasi] daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun arlggaran berikutnya (DPA-L); Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja tercantu,m dalam Lampiran V yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perrrsahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2AG sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medan pada tanggal 6 November 2Ol5 Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA WAKIL GUBERNUR, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 12 November 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5 Salinan Aslinya M,KEP NrP.19590227 rcgAOs 1 004 NOREG PERA?URAN DAERAH PROViNSI SUMATERA UTARA: t4l20l5.1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 I. PENJELASAN UMUM Sebagai Pedoman PenSrusunan Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201"4 adalah sebagai berikut :

a.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. b, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2OO2 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungiawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pen5rusunan Perhitungan APBD.
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2A1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

huruf a : Cukup jelas : Pendapatan terdiri dari : - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan - I-ain-lain Pendapatanyang Sah huruf b : Belanja terdiri dari : - Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung Defisit Rp. 4.4 16.8 1 t.865.266,62 Rp. 3.32 I.429 .286.0 13,00 Rp. 33.788.OO1.991.OO Rp. 7 .7 7 2.O29 .153.27 O,62 Rp. 5.37 I.4tI.831.896,00 Ro. 2.437 .145.477 .843.20 Rp 7.808.557 .3O9.739,24 Rp. (36.528.156.468,58) huruf c : Pembiayaan terdiri : Penerimaan Pembiayaan Daerah : - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Pengeluaran Pembiayaan Daeratr : - Transfer ke dana cadangan - Penyertaan Modal - Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo Jumlah Pembiayaan Netto Rp.S1 .426.062.191,79 o.00 o,oo o,oo Rp.51 .426.0,62.191,79 630.067 .O42.905,2L

2.I L4.568.502.59 1,,47 13.224.678. 359.3 15,20 496.267 .834.671,44 Rp. Rp. Rp.

Pasal 4

ayat (1) ayat (2) ayat (3) butir a butir b ayat (4) ayat (5) Huruf a Culmp Jelas Cukup jelas Defisit setelah perubahan (Rp. 5 1 .426.062. L92,OOl Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Rp. Rp. Rp. Rp. Aset terdiri dari : - Aset Lancar - Investasi Jangka Panjang - Aset Tetap - Aset Lainnya Huruf b : Kewajiban terdiri dari : Kewajiban Jangka Pendek Rp. 2.328.579.L36.579,47 Kew4iiban Jangka Panjang Rp. O,O0 Huruf c : Ekuitas Dana terdiri dari : - Ekuitas Dana Lancar Rp. (1 .698.5L2-A93.674,261 - Ekuitas Dana Investasi Rp-15.835.514.696.578,10

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…