DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN RPJPD; SISTEMATIKA RPJPD; PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2045.

BAB I

: Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas mengenai keseluruhan isi meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografi Provinsi Sumatera Utara dengan ibukotanya Kota Medan terletak di bagian Utara Pulau Sumatera, membentang dari Barat ke Timur antara 96° 51’ - 100° 29’ Bujur Timur dan dari Utara ke Selatan antara 0° 50’ - 4° 18’ Lintang Utara. Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, di sebelah Utara dengan Provinsi Aceh dan di sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Berbatasan dengan wilayah laut, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di bagian Barat menjadikan Sumatera Utara memiliki dua pantai sekaligus di kedua sisi kiri dan kanan wilayahnya, yang sering disebut Pantai Barat dan Pantai Timur. Provinsi Sumatera Utara termasuk 10 provinsi terluas di Indonesia, dengan daratan sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil di perairan bagian Barat maupun di bagian Timur Pulau Sumatera.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045, disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
1. a.calon Kepala Daerah dalam perumusan visi, misi, dan Program; dan
2. b.Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD; dan penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1 Permasalahan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Analisis permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam setiap tahapannya.

Pasal 3

(1)Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB IV

PENUTUP 6.1 Kaidah Pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam dua puluh tahun ke depan, termasuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam menyusun RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045. RPJPD Tahun 2025-2045 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara untuk turut andil dalam pembangunan daerah Sumatera Utara selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Pasal 4

(1)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi sumatera utar a Tahun 2008 Nomor 12, Tambahar: Lembaran Daerah Provinsi f 'umatera utara Norncr 12), dicabut dan dinyatakan tidak trelaku'

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tl,nggai diunciangkan' Agar setiap orang tnengetahuinya, memerir.,iahkan pengundangan Peraturan Daerah ini riengan pfnempatalLnya dalanr Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ditetapkan di Medat , pada tanggal 27 Des:mber'2424 PJ. GUBERNUR SUN ATERA UTARA, A. FATOl'ri Diundangkan di Medan pada tanggal 27 Desernber 2CI24 PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, M. A. EFFENDY POHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A24 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan asiinya Plt. KEPALA BIRO HUKUh{, PEMBINA UTAMA MUDA (ivi Ci NIP. 19690421 19q003 2 OO3 ttd rtd NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUIVIATERA UT iRA: {7-32912A'24) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025–2045 I. UMUM Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa baik mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diawali dengan proses perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan pembangunan tersebut terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Telah selesainya periodisasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJPD periode selanjutnya yaitu Tahun 2025–2045. Penyusunan RPJPD periode Tahun 2025– 2045 dilakukan guna memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita–cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam beberapa tahapan periodisasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program Gubernur. Untuk selanjutnya RPJMD sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Sumatera Utara. Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 perlu untuk ditetapkan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…