DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2Ol3 tentang Retribusi Daerah; Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Underng Nomor 24 Tlrhun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Mengingat : 1. b. c. 2. 3. 2 64, Ta,mbzrhan Lemberran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AQ4 kntang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4C0); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan A,ntara Penrerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zO04. Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 130, Ta-mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l44,Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OA9 tentang Rumah Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A721; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemenntah Nomor 49 Tahun 2OO2 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pdak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind"onesia Nomor 4224t sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OA4 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2AO2 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ltlomor a362],; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaratt Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALT Nomor 73, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oal); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2OOO tentang Pedaman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Al1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 12. 13. 14. 15. 4 Dalam Negeil Nomor 13 Tahun 20A6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Suneatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL6 Nomor 6 Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: MenetapKan : FERATURAN DAERAH TENTANG FERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2OL3 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL3 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13), diubah sebagai berikut : 16. L7. 18. 5

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peratu*ran Daereth ini 5rang dimaksud dengan : l.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut DPRD Provsu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
8.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerrrh yirng berwenang memungut retribusi.
9.Badan adalah sekumpulan orang danlatau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah {BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 6 perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi,penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. l3.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tqjuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
14.Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan danlatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orarlg pribadi atau Badan.
15.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16.Retribusi Jasa Usaha adalah pelayaneim yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip kornersial y"ang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfuatkan secara optimal, dan/atau pelayanan 7 oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. lT,Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungr kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18.Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Derah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya. 2O. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang pencegahan diagnosis dan terapi.
21.Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya. 22.Jasa sarana adalah imbalan y'ang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka obsevasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi.
23.Pembebasan adalah dibebaskannya sehrruh Retribusi pelayanan kesehatan dari pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. I
24.Rumah Sakit Jiwa adala.h Rumah Sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehahilitasi di bidang kesehatan jiwa termasuk Rumah Sakit Ketergantungan obat (RSKO).
25.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayananpemakai an / pemanfaatan kekayaan Daerah.
26.Retribusi Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
27.Retribusi Tempat PenginapanlPesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan, asrama,pesanggrahan,villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah fermasuk mess.
28.Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah dan penjualan hasil samping/ produksi kebun-kebun percontohan Daerah.
29.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan / atau penyelenggaraan olahraga.
30.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
31.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan s€Lmpai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 32.lkan adalah sege.Ia jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. 9
33.Usaha Perikan:rn adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial,
34.Usaha Penangkapan lkan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
35.Usaha Penganglnrtan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
36.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang rnelakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
37.Perairan Umum adalah d{rnau, waduk dan sungai yang melintasi Kabupate n I Kota.
38.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 5 GT sampai dengan 30 GT.
39.Kapal Pengangkutan Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 5 GT sampai dengan 30 GT. 4O. Surat lzir: Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 10
41.Surat lzin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalatr :r,in tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat lzin Usaha Penkanen,
42.Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izir' tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
43.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 44, Masa ltetribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
45.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubemur.
46.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih be-sar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 11
48.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi adminitratif berupa bunga dan/atau denda.
49.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
50.Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
51.Rumah Daerah adalalt bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
52.Surat lzin Penghunian, yang disingkat SIP adaiah izin tertulis dari pejabat pengelola dan/atau pengguna barang milik Pemerintah Daerah.
53.Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan,yang herupa bangunan gedung dan atau hukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
54.Tanah Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
55.Peralatan adalah sumber daya yang melipatgandalan jasa rnanusia untuk rneneatat usahanya sekaligus rnenunjukkan spesifikasi jenis r..lsaha manusia tersebut.
56.Harga Sewa adalah jumlah atau pun nilai dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pemanfaatant, kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu.
57.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
58.Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu. L2
59.Bibit ternak adalah semen beku, telur tatas dan mudiqah (Embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat). 6O. Benih atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakkan ikan.
61.Kalibrasi adaiah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) kestandar nasional dan/atau internasional untuk satuan ukuran tertentu,
62.Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Kornite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO/IEC 17O25-2OOS dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratorium).
63.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
64.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS" adalah pejabat Pegawai Negeri Sipit tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana,
65.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan rnengalah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 13 pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peratrrran perundang-undangan Retribusi Daerah.
66.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya,
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 3

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan; b, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
c.Retribusi Felayanan Pendidikan;
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orErng yang diperiksa, diobati dan dirawat atau menggunakan fasilitas pelayanan umum di UPT Dinas dan Rumah Sakit Jiwa Daerah kecuali pelayanan pendaftaran;
(2)Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihakswasta.

4.Ketentuan Fasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

{1) Retribusi pelayanan kesehatan dipungut pada IJPT: a, Runaah Sakit Indrapura

b.Rumah Sakit Kusta Lau Simomo L4
c.Rumah Sakit Khusus Mata
d.Laboratorium Kesehatan
e.Rumah Sakit Khusus Paru
1. 5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan pada pola tarif di UPT Dinas dan Rumah Sakit Jiwa Daerah, dengan mempertimbangftan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan nnasyarakat, aspek keadilan dan Hak AzasiManusia.

6.Ketentuan Pasal 1O diubah, berikut: sehingga berbunyi sebagai

Pasal 10

Struktur dan besarnya tariff Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penggunaan jasa medis sebagaimana dimaksud dalamPasal 8, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sekit Jiwa Daerah.

8.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Retribusi ini dipungut pada UPT Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa Daerah. 15

9.Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 2l dan Pasal 22 dihapus. 1O. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional oleh Pemerintah Daerah. 1 1- Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsironal dari Pemerintah Daerah.

12.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha adalah :

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b.Retribusi Tempat Penginapan/ Pesan ggrahan / Villa; c,Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan d.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
1. 13.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…