Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2019;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 1 . 2. 4 • - 3 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 N o m o r 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai WakilPemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 0 1 8 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; - 4 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi SumateraUtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor 32; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019;
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2 0 1 9 , adalah sebagai berikut: 1 . Pendapatana. Semula b. Bertambah/ (berkurang) c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan 2. Belanjaa. Semula b. Bertambah/(berkurang) c. Jumlah Belanja setelah perubahanSurplus/ Defisit 3. Pembiayaana. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 15.327.752.517.586,00 Rp. (1.293.413.172.616,00) Rp. 15.543.907.764.586,00 Rp. ( 8 1 7 . 2 4 5 . 6 1 1 . 1 7 9 , 8 1 ) Rp. 500.000.000.000,00 Rp. 4 8 1 . 1 6 7 .561.436, 19 Rp.Rp.Rp.Rp. 14.034.339.344.970,0014. 726.662.153.406,20 (692.322.808.436, 19) 9 8 1 . 1 6 7 . 5 6 1 . 4 3 6 , 1 9 ' b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahanJumlah Pembiayaan Netto setelah perubahanSisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan - 5
Rp.Rp. 283.844. 753.000,00 5.000.000.000,00 Rp.Rp.Rp. 288.844. 753.000,00692.322.808.436,19 0,00 ( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp.Rp.Rp.Rp.
Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1 . Lampiran I 2. Lam piran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII Ringkasan Perubahan APBD;Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah danFungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; a i t • - 1 1 - 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukandengan petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
( 1 ) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidakterduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentukprogram dan kegiatan pada SKPD.
ayat
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ANDY FAISAL PEMBINA TINGKATNIP. 19721227 199903 1006 Diundangkan di Medanpada tanggal 10 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA, ttd R.SABRINA LEMBARAN DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA: (3-197/2019) Ditetapkan di Medanpada tanggal 10 Oktober 2019 GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd EDY RAHMAYADI
Membuka PDF…