DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengembangan, pembinaan dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan sastra Daerah yang dilakukan dengan maksud untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan sastra Daerah dan mengembangkan, membina, dan merindungi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; Mr:ngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19a5; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AO9 tentang Bendera, Bahasa, dan L,ambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 2. 3. 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A75 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2Ot4 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 555a); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4O Tahun 2AOT tentang Pedoman bagr Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82); 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: M.::NCtaPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralgrat daerah menurtrt asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Sumatera Utara di daerah- daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bahasa Melayu., Bahasa Mandailing/Angkola, Bahasa Batak Toba, Bahasa Simalungun, Bahasa Karo, Bahasa Pakpak, Bahasa Nias, dan Bahasa Pesisir Sibolga-Tapanuli Tengah.
8.Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.
9.Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa dan aksara daerah, berupa cerita ralryat, puisi rakyat, ungkapan, pepatah, peribahasa baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis.
10.Pengutamaan Bahasa Indonesia adalah tindakan menempatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama di antara bahasa-bahasa lain.
1.1. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
12.Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
13.Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
14.Pengajaran Bahasa Daerah adalah menjadikan Bahasa Daerah yang terdapat dan mayoritas di daerah tersebut sebagai mata pelajaran muatan lokal di lembaga pendidikan formal.
15.Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
16.Balai Bahasa sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis dari Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lembaga kebahasaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangarl, p"*urrr..rrl a"" pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan sastra Daerah di Sumatera Utara.

Pasal 2

Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan sastra Daerah sebagai identitas wujud eksistensi masyarakat daerah lalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

a.persatuan;
b.kedaulatan;
c.kehormatan;
d.kebangsaan; e. f. o t' h. i. j. kebinekatunggalikaan ; ketertiban; kepastian hukum; keseimbangan; keserasian; dan keselarasan. pasal 3 Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup pengaturan yaitu pengembangan, pembinaan dan pelindungan nahaia Indoriesia, Bahasa Daerah dan sastra Dierah vais dilakukan d"fi; maksud untuk:
a.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.menjaga kehormatan yang menunjukkan kedauiatan bangsa dan Negara Kesatuan Repubrik I-ndonesia;
c.menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan sastra Daerah; dan
d.mengembangkan, membina, dan merindungi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah.

Pasal 4

felgembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan sastra Daerah bertujuan untuk:

a.menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan sastra Daerah sehingga *"rr3"Ji' - faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
b.menyelaraskan fungsi Bahisa Daerah dan sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan "r"hpembinaan Bahasa Indonesia;
c.mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya lokal untuk didayagunakan sebagai upaya pengembangan dan pembinaan klbidayaan nasional; dan
d.mendayagunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA, BAHASA DAERAH, DAN SASTRA DAERAH

Pasal 5

(1)Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
(2)Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
(3)Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah berkedudukan sebagai Bahasa Asing.

Pasal 6

(1)Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:
1. a.jati diri bangsa;
2. b.kebanggaan nasional;
3. c.sarana pemersatu berbagai suku bangsa; dan
4. d.sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
(2)Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai:
1. a.bahasa resmi kenegaraan;
2. b.bahasa penga.ntar pendidikan;
3. c.sarana komunikasi tingkat nasional;
4. d.sarana pengembangan kebudayaan nasional;
5. e.sarana transaksi dan dokumentasi niaga;
6. f.sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
7. g.bahasa Media Massa.

Pasal 7

Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.pembentuk kepribadian suku bangsa;
b.peneguh jati diri kedaerahan'
c.sara-na pengungkapan ".ri" pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
d.sarana komunikasi dalam upacara adat istiadat;
e.sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
f.sarana pendukung Bahasa Indonesia;
g.sumber pengembangan Bahasa Indonesia; dan
h.bahasa media massa lokal.

Pasal 8

Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya di daerah;
b.sumber kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan watak dan karakter bangsa;
c.sumber tata nilai budaya di daerah sebagai masukan muatan lokal da.lam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah; dan
d.sumber tata nilai sosial dan kearifan lokal di daerah untuk didayagunakan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

BAB III

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA, BAHASA DAERAH, DAN SASTRA DAERAH

Pasal 9

Bahasa Indonesia wajib digunakan:

a.dalam produk hukum daerah;
b.dalam dokumen resmi daerah;
c.sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
d.dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan;
e.dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;
f.dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia;
g.dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta;
h.dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah;
i.dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
j.dalam nama geografi di Indonesia;
k.untuk na.ma bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
1. 1.dalam informasi tentang produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
m.dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan
n.dalam informasi melalui media massa. Pasal LO Bahasa Daerah dan Sastra Daerah wajib digunakan bagi penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan satuan pendidikan formal sebagai muatan loka1 sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

BAB IV

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH Pasal 11, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui pembelaj aran di lingkungan pendidikan formal, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 12

(1)Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara. (21 Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah. Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta satuan pendidikan formal. Pemerintah Daerah wajib mengadakan buku pelqiaran, buku pengayakan, dan buku bacaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah; Pemerintah Daerah wajib memperkaya buku Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di perpustakaan. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

(1)(21
(3)
(4)(s)

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…