DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB III STAF AHLI GUBERNUR BAB IV PEMBENTUKAN UPTD BAB V PEMBENTUKAN CABANG DINAS BAB VI KEPEGAWAIAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2OL6 telah ditetapkan pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b'. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas kinerja dan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah dengan menggabungkan beberapa perangkat daerah, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
c.bahu,a berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah penggabungan dilakukan dengan satu rumpun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat :rl&
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
12.Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
15.Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
16.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: A. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari:

1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dibantu oleh:

a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b.Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
c.Biro Hukum.
1. 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh:
a.Biro Perekonomian;
b.Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c.Biro Administrasi Pembangunan.
1. 3.Asisten Administrasi Umum, dibantu oleh:
a.Biro Organisasi;
b.Biro Umum; dan
c.Biro Administrasi Pimpinan. B. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; C. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan Tipe A; D. Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
3. 3.Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
4. 4.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (jasa konstruksi dan sumber daya air) dan penataan ruang;
9. 9.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
10. 10.Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
12. 12.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
13. 13.Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan perkebunan dan sub urusan perternakan;
14. 14.Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu;
17. 17.Dinas Ketenagakerjaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
18. 18.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
19. 19.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
20. 20.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
21. 21.Dinas Perpustakaan dan Arsip, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; E. Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri atas:
22. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Klasifikasi A, menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
23. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi;
24. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
25. 4.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
26. 5.Badan Kepegawaian, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
27. 6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelatihan ASN;
28. 7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
29. 8.Badan Penghubung, Tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 4

Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

STAF AHLI GUBERNUR

Pasal 5

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli yang dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan keahliannya.
(4)Staf Ahli Gubernur diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli terdiri dari:
1. a.Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
2. b.Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. c.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam.
(5)Tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Gubernur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I.b).
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Gubernur, merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.a).
(3)Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b).
(4)Sekretaris Inspektorat Provinsi, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan administrator (eselon III.a).
(5)Kepala Cabang Dinas kelas A, Kepala UPTD Dinas dan Badan kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C serta Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan administrator (eselon III.b).
(6)Kepala UPTD Dinas yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

(1)UPTD dapat dibentuk pada Dinas dan Badan.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.

Pasal 8

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, terdapat Unit Pelaksana Teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 9

(1)Pada urusan Pemerintahan bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur.

BAB V

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 10

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dalam Daerah Sumatera Utara.
(3)Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria beban kerja, luas wilayah dan tingkat kesulitan letak geografis.
(4)Pembentukan Cabang Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016