DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 177

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, inovasi daerah, pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, penerbitan izizn pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, penambahan, penggabungan, pendirian dan penutupan satuan pendidikan, pembinaan bahasa dan sastra, pendanaan pendidikan, peserta didik, peran serta masyarakat, pengawasan, sanksi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraaft Pendidikan ;

1.Pasal 18 ayat t6) Undang*Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Negara
2.Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Ctonom Frcpinsi Atjeh dan Perubah.an Peraturan Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Utara, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i956 Nomor 64, Tambahan Lemharan Negara Nomor llOSi;
3.Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasicnal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan krabaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9.Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar sembilan tahun, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di Daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
16.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakatistimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara dengan SMP atau MTs.
18.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19.Lembaga Pendidikan di Indonesia, yang selanjutnya disebut LPI, adalah institusi yang bergerak dibidang pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia.
20.Lembaga Pendidikan Asing, yang selanjutnya disebut LPA, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing.
21.Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara LPA yang terakreditasi/diakui dinegaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
22.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23.Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
24.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26.Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
27.Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31.Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi satuan pendidikan yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
32.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
33.Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
34.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sabutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
35.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
36.Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
37.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)Gubernur bertanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai kewenangannya.
(2)Untuk mewujudkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Gubernur merintis penyelenggaraan pendidikan universal 12 tahun.
(3)Penyelenggara satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat bertanggung jawab kepada Gubernur dalam mengelola sistem pendidikan nasional.

Pasal 3

(1)Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
3. c.rencana strategis pendidikan provinsi;
4. d.rencana kerja pemerintah provinsi;
5. e.rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi;
6. f.peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
7. g.peraturan gubernur di bidang pendidikan.
(3)Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
1. a.semua jajaran pemerintah provinsi;
2. b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara;
3. c.Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara;
4. d.Dewan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara;
5. e.Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Provinsi Sumatera Utara;
6. f.peserta didik di Provinsi Sumatera Utara;
7. g.orang tua/wali peserta didik di Provinsi Sumatera Utara;
8. h.pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sumatera Utara;
9. i.masyarakat di Provinsi Sumatera Utara; dan
10. j.pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.
(4)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar sistem pendidikan nasional di Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

Pemerintah daerah menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Provinsi Sumatera Utara sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

(1)Dalam mengelola/menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
(3)Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Pasal 6

(1)Dalam mengelola pendidikan, Pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Autis (PLA), dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Pendidikan Provinsi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Dinas Pendidikan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Autis (PLA), dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Pendidikan Provinsi akan diatur oleh Peraturan Gubernur.

BAB III

INOVASI DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan inovasi daerah.
(2)Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Pasal 8

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Pasal 9

Penyelenggara satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 10

(1)Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
(2)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Penyelenggara satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional dan Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks177PDFHirarki

Memuat teks peraturan…