Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2010
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Menimbang : a. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas intorrnasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM
Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
., .)
BAB" RUANG L1NGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPR
Paragraf 2 Kewajiban Pemohon Informasi Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di OPR dan Setjen OPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan OPR dan Setjen OPR.
Paragraf 1 Hak Pemohon Informasi Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
rlan avat tq\ daoat rrlorrlanfaatvan rrlorlia elektronik rlan nonelektronikU\.AI IlL \VI ,..u..AI""' I. IIIVIII\,AIII\,.A\,A.LI\'\,AI 1 IIIV\"AI\,.A VIVI\.'-I 1111\ ......\,AI I I I J IV....... v ,
BAB III
Paragraf 2 Kewajiban DPR dan Setjen DPR
Paragraf 1 Hak DPR dan Setjen DPR Bagian Kedua Hak dan Kewajiban DPR dan Setjen DPR
Bagian Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi (PPIO)
Pasal? Bagian Pertama Standar Layanan BAB IV STANOAR LAYANAN DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN OOKUMENTASI 7
BAB IV
BABV JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB OISEOIAKAN OAN OIUMUMKAN SECARA BERKALA 'oJ "
IK inforrnasi tentanq :U~I~h ;~ ......;~ rI~ ..... cambaran "m' 'm pelanqqaran. II VI II IGlvl lvllL I J IIIIGlII, }vlll", UGlIl !::fal I II U IU I I I yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; I. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya: m.informasi tentang daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
BABVI STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLlK, PENETAPAN PPID, DAN STANDAR BIAYA
Bagian Ketiga Informasi yang Dikecualikan 10 PATRIALIS AKBAR MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada- tanggal 20 Mei 2010 IA. TAUFIK KURNIAWAN, M.MH.M. ANIS MATTA, Le. WAKIL KETUA,WAKIL KETUA, IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.DRS. H. PRIVO BUDI SANTOSO WAKIL KETUA,WAKIL KETUA, DR. H. MARZUKI ALIE KETUA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta padatanggal20 Mei2010 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Membuka PDF…