DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2010

Nomor: 1
Tahun: 2010
Ditetapkan: 20 Mei 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat
b.bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya; Menimbang : a. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas intorrnasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2
1. 2.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Dewan adalah anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. 1.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

7.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2UU9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); ., .)

(2)Informasi publik di Setjen OPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.organisasi Setjen OPR;
(1)Informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.organisasi OPR;
2. b.program DPR;
3. c.kegiatan dan kinerja DPR; dan
4. d.laporan keuangan DPR yang telah diaudit.

Pasal 2

BAB" RUANG L1NGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPR

9.Petugas Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut petugas informasi adalah pegawai pada unit kerja Setjen DPR yang ditunjuk Sekjen DPR untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.
8.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Setjen DPR yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.
7.Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
6.Informasi Publik di DPR adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPR dan Setjen DPR serta yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPR dan Setjen DPR.
5.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan daiam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
4.Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3)Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dari Setjen OPR sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(2)Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.
(1)Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik di OPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan OPR dan Setjen OPR.

Pasal 4

Paragraf 2 Kewajiban Pemohon Informasi Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di OPR dan Setjen OPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan OPR dan Setjen OPR.

Pasal 3

(4)Informasi publik di OPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3)Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh OPR adalah:
1. a.informasi yang dapat membahayakan negara;
2. b.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
3. c.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
4. d.informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
5. b.program Setjen OPR;
6. c.kegiatan dan kinerja Setjen OPR; dan
7. d.laporan keuangan Setjen OPR yang telah diaudit.
(4)Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2). rlan avat tq\ daoat rrlorrlanfaatvan rrlorlia elektronik rlan nonelektronikU\.AI IlL \VI ,..u..AI""' I. IIIVIII\,AIII\,.A\,A.LI\'\,AI 1 IIIV\"AI\,.A VIVI\.'-I 1111\ ......\,AI I I I J IV....... v ,
(3)DPR dan Setjen DPR wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana.
(2)DPR dan Setjen DPR wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
(1)DPR dan Setjen DPR wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(2)DPR dan Setjen DPR berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.
(1)DPR dan Setjen DPR berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.

Pasal 5

(3)PPIO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh pejabat dengan pangkat paling rendah eselon II di Setjen OPR sepanjang tugas pokok dan fungsi serta beban kerjanya memungkinkan, kecuali pada Sekretariat Jenderal OPR akan dibentuk unit kerja yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi untuk pelayanan publik.
(2)Sekretaris Jenderal OPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat Setjen OPR sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi (PPIO) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di OPR kepada pemohon informasi.
(1)Oalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, OPR mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal OPR untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

Pasal 8

(5)Oaftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala.
(4)Layanan informasi publik di OPR disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dan diumumkan secara berkala.
(3)Setjen OPR dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan OPR.
(2)Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di OPR dikelola oleh Setjen OPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya rinqan, dan cara sederhana. Pasal?
(1)Informasi publik di OPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. b.hasll keputusan OPR dan pertimbangannya;
3. c.peraturan OPR, keputusan OPR, dan keputusan pimpinan OPR;
4. d.perjanjian OPR dengan pihak ketiga;
5. e.informasi dan kebijakan yang disarnpaikan dalarn rapat yang terbuka untuk umum;
6. f.informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja OPR; dan Pasal 10
(3)Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2)Informasi Publik di Setjen OPR yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.struktur organisasi Setjen OPR;
2. b.program Setjen OPR;
3. c.kegiatan dan kinerja Setjen OPR;
4. d.laporan keuangan Setjen OPR yang telah diaudit;
5. e.laporan akses informasi publik;
6. f.hak dan tat a cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan;
7. g.tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Setjen OPR; dan
8. h.pengumuman barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1)Informasi Publik di OPR yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.organisasi OPR;
2. b.administrasi keanggotaan OPR;
3. c.fungsi OPR;
4. d.program OPR;
5. e.kegiatan dan kinerja OPR;
6. f.laporan keuangan OPR yang telah diaudit; dan
7. g.informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STANOAR LAYANAN DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN OOKUMENTASI 7

Pasal 9

BABV JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB OISEOIAKAN OAN OIUMUMKAN SECARA BERKALA 'oJ "

(3)Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2)Informasi publik di Setjen OPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. b.hasil keputusan Sekjen OPR;
3. c.seluruh kebijakan yang ada berikut dokumennya;
4. d.perjanjian Setjen OPR dengan pihak ketiga;
5. e.prosedur kerja pegawai Setjen OPR yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
6. f.laporan pelayanan akses informasi publik;
7. g.surat-surat Setjen OPR atau pejabat Setjen OPR dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
8. h.rencana strategis dan rencana kerja Setjen OPR;
9. l.agenda kerja pimpinan Setjen OPR;
10. j.kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, dan sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya; IK inforrnasi tentanq :U~I~h ;~ ......;~ rI~ ..... cambaran "m' 'm pelanqqaran. II VI II IGlvl lvllL I J IIIIGlII, }vlll", UGlIl !::fal I II U IU I I I yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; I. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya: m.informasi tentang daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
11. n.informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor "14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik; dan
12. o.informasi dan kebijakan yang disampaikan Setjen OPR dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
13. g.informasi tentang agenda kerja dan Alat Kelengkapan Oewan. Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

BABVI STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLlK, PENETAPAN PPID, DAN STANDAR BIAYA

(4)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3)Informasi publik di Setjen DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
1. a.surat atau dokumen Setjen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
2. b.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi.
(2)Informasi publik DPR yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPR untuk membuka sebagian dan/atau seluruhnya.
(1)Informasi publik di DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
1. a.informasi publik DPR dari hasil rapat-rapat di DPR yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
2. b.surat DPR yang bersifat rahasia;
3. c.surat atau dokumen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
4. d.surat atau dokumen yang diterima oleh DPR yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
5. e.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
6. f.informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan
7. g.informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.

Pasal 11

WAKIL KETUA,WAKIL KETUA, IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.DRS. H. PRIVO BUDI SANTOSO WAKIL KETUA,WAKIL KETUA, DR. H. MARZUKI ALIE KETUA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta padatanggal20 Mei2010 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat
b.bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya; Menimbang : a. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas intorrnasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2
1. 2.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Dewan adalah anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. 1.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

7.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2UU9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); ., .)

(2)Informasi publik di Setjen OPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.organisasi Setjen OPR;
(1)Informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.organisasi OPR;
2. b.program DPR;
3. c.kegiatan dan kinerja DPR; dan
4. d.laporan keuangan DPR yang telah diaudit.

Pasal 2

BAB" RUANG L1NGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPR

9.Petugas Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut petugas informasi adalah pegawai pada unit kerja Setjen DPR yang ditunjuk Sekjen DPR untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.
8.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Setjen DPR yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.
7.Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
6.Informasi Publik di DPR adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPR dan Setjen DPR serta yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPR dan Setjen DPR.
5.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan daiam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
4.Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3)Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dari Setjen OPR sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(2)Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.
(1)Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik di OPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan OPR dan Setjen OPR.

Pasal 4

Pasal 3

(4)Informasi publik di OPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3)Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh OPR adalah:
1. a.informasi yang dapat membahayakan negara;
2. b.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
3. c.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
4. d.informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
5. b.program Setjen OPR;
6. c.kegiatan dan kinerja Setjen OPR; dan
7. d.laporan keuangan Setjen OPR yang telah diaudit.
(4)Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2). rlan avat tq\ daoat rrlorrlanfaatvan rrlorlia elektronik rlan nonelektronikU\.AI IlL \VI ,..u..AI""' I. IIIVIII\,AIII\,.A\,A.LI\'\,AI 1 IIIV\"AI\,.A VIVI\.'-I 1111\ ......\,AI I I I J IV....... v ,
(3)DPR dan Setjen DPR wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana.
(2)DPR dan Setjen DPR wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
(1)DPR dan Setjen DPR wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(2)DPR dan Setjen DPR berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.
(1)DPR dan Setjen DPR berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.

Pasal 5

(3)PPIO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh pejabat dengan pangkat paling rendah eselon II di Setjen OPR sepanjang tugas pokok dan fungsi serta beban kerjanya memungkinkan, kecuali pada Sekretariat Jenderal OPR akan dibentuk unit kerja yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi untuk pelayanan publik.
(2)Sekretaris Jenderal OPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat Setjen OPR sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi (PPIO) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di OPR kepada pemohon informasi.
(1)Oalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, OPR mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal OPR untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

Pasal 8

(5)Oaftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala.
(4)Layanan informasi publik di OPR disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dan diumumkan secara berkala.
(3)Setjen OPR dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan OPR.
(2)Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di OPR dikelola oleh Setjen OPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya rinqan, dan cara sederhana. Pasal?
(1)Informasi publik di OPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. b.hasll keputusan OPR dan pertimbangannya;
3. c.peraturan OPR, keputusan OPR, dan keputusan pimpinan OPR;
4. d.perjanjian OPR dengan pihak ketiga;
5. e.informasi dan kebijakan yang disarnpaikan dalarn rapat yang terbuka untuk umum;
6. f.informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja OPR; dan Pasal 10
(3)Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2)Informasi Publik di Setjen OPR yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.struktur organisasi Setjen OPR;
2. b.program Setjen OPR;
3. c.kegiatan dan kinerja Setjen OPR;
4. d.laporan keuangan Setjen OPR yang telah diaudit;
5. e.laporan akses informasi publik;
6. f.hak dan tat a cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan;
7. g.tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Setjen OPR; dan
8. h.pengumuman barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1)Informasi Publik di OPR yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.organisasi OPR;
2. b.administrasi keanggotaan OPR;
3. c.fungsi OPR;
4. d.program OPR;
5. e.kegiatan dan kinerja OPR;
6. f.laporan keuangan OPR yang telah diaudit; dan
7. g.informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STANOAR LAYANAN DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN OOKUMENTASI 7

Pasal 9

BABV JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB OISEOIAKAN OAN OIUMUMKAN SECARA BERKALA 'oJ "

(3)Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2)Informasi publik di Setjen OPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
1. a.daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. b.hasil keputusan Sekjen OPR;
3. c.seluruh kebijakan yang ada berikut dokumennya;
4. d.perjanjian Setjen OPR dengan pihak ketiga;
5. e.prosedur kerja pegawai Setjen OPR yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
6. f.laporan pelayanan akses informasi publik;
7. g.surat-surat Setjen OPR atau pejabat Setjen OPR dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
8. h.rencana strategis dan rencana kerja Setjen OPR;
9. l.agenda kerja pimpinan Setjen OPR;
10. j.kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, dan sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya; IK inforrnasi tentanq :U~I~h ;~ ......;~ rI~ ..... cambaran "m' 'm pelanqqaran. II VI II IGlvl lvllL I J IIIIGlII, }vlll", UGlIl !::fal I II U IU I I I yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; I. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya: m.informasi tentang daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
11. n.informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor "14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik; dan
12. o.informasi dan kebijakan yang disampaikan Setjen OPR dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
13. g.informasi tentang agenda kerja dan Alat Kelengkapan Oewan. Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

BABVI STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLlK, PENETAPAN PPID, DAN STANDAR BIAYA

(4)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3)Informasi publik di Setjen DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
1. a.surat atau dokumen Setjen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
2. b.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi.
(2)Informasi publik DPR yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPR untuk membuka sebagian dan/atau seluruhnya.
(1)Informasi publik di DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
1. a.informasi publik DPR dari hasil rapat-rapat di DPR yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
2. b.surat DPR yang bersifat rahasia;
3. c.surat atau dokumen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
4. d.surat atau dokumen yang diterima oleh DPR yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
5. e.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
6. f.informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan
7. g.informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.