Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2013
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PELIPUTAN PERS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4846);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Republik Indonesia dibangun berdasarkan hubungan interdependensi; 2 Mengingat ---- 5
dan
6/Peratu ran-DP /V /2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/111/2006 tentang Kade Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
4
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 76
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasal 1
BABI KETENTUAN UMUM
Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIPUTAN PERS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. MEMUTUSKAN: 9 Ruang lingkup pengaturan peliputan di DPR yaitu:
Bagian Kedua Ruang Lingkup Tujuan pengaturan peliputan di DPR:
Bagian Kesatu Tujuan BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PELIPUTAN
8
paguyuban wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik di DPR yang pelaksanaan kegiatannya berkoordinasi dengan Bagian Pemberitaan Setjen DPR. adalahDPRWartawan11. Koordinatoriat
menyiarkan, atau menyalurkan informasi. 1110 Wartawan wajib memiliki dan membawa kartu pers yang diterbitkan oleh perusahaan pers yang berbadan hukum.
BAB II
BAB Ill PERSYARATAN MELAKUKAN PELIPUTAN Pasal 6 Bagian Kedua Kartu Peliputan
- -------------==· ~--- 12 13
Dalam melakukan peliputan di DPR, Wartawan yang telah memenuhi persyaratan berhak:
BAB ILL
Bagian Kesatu Hak Wartawan BABIV HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN
dan
----- .... - 15
Bagian Kesatu Rapat Terbuka BABV MEKANISME PELIPUTAN RAPAT telekomunikasi lainnya yang dapat mengganggu pada saat rapat berlangsung;
r l ,_ __ 14 Dalam melakukan peliputan di DPR, Wartawan dilarang:
Bagian Kedua Kewajiban Wartawan 17 Dalam kunjungan kerja DPR di dalam negeri, Wartawan dapat diikutsertakan dalam kunjungan kerja untuk melakukan peliputan kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPR.
Bagian Ketiga Kunjungan Kerja Setelah rapat tertutup berakhir, Wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh ketua rap at.
Membuka PDF…