DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Ringkasan

Peraturan DPR ini mengatur mengenai Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan. Tanda Penghargaan bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian Anggota sebagai wakil rakyat agar selalu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kepentingan bangsa dan terwujudnya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda Penghargaan terdiri atas: Piagam Penghargaan; dan Pin Penghargaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan; Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); www.peraturan.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA AKHIR MASA KEANGGOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang dimaksud dengan:

1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pimpinan DPR adalah 1 (satu) ketua dan para wakil ketua.
3.Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
4.Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan DPR kepada Anggota pada akhir masa keanggotaan.
5.Piagam Penghargaan adalah Tanda Penghargaan yang berupa surat resmi, yang ditandatangani oleh Pimpinan DPR, dan memuat keterangan mengenai nama Anggota dan nomor Anggota yang mendapat penghargaan.
6.Pin Penghargaan adalah Tanda Penghargaan kepada Anggota berupa benda logam bukan emas, yang berbentuk bintang, dan permukaannya terdapat logo DPR serta masa keanggotaan.
7.Sekretariat Jenderal DPR adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR.

Pasal 2

Tanda Penghargaan bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian Anggota sebagai wakil rakyat agar selalu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kepentingan bangsa dan terwujudnya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Tanda Penghargaan terdiri atas:
1. a.Piagam Penghargaan; dan www.peraturan.go.id
2. b.Pin Penghargaan.
(2)Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat resmi yang terdapat logo DPR dan ditandatangani oleh Pimpinan DPR, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPR ini.
(3)Pin Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa benda logam bukan emas berbentuk bintang yang permukaannya terdapat logo DPR dan masa keanggotaan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPR ini.

Pasal 4

(1)Tanda Penghargaan diberikan kepada semua Anggota yang menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masa keanggotaannya karena alasan tertentu.
(2)Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.meninggal dunia; atau
2. b.diganti karena penggantian antarwaktu.
(3)Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Anggota yang diberhentikan karena:
1. a.melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; atau
2. b.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB III

PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 5

Pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPR.

Pasal 6

(1)Tanda Penghargaan diberikan oleh Pimpinan DPR kepada Anggota dalam rapat paripurna penutupan masa keanggotan DPR.
(2)Pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyerahan Piagam Penghargaan dan penyematan Pin Penghargaan oleh Pimpinan DPR secara simbolis kepada Anggota yang mewakili fraksi dan diikuti seluruh Anggota.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan acara pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
(2)Pelaksanaan acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan www.peraturan.go.id Perundang-undangan dan keprotokoleran yang berlaku di DPR.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Selain kepada Anggota, Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada tenaga sistem pendukung.
(2)Tenaga sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara Sekretariat Jenderal DPR dan tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR, serta tenaga ahli fraksi.

Pasal 9

Tanda Penghargaan dalam Peraturan DPR ini diberikan terhitung sejak masa keanggotaan DPR Tahun 2019— 2024.

Pasal 10

Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPR ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2024 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PUAN MAHARANI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 711 www.peraturan.go.id LAMPIRAN I PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA AKHIR MASA KEANGGOTAAN PIAGAM PENGHARGAAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ttd. PUAN MAHARANI www.peraturan.go.id LAMPIRAN II PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA AKHIR MASA KEANGGOTAAN PIN PENGHARGAAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ttd. PUAN MAHARANI www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…