DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2010

Nomor: 2
Tahun: 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Untuk Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 2
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
4.Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/ DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2010;
2.Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 2010. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Sidang Bersama yang selanjutnya disebut Sidang adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPR dan anggota DPD dengan agenda pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian.
5.Pidato kenegaraan Presiden adalah Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR dan DPD.
6.Penyelenggara Sidang yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah DPR atau DPD secara bergantian setiap tahun.
7.Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen DPR RI adalah sistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3
8.Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen DPD RI adalah sistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN SIDANG

Pasal 2

(1)Sidang diselenggarakan setiap tahun sekali pada tanggal 16 Agustus sebelum pembukaan Tahun Sidang DPR dan Tahun Sidang DPD.
(2)Dalam hal Sidang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus, Sidang diselenggarakan pada hari kerja sebelumnya atau berdasarkan kesepakatan antara Presiden, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD.
(3)Waktu Sidang dimulai pukul 10.00 WIB, kecuali pada hari Jum’at, dimulai pukul 09.00 WIB

Pasal 3

Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD.

Pasal 4

(1)Sidang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian.
(2)Secara bergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergiliran setiap satu tahun satu kali.
(3)Pelaksanaan Sidang untuk pertama kali diselenggarakan oleh DPR.

BAB III

PESERTA DAN UNDANGAN

Pasal 5

(1)Peserta Sidang adalah pimpinan dan anggota DPR serta pimpinan dan anggota DPD.
(2)Peserta Sidang wajib menghadiri dan menandatangani daftar hadir.
(3)Sidang dihadiri oleh tamu undangan, antara lain:
1. a.Presiden periode sebelumnya;
2. b.Wakil Presiden periode sebelumnya;
3. c.Pimpinan Lembaga Negara;
4. d.Ketua DPR periode sebelumnya; 4
5. e.Ketua DPD periode sebelumnya;
6. f.Ketua MPR periode sebelumnya;
7. g.Menteri Negara, pejabat yang berkedudukan setingkat dengan Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Wakil Menteri, Gubernur Lemhannas
8. h.Duta Besar/Kepala Perwakilan negara sahabat; dan
9. i.Tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional.
(4)Tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf i, ditentukan oleh DPR dan DPD.
(5)Peserta dan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menghadiri Sidang atas undangan Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD.

BAB IV

TATA PENGHORMATAN DAN TATA TEMPAT

Pasal 6

(1)Dalam acara Sidang ini, Presiden, Wakil Presiden, peserta sidang, dan undangan mendapat penghormatan dan perlakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tata Penghormatan dalam Peraturan Bersama ini, meliputi:
1. a.tata tempat;
2. b.kedatangan dan kepulangan;
3. c.perlindungan, ketertiban, keamanan, dan dukungan sarana yang diperlukan.

Pasal 7

Penyelenggara Sidang mengatur tata tempat peserta dan undangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Presiden dan Wakil Presiden menempati tempat duduk sesuai dengan tata tempat yang telah ditentukan.

Pasal 9

(1)Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD menempati meja pimpinan sidang sesuai urutan tata tempat yang telah ditentukan. 5
(2)Sekretaris Jenderal DPR dan Sekretaris Jenderal DPD sebagai sekretaris Sidang serta pejabat yang ditunjuk menempati tempat duduk di belakang Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD.

Pasal 10

(1)Anggota DPR dan Anggota DPD menempati tempat duduk sesuai urutan tata tempat yang telah ditentukan.
(2)Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menempati tempat duduk sesuai dengan tata tempat yang telah ditentukan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 2
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
4.Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/ DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2010;
2.Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 2010. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Sidang Bersama yang selanjutnya disebut Sidang adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPR dan anggota DPD dengan agenda pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian.
5.Pidato kenegaraan Presiden adalah Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR dan DPD.
6.Penyelenggara Sidang yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah DPR atau DPD secara bergantian setiap tahun.
7.Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen DPR RI adalah sistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3
8.Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen DPD RI adalah sistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN SIDANG

Pasal 2

(1)Sidang diselenggarakan setiap tahun sekali pada tanggal 16 Agustus sebelum pembukaan Tahun Sidang DPR dan Tahun Sidang DPD.
(2)Dalam hal Sidang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus, Sidang diselenggarakan pada hari kerja sebelumnya atau berdasarkan kesepakatan antara Presiden, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD.
(3)Waktu Sidang dimulai pukul 10.00 WIB, kecuali pada hari Jum’at, dimulai pukul 09.00 WIB

Pasal 3

Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD.

Pasal 4

(1)Sidang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian.
(2)Secara bergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergiliran setiap satu tahun satu kali.
(3)Pelaksanaan Sidang untuk pertama kali diselenggarakan oleh DPR.

BAB III

PESERTA DAN UNDANGAN

Pasal 5

(1)Peserta Sidang adalah pimpinan dan anggota DPR serta pimpinan dan anggota DPD.
(2)Peserta Sidang wajib menghadiri dan menandatangani daftar hadir.
(3)Sidang dihadiri oleh tamu undangan, antara lain:
1. a.Presiden periode sebelumnya;
2. b.Wakil Presiden periode sebelumnya;
3. c.Pimpinan Lembaga Negara;
4. d.Ketua DPR periode sebelumnya; 4
5. e.Ketua DPD periode sebelumnya;
6. f.Ketua MPR periode sebelumnya;
7. g.Menteri Negara, pejabat yang berkedudukan setingkat dengan Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Wakil Menteri, Gubernur Lemhannas
8. h.Duta Besar/Kepala Perwakilan negara sahabat; dan
9. i.Tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional.
(4)Tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf i, ditentukan oleh DPR dan DPD.
(5)Peserta dan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menghadiri Sidang atas undangan Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD.

BAB IV

TATA PENGHORMATAN DAN TATA TEMPAT

Pasal 6

(1)Dalam acara Sidang ini, Presiden, Wakil Presiden, peserta sidang, dan undangan mendapat penghormatan dan perlakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tata Penghormatan dalam Peraturan Bersama ini, meliputi:
1. a.tata tempat;
2. b.kedatangan dan kepulangan;
3. c.perlindungan, ketertiban, keamanan, dan dukungan sarana yang diperlukan.

Pasal 7

Penyelenggara Sidang mengatur tata tempat peserta dan undangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Presiden dan Wakil Presiden menempati tempat duduk sesuai dengan tata tempat yang telah ditentukan.

Pasal 9

(1)Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD menempati meja pimpinan sidang sesuai urutan tata tempat yang telah ditentukan. 5
(2)Sekretaris Jenderal DPR dan Sekretaris Jenderal DPD sebagai sekretaris Sidang serta pejabat yang ditunjuk menempati tempat duduk di belakang Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD.

Pasal 10

(1)Anggota DPR dan Anggota DPD menempati tempat duduk sesuai urutan tata tempat yang telah ditentukan.
(2)Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menempati tempat duduk sesuai dengan tata tempat yang telah ditentukan.