DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011

Nomor: 2
Tahun: 2011
Ditetapkan: 29 Maret 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4)Badan Kehormatan menyarnpaikan pernberitahuan kepada Pimpinan DPR terhadap penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasa! 3 6
(1)Pengaduan d iaj ukan secara tertu Iis dan lisan dalam bahasa Indonesia. (~) Dalarn hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disarnpaikan secara lisan.
(3)Dalam hal Pengaduan disarnpaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
(4)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jernpol oleh Pengadu. Pasa17
(1)Pengaduan kepada Badan Kehorrnatan disarnpaikan oleh Pirnpinan DPR RL setiap orang, kelompok atau organisasi.
(2)Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI kepada Badan Kehorrnatan sebagaimana d irnaksud pada ayat (l) berasal dari Anggota DPR RJ dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Pasal S

f.alarnat lengkap/dorn is iii.

(3)Dalam hal Pcngadu adalah kelompok atau organisasi, identiias Pengadu dilengkapi dengan akta notaris. struktur organisasi J1.1U AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yong dapai dihubungi
(4)ldentitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b meliputi:
1. a.nama lengkap: clan
2. b.partai/fraksi.
(5)Ura ian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dirnaksud pads £1)181 (I) huruf c rneliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejeiasa» mengenai tempat dan wakiu terjadinya disertai bukti awal. 7 (J) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatnn melalui Sekretariai pada hari kerja.
(2)Setelah rnenerirna Pengaduan. S:::krelCiJ"101 melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
1. a.identitas Pengadu yang masih berlaku:
2. b.identitas Teradu:
3. c.perrnasalahan)'SJ1g diadukan; dan
4. d.bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
(3)Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap L1n5Uradminstratif dan materi Pengaduan, Badan Kehorrnatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
(4)Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
(5)Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lenglcap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
(6)Dalam hal Pengaduan belurn lengkap, Sekretariat mernberitahukan kepada Pengadu ter tang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu dim inta rnelengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat peru beritah uan kekuranglen gkapan Pengaduan,
(7)Apabila kelengkapan Pengaduan sebagairnana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi daJam buku register.
(8)Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak: dipenuhi, tidak dapat diajukan kernbali, kecuali diternukan bukti- bukti baru.
(9)Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
(10)Tenaga All Ii sebagaimana d imaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap materi Pengaduan dalarn waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja
(11)Verifikasi sebagairnana dimaksucl pada ayat (JO), mater: tersebut dapat berupa hasil Verifikasi yang dapat ditindaklanjuti, atau tidak ditindaklanjuti, yang diputuskan dalam Rapat Badan Kehorrnatan. 8
(1)Badan Kehorrnatan mernutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan.

Pasal 13

(1)Rapat clan sidang dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar Kompleks Gedung MPRJDPR/DPD RI.
(2)Materi Pengaduan yang secara administratif telah diregisirasi. tidak dapat ditarik kernbali, kecual i Badan Kehormatan menentukan lain,

Pasal 12

Pasalll (J) Badan Kehormatan dapat rnelakukan Penyeiidikan, baik sebe lurn rnaupun pada S3:Jl Sidang Badan Kehorrnatan.

(2)Penyelidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah guna mencari kebenaran dari suatu Pengaciuan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
(3)Hasil dari penyelidikan merupakan Alat Bukti.
(4)Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli. Pnsal J 0 Pengaduan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 gllgllr apabila Teradu:
1. a.meninggal dunia:
2. b.telah mengundurkan diri: atau
3. e.telah diiarik oleh partai melalui fraksinya. Pasa] 9
(1)Pimpinan Badan Kehorrnatan rnenetapkan hari sidang pertama untuk rnendengarkan pokok perrnasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalarn jangka waktu paling larnbat 10 (sepuluh) hari kerja ierh itung sej ak Pengaduan di putuskan untuk d iti ndakl anj uti dalam Rapat B adan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa) 13 ayat (3). 9 Pasal 16
(1)Sidang Badan Kehonnatan bersifat tertutup.
(2)Badan Kehormaian wajib rnenjaga kerahasiaan inforrnasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehorrnatan. Pasa! 15
(1)Sidang Badan Kehormatan mel iputi:
1. a.mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
2. b.rnendengarkan keterangan Teradu;
3. c.memeriksa Alat Bukti: dan
4. d.mendengarkan pembelaan Teradu.
(2)Dalarn hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.

BAB III

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi Pengaduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Pasal 14

(3)Dalam hal Badan Kehorrnatan memuiuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, maieri Pengaduan disampaikan kepada Teradu clan pimpinan fraksi Teradu dengan Sural resrni. paling IaIII bat dalarn waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Kehorrnatan memutuskan untuk 111en inda klanjuti Pengacluan.
(2)Sclain memutuskan untuk menindaklaniuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data JUlLI bukri-bukt i Pengaduan, Badan Kehorrnatan dapat menindak lanjuti aiau tidak mcnindaklanjuti pelanggaran yang ridak mernerluknn Pengaduan sebagaimana dirnaksud cialam Paso' 3. 10 (J) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Badan Kehorrnatan.
(2)Da lam hal Teradu tidak rnenghadiri panggilan siciang clengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal J 8 ayat (3) dan ayat (4), siciang ditunda.
(3)Jangka waktu penundaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
(4)Jika Teradu tidak mernenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sail, Badan Kehorrnatan rnelakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (in absentia).

Pasal 19

(1)Badan Kehormatan menyampaikan sural panggilan sidang kepada Teradu dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebeium Sidang Badan Kehormatan.
(2)Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada avat (J) disampaikan paling banyak 3 (riga) leali.
(3)Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pad a ayat (J) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan seeara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(4)Teradu dapat tidak mernenuhi panggilan sidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara r'ibuktikan dengan Sural Keputusan Pimpinan OPR RI. serta surat keterangan pimpinan kornisi atau pimpinan fraksi.
(5)Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPR RI rnelainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 18

Pirnpinan Badon Kehorrnatan meneiapkan hari sidang keelua untuk rnendengarkan keler3ng311 Teradu dalam jangka waktu paling larnbat 14 (empat belas) hmi kcrja terhitung sejak Perigadu didengarkan dalarn sidang penarna Badan Kehormatan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 16 nyai t l). Pasal ]7

(2)Dalarn hell Pengadu 1illgg~:1ieli luar kala. Badan Kehorrnatan iidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi. I J
(1)Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufa, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
1. a.Pengadu;
2. b.Teradu: elan/stall
3. c.Badan Kehormatan.
(2)Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dipanggii oleh Badan Kehonnatan untuk memberikan keterangan eli Sidang Badan Kehormatan.
(3)Panggilan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling larnbat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehorrnatan, Pasal 22 Alat Bukti yang dipakai dalarn Sidang Badan Kehormatan meliputi:
1. a.keterangan Saksi;
2. b.keterangan Ahli;
3. c.surat;
4. d.data atau infonnasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan c1engan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang eli atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekarn secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gam bar, peta, rancangan, foro, huruf tanda, angka. atau perforasi yang rnemiliki makna;
5. e.keterangan Pengaclu elan Teradu: dan/atau
6. f.petunjuk lain.

Pasal 21

(JJ Pengudu rnengajukan Aim Buku umuk rnernbukrikan kebenaran Pengaduannya. (~J Teradu berhak mengajukan kontra Alai Bukti terhadap Pcngaduan yang diajukan oleh Pengadu.

(3)Badan Kehorrnatan dapar meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 20

a.identitas Ahii: dan
b.pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau AIDl Bukti sural dan data inforrnasi scbagairnana dirnaksud dalarn Pasal ~ 1 huruf c dan huruf d.

Pasal 25

(1)Keterangan Ahli sebagairnana dimaksud dalam Pasal ~1 huruf b. dapar disampaikan oleh Ahli yang diajt.kan:
1. a.Pengadu:
2. b.Teradu; dan/atau
3. c.Badan Kehormatan.
(2)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat Cll dipanggil oleh Badan Kehorrnatan untuk mernberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
(3)Panggilan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oJeh AhJi paling lambar 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
(4)Jika diperlukan, Ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 24

(I) Pemeriksaan Saksi meliputi:

a.identitas Saksi: dan
b.pengerahuan Saksi tcntang materi perkara yang sedang diverifikasi.

(2)lderuitas Saksi sebagaimana dirnaksud pada [l\,8[ (I) hurufa melipuu:

8.narnalengkap:

b.ternpat tanggnl lahir/umur;
c.jenis kelamin: c/. peke~aan; dan
e.alamat/dornisili. yang dibuktikan dengan KTP atau identitas resrni lainnya

(3)Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
(4)Jika diperlukan, saksi dapat disurnpah sebelum didengarkan keterangannya. Pasal 23 13 (I) Badan Kehormatan menilai Alai Bukti yang diajukan dalam perneriksaan dengan mernperhaiikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Ala: Bukti yang lain.

Pasal 29

Keterangan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2] huruf e disarnpaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehorrnatan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4)Badan Kehormatan menyarnpaikan pernberitahuan kepada Pimpinan DPR terhadap penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasa! 3 6
(1)Pengaduan d iaj ukan secara tertu Iis dan lisan dalam bahasa Indonesia. (~) Dalarn hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disarnpaikan secara lisan.
(3)Dalam hal Pengaduan disarnpaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
(4)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jernpol oleh Pengadu. Pasa17
(1)Pengaduan kepada Badan Kehorrnatan disarnpaikan oleh Pirnpinan DPR RL setiap orang, kelompok atau organisasi.
(2)Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI kepada Badan Kehorrnatan sebagaimana d irnaksud pada ayat (l) berasal dari Anggota DPR RJ dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Pasal S

f.alarnat lengkap/dorn is iii.

(3)Dalam hal Pcngadu adalah kelompok atau organisasi, identiias Pengadu dilengkapi dengan akta notaris. struktur organisasi J1.1U AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yong dapai dihubungi
(4)ldentitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b meliputi:
1. a.nama lengkap: clan
2. b.partai/fraksi.
(5)Ura ian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dirnaksud pads £1)181 (I) huruf c rneliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejeiasa» mengenai tempat dan wakiu terjadinya disertai bukti awal. 7 (J) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatnn melalui Sekretariai pada hari kerja.
(2)Setelah rnenerirna Pengaduan. S:::krelCiJ"101 melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
1. a.identitas Pengadu yang masih berlaku:
2. b.identitas Teradu:
3. c.perrnasalahan)'SJ1g diadukan; dan
4. d.bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
(3)Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap L1n5Uradminstratif dan materi Pengaduan, Badan Kehorrnatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
(4)Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
(5)Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lenglcap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
(6)Dalam hal Pengaduan belurn lengkap, Sekretariat mernberitahukan kepada Pengadu ter tang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu dim inta rnelengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat peru beritah uan kekuranglen gkapan Pengaduan,
(7)Apabila kelengkapan Pengaduan sebagairnana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi daJam buku register.
(8)Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak: dipenuhi, tidak dapat diajukan kernbali, kecuali diternukan bukti- bukti baru.
(9)Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
(10)Tenaga All Ii sebagaimana d imaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap materi Pengaduan dalarn waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja
(11)Verifikasi sebagairnana dimaksucl pada ayat (JO), mater: tersebut dapat berupa hasil Verifikasi yang dapat ditindaklanjuti, atau tidak ditindaklanjuti, yang diputuskan dalam Rapat Badan Kehorrnatan. 8
(1)Badan Kehorrnatan mernutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan.

Pasal 13

(1)Rapat clan sidang dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar Kompleks Gedung MPRJDPR/DPD RI.
(2)Materi Pengaduan yang secara administratif telah diregisirasi. tidak dapat ditarik kernbali, kecual i Badan Kehormatan menentukan lain,

Pasal 12

Pasalll (J) Badan Kehormatan dapat rnelakukan Penyeiidikan, baik sebe lurn rnaupun pada S3:Jl Sidang Badan Kehorrnatan.

(2)Penyelidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah guna mencari kebenaran dari suatu Pengaciuan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
(3)Hasil dari penyelidikan merupakan Alat Bukti.
(4)Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli. Pnsal J 0 Pengaduan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 gllgllr apabila Teradu:
1. a.meninggal dunia:
2. b.telah mengundurkan diri: atau
3. e.telah diiarik oleh partai melalui fraksinya. Pasa] 9
(1)Pimpinan Badan Kehorrnatan rnenetapkan hari sidang pertama untuk rnendengarkan pokok perrnasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalarn jangka waktu paling larnbat 10 (sepuluh) hari kerja ierh itung sej ak Pengaduan di putuskan untuk d iti ndakl anj uti dalam Rapat B adan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa) 13 ayat (3). 9 Pasal 16
(1)Sidang Badan Kehonnatan bersifat tertutup.
(2)Badan Kehormaian wajib rnenjaga kerahasiaan inforrnasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehorrnatan. Pasa! 15
(1)Sidang Badan Kehormatan mel iputi:
1. a.mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
2. b.rnendengarkan keterangan Teradu;
3. c.memeriksa Alat Bukti: dan
4. d.mendengarkan pembelaan Teradu.
(2)Dalarn hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.

BAB III

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi Pengaduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Pasal 14

(3)Dalam hal Badan Kehorrnatan memuiuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, maieri Pengaduan disampaikan kepada Teradu clan pimpinan fraksi Teradu dengan Sural resrni. paling IaIII bat dalarn waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Kehorrnatan memutuskan untuk 111en inda klanjuti Pengacluan.
(2)Sclain memutuskan untuk menindaklaniuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data JUlLI bukri-bukt i Pengaduan, Badan Kehorrnatan dapat menindak lanjuti aiau tidak mcnindaklanjuti pelanggaran yang ridak mernerluknn Pengaduan sebagaimana dirnaksud cialam Paso' 3. 10 (J) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Badan Kehorrnatan.
(2)Da lam hal Teradu tidak rnenghadiri panggilan siciang clengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal J 8 ayat (3) dan ayat (4), siciang ditunda.
(3)Jangka waktu penundaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
(4)Jika Teradu tidak mernenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sail, Badan Kehorrnatan rnelakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (in absentia).

Pasal 19

(1)Badan Kehormatan menyampaikan sural panggilan sidang kepada Teradu dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebeium Sidang Badan Kehormatan.
(2)Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada avat (J) disampaikan paling banyak 3 (riga) leali.
(3)Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pad a ayat (J) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan seeara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(4)Teradu dapat tidak mernenuhi panggilan sidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara r'ibuktikan dengan Sural Keputusan Pimpinan OPR RI. serta surat keterangan pimpinan kornisi atau pimpinan fraksi.
(5)Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPR RI rnelainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

Pasal 18

(2)Dalarn hell Pengadu 1illgg~:1ieli luar kala. Badan Kehorrnatan iidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi. I J
(1)Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufa, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
1. a.Pengadu;
2. b.Teradu: elan/stall
3. c.Badan Kehormatan.
(2)Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dipanggii oleh Badan Kehonnatan untuk memberikan keterangan eli Sidang Badan Kehormatan.
(3)Panggilan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling larnbat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehorrnatan, Pasal 22 Alat Bukti yang dipakai dalarn Sidang Badan Kehormatan meliputi:
1. a.keterangan Saksi;
2. b.keterangan Ahli;
3. c.surat;
4. d.data atau infonnasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan c1engan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang eli atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekarn secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gam bar, peta, rancangan, foro, huruf tanda, angka. atau perforasi yang rnemiliki makna;
5. e.keterangan Pengaclu elan Teradu: dan/atau
6. f.petunjuk lain.

Pasal 21

(JJ Pengudu rnengajukan Aim Buku umuk rnernbukrikan kebenaran Pengaduannya. (~J Teradu berhak mengajukan kontra Alai Bukti terhadap Pcngaduan yang diajukan oleh Pengadu.

(3)Badan Kehorrnatan dapar meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 20

a.identitas Ahii: dan
b.pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau AIDl Bukti sural dan data inforrnasi scbagairnana dirnaksud dalarn Pasal ~ 1 huruf c dan huruf d.

Pasal 25

(1)Keterangan Ahli sebagairnana dimaksud dalam Pasal ~1 huruf b. dapar disampaikan oleh Ahli yang diajt.kan:
1. a.Pengadu:
2. b.Teradu; dan/atau
3. c.Badan Kehormatan.
(2)Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat Cll dipanggil oleh Badan Kehorrnatan untuk mernberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
(3)Panggilan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oJeh AhJi paling lambar 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
(4)Jika diperlukan, Ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 24

(I) Pemeriksaan Saksi meliputi:

a.identitas Saksi: dan
b.pengerahuan Saksi tcntang materi perkara yang sedang diverifikasi.

(2)lderuitas Saksi sebagaimana dirnaksud pada [l\,8[ (I) hurufa melipuu:

8.narnalengkap:

b.ternpat tanggnl lahir/umur;
c.jenis kelamin: c/. peke~aan; dan
e.alamat/dornisili. yang dibuktikan dengan KTP atau identitas resrni lainnya

(3)Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
(4)Jika diperlukan, saksi dapat disurnpah sebelum didengarkan keterangannya. Pasal 23 13 (I) Badan Kehormatan menilai Alai Bukti yang diajukan dalam perneriksaan dengan mernperhaiikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Ala: Bukti yang lain.

Pasal 29

Keterangan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2] huruf e disarnpaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehorrnatan.