DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2012

Nomor: 2
Tahun: 2012
Ditetapkan: 11 September 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN :

3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor O 1 Tahun 2009 ten tang Tata Tertib;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang; Menimbang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ' \ 2 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
2.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
3.Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
4.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Anggota DPR selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8.Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
9.Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan undang-undang serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
10.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

Pasal 1

BAB I KETENTUAN UMUM 3 Naskah Akademik dilakukan dengan pada teknik penyusunan Naskah ( 1) Penyusunan berpedoman Akademik.

BAB I

KETENTUAN UMUM 3 Naskah Akademik dilakukan dengan pada teknik penyusunan Naskah ( 1) Penyusunan berpedoman Akademik.

Pasal 3

(1)Setiap rancangan undang-undang harus disertai dengan N askah Akademik.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang menjadi Undang-Undang; atau
3. c.pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pasal 2

11.Sistem Pendukung Legislasi adalah tenaga fungsional yang membantu proses pembentukan undang-undang di Badan Legislasi yang terdiri dari tenaga perancang, tenaga peneliti, dan tenaga ahli.
12.Tenaga Perancang Undang-Undang adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR yang menduduki jabatan fungsional perancang undang-undang.
13.Tenaga Peneliti adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR yang menduduki jabatan fungsional peneliti.
14.Tenaga Ahli adalah pegawai tidak tetap yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya guna memberikan dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. ' . 4

(1)Untuk menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Anggota dapat meminta bantuan kepada Sistem Pendukung Legislasi.
(2)Untuk menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi, dapat meminta bantuan kepada Sistem Pendukung Legislasi atau pihak lain yang berkompeten.
(3)Pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/ atau pakar tertentu.
(4)Permintaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa.
(5)Penyusunan Naskah Akademik dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan atau sejak tanggal permintaan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB II

PENYUSUNANNASKAH AKADEMIK DAN RANCANGANUNDANG-UNDANG dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 4

(2)Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.studi kepustakaan; dan
2. b.studi lapangan.
(3)Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pencarian data dan informasi yang bersifat teoritis, perkembangan pemikiran, serta penelaahan peraturan perundang- undangan.
(4)Studi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pencarian data dan informasi atas nilai-nilai dan praktik kegiatan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan, kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
(5)Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik.
(6)Naskah Akademik yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan uji publik dengan pakar terkait, praktisi, dan para pemangku kepentingan.
(7)Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui kegiatan loka karya, seminar atau diskusi.
(8)Hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik. ., 5
(1)Penyusunan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan pada Naskah Akademik.
(2)Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.judul;
2. b.pembukaan;
3. c.batang tubuh;
4. d.penutup;
5. e.penjelasan; dan
6. f.lampiran.
(3)Penjelasan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dibuat apabila diperlukan.
(4)Penyusunan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada teknik penyusunan rancangan undang-undang.

Pasal 6

(1)Dalam hal Naskah Akademik telah tersedia pada saat penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan, Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi membahas Naskah Akademik dalam rapat Komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat Badan Legislasi.
(2)Naskah Akademik yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat
(7).
(3)Hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik.
(4)Pembahasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 ( satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan atau sejak tanggal dimulainya pembahasan Naskah Akademik.

Pasal 5

(1)Untuk menyusun rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Anggota dapat meminta bantuan Sistem Pendukung Legislasi.
(2)Dalam menyusun rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat meminta masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.

Pasal 9

a.Anggota;
b.Komisi;
c.gabungan komisi,
d.Badan Legislasi, atau
e.DPD.

Pasal 8

penyebarluasan melalui kegiatan seminar, diskusi, atau kunjungan kerja.

(5)Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)menjadi bahan untuk menyempurnakan rancangan undang-undang. telah dibahas ( 3) dilakukan
(4)Rancangan undang-undang yang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Penyusunan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan:
1. a.perumusan konsep rancangan undang-undang;
2. b.pembahasan konsep rancangan undang-undang; dan
3. c.penyebarluasan.
(2)Perumusan konsep rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembuatan norma atas materi pokok yang ingin diatur.
(3)Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat badan legislasi.

Pasal 7

(1)Penyusunan rancangan undang-undang oleh Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dilakukan melalui kegiatan:
1. a.perumusan konsep rancangan undang-undang berdasarkan naskah akademik;
2. b.pembahasan konsep rancangan undang-undang dan naskah akademik; dan
3. c.penyebarluasan.
(2)Penyusunan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) masa sidang terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan.

Pasal 12

(1)Untuk menyusun rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c dan huruf d, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi didukung oleh Sistem Pendukung Legislasi atau meminta pihak lain yang berkompeten.
(2)Pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/ atau pakar tertentu.
(3)Permintaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 11

Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Undang-Undang oleh Komisi, Gabungan Komisi, dan Badan Legislasi Rancangan undang-undang yang telah disusun disampaikan oleh Anggota ke Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN :

3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor O 1 Tahun 2009 ten tang Tata Tertib;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang; Menimbang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ' \ 2 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
2.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
3.Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
4.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Anggota DPR selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8.Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
9.Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan undang-undang serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
10.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

Pasal 1

BAB I KETENTUAN UMUM 3 Naskah Akademik dilakukan dengan pada teknik penyusunan Naskah ( 1) Penyusunan berpedoman Akademik.

BAB I

KETENTUAN UMUM 3 Naskah Akademik dilakukan dengan pada teknik penyusunan Naskah ( 1) Penyusunan berpedoman Akademik.

Pasal 3

(1)Setiap rancangan undang-undang harus disertai dengan N askah Akademik.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang menjadi Undang-Undang; atau
3. c.pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pasal 2

11.Sistem Pendukung Legislasi adalah tenaga fungsional yang membantu proses pembentukan undang-undang di Badan Legislasi yang terdiri dari tenaga perancang, tenaga peneliti, dan tenaga ahli.
12.Tenaga Perancang Undang-Undang adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR yang menduduki jabatan fungsional perancang undang-undang.
13.Tenaga Peneliti adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR yang menduduki jabatan fungsional peneliti.
14.Tenaga Ahli adalah pegawai tidak tetap yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya guna memberikan dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. ' . 4

(1)Untuk menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Anggota dapat meminta bantuan kepada Sistem Pendukung Legislasi.
(2)Untuk menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi, dapat meminta bantuan kepada Sistem Pendukung Legislasi atau pihak lain yang berkompeten.
(3)Pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/ atau pakar tertentu.
(4)Permintaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa.
(5)Penyusunan Naskah Akademik dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan atau sejak tanggal permintaan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB II

PENYUSUNANNASKAH AKADEMIK DAN RANCANGANUNDANG-UNDANG dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 4

(2)Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.studi kepustakaan; dan
2. b.studi lapangan.
(3)Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pencarian data dan informasi yang bersifat teoritis, perkembangan pemikiran, serta penelaahan peraturan perundang- undangan.
(4)Studi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pencarian data dan informasi atas nilai-nilai dan praktik kegiatan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan, kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
(5)Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik.
(6)Naskah Akademik yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan uji publik dengan pakar terkait, praktisi, dan para pemangku kepentingan.
(7)Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui kegiatan loka karya, seminar atau diskusi.
(8)Hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik. ., 5
(1)Penyusunan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan pada Naskah Akademik.
(2)Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.judul;
2. b.pembukaan;
3. c.batang tubuh;
4. d.penutup;
5. e.penjelasan; dan
6. f.lampiran.
(3)Penjelasan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dibuat apabila diperlukan.
(4)Penyusunan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada teknik penyusunan rancangan undang-undang.

Pasal 6

(1)Dalam hal Naskah Akademik telah tersedia pada saat penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan, Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi membahas Naskah Akademik dalam rapat Komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat Badan Legislasi.
(2)Naskah Akademik yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat
(7).
(3)Hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik.
(4)Pembahasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 ( satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan atau sejak tanggal dimulainya pembahasan Naskah Akademik.

Pasal 5

(1)Untuk menyusun rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Anggota dapat meminta bantuan Sistem Pendukung Legislasi.
(2)Dalam menyusun rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat meminta masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.

Pasal 9

a.Anggota;
b.Komisi;
c.gabungan komisi,
d.Badan Legislasi, atau
e.DPD.

Pasal 8

penyebarluasan melalui kegiatan seminar, diskusi, atau kunjungan kerja.

(5)Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)menjadi bahan untuk menyempurnakan rancangan undang-undang. telah dibahas ( 3) dilakukan
(4)Rancangan undang-undang yang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Penyusunan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan:
1. a.perumusan konsep rancangan undang-undang;
2. b.pembahasan konsep rancangan undang-undang; dan
3. c.penyebarluasan.
(2)Perumusan konsep rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembuatan norma atas materi pokok yang ingin diatur.
(3)Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat badan legislasi.

Pasal 7

(1)Penyusunan rancangan undang-undang oleh Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dilakukan melalui kegiatan:
1. a.perumusan konsep rancangan undang-undang berdasarkan naskah akademik;
2. b.pembahasan konsep rancangan undang-undang dan naskah akademik; dan
3. c.penyebarluasan.
(2)Penyusunan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) masa sidang terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan.

Pasal 12

(1)Untuk menyusun rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c dan huruf d, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi didukung oleh Sistem Pendukung Legislasi atau meminta pihak lain yang berkompeten.
(2)Pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/ atau pakar tertentu.
(3)Permintaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa.