DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGAWAS INTELIJEN NEGARA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. MEMUTUSKAN: Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/I/ 2009-2010 tentang Tata Tertib; Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat

(3)Undarig-Undang Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi clan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan -Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, TENT ANG TIM PENG AWAS INTELIJEN NEGARA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT I I J \.._' . . ·'j I 2

Pasal 2

(1)Tim Pengawas dibentuk oleh kornisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen dalam rangka rnclakukan pengawasan secara trarisparan clan akuntabel.
(2)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat tetap.
(3)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jika terjacli penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi Intelijen Negara.

1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana climaksucl clalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Sekretariat Jenderal DPR yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah sistem penclukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
3.Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, clan kegiatan yang terkait clengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian clan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
4.Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi clan kegiatan Intelijen Negara.
5.Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang · memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabclikan diri dalam dinas Intelijen Negara.
6.Tim Pengawas Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang anggotanya berasal dari komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
7.Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang kerahasiaannya agar ticlak dapat diakses, tidak dapat dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
8.Masa Retensi adalah jangka waktu pelindungan clan penyimpanan Rahasia In telij en.
9.Bahan Rapat adalah segala scsuatu yang dipergunakan clan/ atau dibahas dalam rapat Tim Pengawas.
10.Hasil Rapat aclalah segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat Tim Pengawas.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/ atau badan hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN dan/atau dilindungi diketahui, Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

(1)Perwakilan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diajukan dan ditandatangani oleh ketua fraksi di DPR dan disampaikan secara tertutup kepada pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
(2)Perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bi dang In telij en se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2 ayat (4) merupakan calon anggota Tim Pengawas
(3)Calon anggota Tim Pengawas sebagaimana dirnakaud pada ayat (2) sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
(4)Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dipandu oleh pimpinan DPR secara tertutup di komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
(5)Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pimpinan/anggota Tim Pengawas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 3 Calon anggota Tim Pengawas: harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
2. b.ditugaskan oleh fraksinya;
3. c.memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman di bidang Intelijen Negara;
4. d.mampu menjaga rahasia Intelijen Negara; dan
5. e.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
(4)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 1 (satu) orang perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
(5)Keanggotaan Tim Pengawas .sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pimpinan dan anggota.
(6)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merangkap sebagai anggota.
(7)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen dan bekerja secara kolektif kolegial.
(8)Pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bertindak sebagai juru bicara Tim Pengawas. I 4 t /. f f. 1

BAB I

KETENTUANUMUM r I I I I I I f 1 I 3 Pasal 4

Pasal 7

I r Penggantian keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengangkatan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Pemberhentian keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.

Pasal 6

Pasal S Bahwa saya akan merijunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, berani, dan profesional. Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Bahwa saya akan memegang teguh segala Rahasia Intelijen dalam keadaan bagaimanapun juga". Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(5)berhenti, jika:
1. a.meninggal dunia;
2. b.berhalangan tetap karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawas secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
4. d.tidak lagi menjadi anggota DPR;
5. e.tidak lagi menjadi pimpinan atau anggota komisi di DPR yang I khusus menangani bidang Intelijen;
6. f.ditarik dari Tim Pengawas oleh fraksinya; f g. menjadi terdakwa atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan I I, pengadilan yang telah memperoleh kekuat.an hukum tctap karena l melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara S I (lima)tahun atau lebih;
7. h.membocorkan Rahasia Intelijen; dan/ atau , 1. melanggar sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! 4 ayat (5). j 5

Pasal 10

Dalarn melaksanakan tugas dan wewenang se bagairnana clirnaksucl dalam Pasal 9, Tim Pengawas berhak:

a.mernbela diri;
b.mendapatkan imunitas selama mclakukan kegiatan pengawasan;

BAB IV

HAKDAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Tim Pengawas bertugas clan berwenang:

a.mengawasi pelaksanaan fungsi Intelijen Negara jika bertentangan dengan undang-undang yang mengatur rnengenai Intelijen Negara;
b.mengaclakan rapat clengan Setiap Orang yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
c.menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan rnasyarakat kepada DPR yang terkait clengan penyirnpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
d.mengadakan kunjungan kerja spesifik terhadap penyelenggara Intelijen Negara dan/ atau ke tern pat kejadian yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
e.mernanggil penyelenggara Intelijen Negara clan/ atau Personel Intelijen Negara atas ijin pimpinan lembaga yang bersangkutan untuk didengar keterangannya jika terjadi penyirnpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
f.memanggil secara paksa penyelenggara Intelijen Negara, Personel Intelijen Negara dan/ atau Setiap Orang yang tidak hadir untuk didengar keterangannya jika terjadi penyirnpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara, sesuai clengan ketentuan peraturan perundang- unclangan.
g.meminjam atau menjamin bahan-bahan, data, informasi, dan/ atau dokumen yang dirniliki, disirnpan, atau dikendalikan penyelenggara Intelijen Negara untuk kepentingan pengawasan; clan
h.menyampaikan usul dan pendapat kepada penyelenggara Intelijen Negara terkait aktivitas penyelenggara Intelijen Negara.

Pasal 8

Tim Pengawas berfungsi melakukan pengawasan jika terjadi penyimpangan dalam. pelaksanaan fungsi Intelijen Negara oleh penyelenggara Intelijen Negara yang tidak sesuai dengan undang- undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.

(1)Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a hanya dapat dihadiri peserta rapat yang terdiri atas:
1. a.Tim Pengawas;
2. b.penyelenggara Intelijen Negara;
3. c.Personel Intelijen Negara; dan/ atau
4. d.Setiap Orang yang dipanggil Tim Pengawas.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.Rapat internal Tim Pengawas;
2. b.Rapat Tim Pengawas dengan penyelenggara Intelijen Negara;
3. c.Rapat Tim Pengawas dengan Personel Intelijen Negara; dan
4. d.Rapat Tim Pengawas dengan Setiap Orang yang dipanggil.
(3)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pakar Intelijen sebagai nara sumber. 1 (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Setjen I ! DPR. 6 !

BAB III

FUNGS1, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Pimpinan Tim Pengawas di awal rapat wajib menyatakan:

a.rapat bersifat tertutup; dan
b.Bahan Rapat dan Hasil Rapat merupakan Rahasia Intelijen.

Pasal 12

(1)Rapat Tim Pengawas dilakukan pada masa sidang.
(2)Apabila diperlukan rapat Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada masa reses. BABV MEKANISME KERJA Tim Pengawas wajib:
1. a.menjaga Rahasia Intelijen;
2. b.menyelenggarakan rapat yang bersifat tertutup;
3. c.menetapkan seluruh Bahan Rapat bersifat rahasia; 1 1
4. d.menetapkan Hasil Rapat bersifat rahasia, kecuali rapat , memutuskan tidak bersifat rahasia;
5. e.menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terkait I dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara; I
6. f.melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggara Intelijen Negara kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen setiap akhir tahun persidangan; dan
7. g.mendokumentasikan seluruh Bahan Rapat dan Hasil Rapat.

Pasal 11

c.meminjam atau menjamin bahan-bahan, data, informasi, dan/ atau I dokumen dari penyelenggara Intelijen Negara, Personel Intelijen Negara, dan/ atau Setiap Orang yang terkait dengan penyimpangan , pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
d.menganalisis bahan-bahan, data, informasi dan/ atau dokumen yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara; dan
e.mendapat hak protokoler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 , (1) Sebelum menutup rapat dengan penyelenggara Intelijen Negara
1. 1.clan/ atau Personel Intelijen Negara, sebagaimana dimaksud dalam t Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, pimpinan Tim Pengawas f dengan persetujuan bersama pimpinan penyelenggara Intelijen Negara memutuskan bagian dari Hasil Rapat yang dilaporkan r kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.

(2)Sebelum menutup rapat dengan Setiap Orang yang dipanggil l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, pimpinan I ·, Tim Pengawas memutuskan bagian dari Hasil Rapat yang dilaporkan kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen. I f l

Pasal 21

l (1) Bahan Rapat dan Hasil Rapa~::~~~ki Masa Retensi.

(2)Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dcngan ketentuan undang-undang yang mengatur mengena1 Intelijen Negara.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/I/ 2009-2010 tentang Tata Tertib; Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat

(3)Undarig-Undang Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi clan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan -Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, TENT ANG TIM PENG AWAS INTELIJEN NEGARA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT I I J \.._' . . ·'j I 2

Pasal 2

(1)Tim Pengawas dibentuk oleh kornisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen dalam rangka rnclakukan pengawasan secara trarisparan clan akuntabel.
(2)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat tetap.
(3)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jika terjacli penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi Intelijen Negara.

1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana climaksucl clalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Sekretariat Jenderal DPR yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah sistem penclukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
3.Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, clan kegiatan yang terkait clengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian clan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
4.Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi clan kegiatan Intelijen Negara.
5.Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang · memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabclikan diri dalam dinas Intelijen Negara.
6.Tim Pengawas Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang anggotanya berasal dari komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
7.Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang kerahasiaannya agar ticlak dapat diakses, tidak dapat dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
8.Masa Retensi adalah jangka waktu pelindungan clan penyimpanan Rahasia In telij en.
9.Bahan Rapat adalah segala scsuatu yang dipergunakan clan/ atau dibahas dalam rapat Tim Pengawas.
10.Hasil Rapat aclalah segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat Tim Pengawas.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/ atau badan hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN dan/atau dilindungi diketahui, Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

(1)Perwakilan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diajukan dan ditandatangani oleh ketua fraksi di DPR dan disampaikan secara tertutup kepada pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
(2)Perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bi dang In telij en se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2 ayat (4) merupakan calon anggota Tim Pengawas
(3)Calon anggota Tim Pengawas sebagaimana dirnakaud pada ayat (2) sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
(4)Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dipandu oleh pimpinan DPR secara tertutup di komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
(5)Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pimpinan/anggota Tim Pengawas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 3 Calon anggota Tim Pengawas: harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
2. b.ditugaskan oleh fraksinya;
3. c.memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman di bidang Intelijen Negara;
4. d.mampu menjaga rahasia Intelijen Negara; dan
5. e.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
(4)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 1 (satu) orang perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
(5)Keanggotaan Tim Pengawas .sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pimpinan dan anggota.
(6)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merangkap sebagai anggota.
(7)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen dan bekerja secara kolektif kolegial.
(8)Pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bertindak sebagai juru bicara Tim Pengawas. I 4 t /. f f. 1

BAB I

KETENTUANUMUM r I I I I I I f 1 I 3 Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

(5)berhenti, jika:
1. a.meninggal dunia;
2. b.berhalangan tetap karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawas secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
4. d.tidak lagi menjadi anggota DPR;
5. e.tidak lagi menjadi pimpinan atau anggota komisi di DPR yang I khusus menangani bidang Intelijen;
6. f.ditarik dari Tim Pengawas oleh fraksinya; f g. menjadi terdakwa atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan I I, pengadilan yang telah memperoleh kekuat.an hukum tctap karena l melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara S I (lima)tahun atau lebih;
7. h.membocorkan Rahasia Intelijen; dan/ atau , 1. melanggar sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! 4 ayat (5). j 5

Pasal 10

Dalarn melaksanakan tugas dan wewenang se bagairnana clirnaksucl dalam Pasal 9, Tim Pengawas berhak:

a.mernbela diri;
b.mendapatkan imunitas selama mclakukan kegiatan pengawasan;

BAB IV

HAKDAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Tim Pengawas bertugas clan berwenang:

a.mengawasi pelaksanaan fungsi Intelijen Negara jika bertentangan dengan undang-undang yang mengatur rnengenai Intelijen Negara;
b.mengaclakan rapat clengan Setiap Orang yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
c.menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan rnasyarakat kepada DPR yang terkait clengan penyirnpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
d.mengadakan kunjungan kerja spesifik terhadap penyelenggara Intelijen Negara dan/ atau ke tern pat kejadian yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
e.mernanggil penyelenggara Intelijen Negara clan/ atau Personel Intelijen Negara atas ijin pimpinan lembaga yang bersangkutan untuk didengar keterangannya jika terjadi penyirnpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
f.memanggil secara paksa penyelenggara Intelijen Negara, Personel Intelijen Negara dan/ atau Setiap Orang yang tidak hadir untuk didengar keterangannya jika terjadi penyirnpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara, sesuai clengan ketentuan peraturan perundang- unclangan.
g.meminjam atau menjamin bahan-bahan, data, informasi, dan/ atau dokumen yang dirniliki, disirnpan, atau dikendalikan penyelenggara Intelijen Negara untuk kepentingan pengawasan; clan
h.menyampaikan usul dan pendapat kepada penyelenggara Intelijen Negara terkait aktivitas penyelenggara Intelijen Negara.

Pasal 8

(1)Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a hanya dapat dihadiri peserta rapat yang terdiri atas:
1. a.Tim Pengawas;
2. b.penyelenggara Intelijen Negara;
3. c.Personel Intelijen Negara; dan/ atau
4. d.Setiap Orang yang dipanggil Tim Pengawas.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.Rapat internal Tim Pengawas;
2. b.Rapat Tim Pengawas dengan penyelenggara Intelijen Negara;
3. c.Rapat Tim Pengawas dengan Personel Intelijen Negara; dan
4. d.Rapat Tim Pengawas dengan Setiap Orang yang dipanggil.
(3)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pakar Intelijen sebagai nara sumber. 1 (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Setjen I ! DPR. 6 !

BAB III

FUNGS1, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Pimpinan Tim Pengawas di awal rapat wajib menyatakan:

a.rapat bersifat tertutup; dan
b.Bahan Rapat dan Hasil Rapat merupakan Rahasia Intelijen.

Pasal 12

(1)Rapat Tim Pengawas dilakukan pada masa sidang.
(2)Apabila diperlukan rapat Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada masa reses. BABV MEKANISME KERJA Tim Pengawas wajib:
1. a.menjaga Rahasia Intelijen;
2. b.menyelenggarakan rapat yang bersifat tertutup;
3. c.menetapkan seluruh Bahan Rapat bersifat rahasia; 1 1
4. d.menetapkan Hasil Rapat bersifat rahasia, kecuali rapat , memutuskan tidak bersifat rahasia;
5. e.menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terkait I dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara; I
6. f.melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggara Intelijen Negara kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen setiap akhir tahun persidangan; dan
7. g.mendokumentasikan seluruh Bahan Rapat dan Hasil Rapat.

Pasal 11

c.meminjam atau menjamin bahan-bahan, data, informasi, dan/ atau I dokumen dari penyelenggara Intelijen Negara, Personel Intelijen Negara, dan/ atau Setiap Orang yang terkait dengan penyimpangan , pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
d.menganalisis bahan-bahan, data, informasi dan/ atau dokumen yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara; dan
e.mendapat hak protokoler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 , (1) Sebelum menutup rapat dengan penyelenggara Intelijen Negara
1. 1.clan/ atau Personel Intelijen Negara, sebagaimana dimaksud dalam t Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, pimpinan Tim Pengawas f dengan persetujuan bersama pimpinan penyelenggara Intelijen Negara memutuskan bagian dari Hasil Rapat yang dilaporkan r kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.

(2)Sebelum menutup rapat dengan Setiap Orang yang dipanggil l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, pimpinan I ·, Tim Pengawas memutuskan bagian dari Hasil Rapat yang dilaporkan kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen. I f l

Pasal 21

l (1) Bahan Rapat dan Hasil Rapa~::~~~ki Masa Retensi.

(2)Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dcngan ketentuan undang-undang yang mengatur mengena1 Intelijen Negara.