Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGAWAS INTELIJEN NEGARA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. MEMUTUSKAN: Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, TENT ANG TIM PENG AWAS INTELIJEN NEGARA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT I I J \.._' . . ·'j I 2
Bagian Kesatu Pembentukan BAB II PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN dan/atau dilindungi diketahui, Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BAB II
BAB I KETENTUANUMUM r I I I I I I f 1 I 3 Pasal 4
"Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pimpinan/anggota Tim Pengawas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 3 Calon anggota Tim Pengawas: harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Bagian Kedua Pengangkatan
I 4 t /. f f. 1
BAB I
I r Penggantian keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengangkatan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Pemberhentian keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
Pasal S Bagian Ketiga Pem berhen tian dengan berpedoman pada Pancasila clan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan merijunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, berani, dan profesional. Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Bahwa saya akan memegang teguh segala Rahasia Intelijen dalam keadaan bagaimanapun juga". Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
f g. menjadi terdakwa atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan I I, pengadilan yang telah memperoleh kekuat.an hukum tctap karena l melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara S I (lima)tahun atau lebih;
j 5
Dalarn melaksanakan tugas dan wewenang se bagairnana clirnaksucl dalam Pasal 9, Tim Pengawas berhak:
Bagian Kesatu Hak BAB IV HAKDAN KEWAJIBAN
BAB IV
Tim Pengawas bertugas clan berwenang:
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
Tim Pengawas berfungsi melakukan pengawasan jika terjadi penyimpangan dalam. pelaksanaan fungsi Intelijen Negara oleh penyelenggara Intelijen Negara yang tidak sesuai dengan undang- undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara. Bagian Kesatu Fungsi BAB III FUNGS1, TUGAS DAN WEWENANG
1 (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Setjen I ! DPR. 6 !
BAB III
Pimpinan Tim Pengawas di awal rapat wajib menyatakan:
BABV MEKANISME KERJA Tim Pengawas wajib:
1 1
I
7 , (1) Sebelum menutup rapat dengan penyelenggara Intelijen Negara
I f l
l (1) Bahan Rapat dan Hasil Rapa~::~~~ki Masa Retensi.
Membuka PDF…